Sindo Daily - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemerintah tidak serius
dalam menyelesaikan permasalahan dengan pihak Freeport Indonesia. menurut nya,
permasalahan yang timbul antara pemerintah dengan PT Freeport tidak serumit
seperti apa yang sedang dipikirkan oleh pemerintah.
"Mau cepat diselesaikan atau mau di ulur lagi. kalau
masu di selesaikan seharusnya duduk bareng dengan Freeport. bilang saja ke
Freeport kalau kita itu punya undang undang yang harus di eksekusi. lalu di
eksekusi dan sebagaimana nya itu kan nanti ke tahapan kerjanya", ujar
Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis ( 23/2/17).
Gejolak PT Freport dan pemerintah sebenarnya sudah
berlangsung sejak lama, sebelumnya terkait dengan perpanjangan kontrak karya PT
Freeport di Indonesia.
Namun, menurut Fahri, persoalan yang terjadi tidak segera
dicarikan jalan keluarnya dan malah dibawa ke ranah politik dengan isu
nasionalisme.
Dirinya juga mengatakan sudah seharusnya pemerintah segera
memberikan kepastian didalam memperpanjang kontrak karya PT Freeport.
"Sudah bertahun tahun melewati kasus per kasus dan DPR
juga sudah pernah manjadi korban karena skandal itu. pernah menjatuhkan
pimpinan DPR yang lama dan sekarang kembali lagi. cukuplah masalah ini
diselesaikan dong", tutur Fahri.
Fahri menganggap bahwa permasalahan pemerintah dengan PT
Freeport telah digiring ke isu nasionalisme.padahal yang terjadi hanyalah
persoalan perdagangan.
Dengan tidak
selesainya permasalahan ini, dirinya juga mengatakan akan makin banyak pekerja
indonesia di PT Freeport yang sangat berpotensi di PHK.
Hal yang akan terjadi dinilai tidak akan kondusif di tengah
perekonomian dunia yang tengah mengalami kelesuan.
Menurut Fahri, apalagi ditambah dengan adanya kebijakan luar
negeri Presiden Amerika Serikat , Donald Trump yang tidak dapat diprediksi dan
cenderung banyak mengundang kontroversi.
Jika Pemerintah Indonesia mengambil langkah ekstrem, sangat
dikhawatirkan akan menimbulkan situasi yang tidak kondusif.
"Ya sudahlah, mengenai Freeport ini tidak usah gagah
gagahan lah. tidak usah kampanye lagi. udah jadi pemerintah kok. eh ini orang
cuma ingin dagang, mau merekrut tenaga kerja dari kita", ujar Fahri.
"Freeport ini PT loh, bukan negara, ngadepin PT aja
tidak bisa, gimana mau ngadepin negara lain", lanjutnya.
Sebelumnya diketahui PT Freeport telah mengancam akan
membawa permasalahan perpanjangan kontrak karya dengan pemerintah Indonesia ke
arbitrase nasional.
Ancaman itu dilkeluarkan setelah perusahaan tambang raksasa
asal Amerika itu menganggap pemerintah Indonesia sudah berlaku tidak adil
lantaran telah menerbitkan aturan yang mewajibkan perubahan status Kontrak
Karya ke Ijin Usaha Pertambangan khusus ( IUPK).
Presiden Direktur Freeport MccMOran Inc, Richard Adkerson
berencana untuk membawa permasalahan tersebut ke penyelesaian sengketa diluar
pengadilan umum jika tidak ditemukan kata sepakat.(Sindo Daily)
