Cari Blog Ini

Arsip Blog

Label

Tidak lolos verifikasi, Rhoma Irama ditinggal oleh para kadernya


Tidak lolos verifikasi, Rhoma Irama ditinggal oleh para kadernya

Sindo Daily - Keputusan dari KPU yang tidak meloloskan Partai Idaman didalam verifikasi faktual peserta pemilu 2019 berbuntut kepada partai yang dipimpin oleh Rhoma Irama.

Sekretaris Jenderal Partai Idaman mengungkapkan sudah terdapat beberapa kader partainya yang hengkang setelah keputusan KPU tersebut dikeluarkan.

"Ada beberapa di kawasan timur yang sudah mundur,"ujarnya di kantor DPP Partai Idaman, Jakarta, Selasa ( 16/1/18).

Ramdansyah menyebutkan beberapa daerah timur tersebut diantaranya Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan terutama Manado.

Saat ini, kader Partai Idaman sudah ada di 84 persen kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Jumlahnya ucap Ramdansyah telah mencapai 200.000 kader.

Partai Idaman juga mengatakan sebagian kadernya yang telah hengkang telah beralih ke partai lain.
Hal itu karena Mahkamah Konstitusi telah memutuskan agar partai lama juga harus diverifikasi oleh KPU.

"Jadi sangat mudah bagi kader partai Idaman bergeser karena datanya ada dan lengkap,"katanya.

Berdsarkan putusan dari ajudikasi Bawaslu nomor 002/PS.REG/BAWASLU/I/2018 tanggal 15 Januari 2018, partai Idaman dinyatakan tidak dapat melanjutkan verifikasi faktual.

Keputusan tersebut diambil setelah Partai Idaman melaporkan KPU karena tidak meloloskan partai tersebut didalam tahapan verifikasi faktual.( Sindo Daily )

Anies : Jangan hidup di Jakarta jika tidak bayar pajak


Anies : Jangan hidup di Jakarta jika tidak bayar pajak

Sindo Daily - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyindir para pemilik kenderaan mewah yang masih menunggak pembayaran pajak.

Menurutnya,warga yang memiliki mobil mewah sangat tidak pantas menunggak pajak.

"Anda itu telah dapat kesempatan besar untuk hidup dan meraih kesejahteraan di Jakarta. Kemudian jangan cuma mau hidup saja, tetapi tidak di imbangi tanggungjawab membayar pajak," kata Anies di Hall B3 JIExpo , Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu ( 13/1/18 ).

Anies mengatakan, seharusnya pemilik mobil mewah tidak kesulitan didalam membayar pajak. Sebab, mereka juga mudah membeli mobil dengan harga tinggi.

"Kalau mereka tidak membayar pajak, tentunya kami tidak akan mentolerir, tidak akan didiamkan dan akan kami tuntaskan, tidak ada satu pun wajib pajak yang skalanya raksasa bisa begitu saja melenggang tanpa membayar pajak,"ujarnya.

Sebelumnya Anies menyampaikan sebanyak 1.293 unit mobil mewah yang berada pada harga jual Rp.1 miliar pajaknya belum dibayarkan hingga pada akhir 2017.

Rinciannya sebanyak 744 unit merupakan mobil atas nama pribadi dan sebanyak 549 mobil atas nama badan usaha.

Untuk mobil milik nama pribadi terdapat tunggakan pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp.26.1 miliar dan sementara itu pajak atas nama badan usaha sebesar Rp.18.8 miliar.

Dengan demikian total tunggakan pajak sebesar Rp.44.9 miliar.

Mobil mewah yang pajaknya belum dibayarkan itu terdiri dari berbagai merk seperti Ferrari, Rolls Royce, Aston Martin, Mclaren Bentley, Mercedes Benz, Lamborghini, BMW, Porsche, Audi, Maserati, Cadilac dan LandRover. ( Sindo Daily )

Anies sebut mahar politik dengan istilah iuran


Anies sebut mahar politik dengan istilah iuran

Sindo Daily - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tidak adanya mahar yang telah diminta oleh Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dirinya menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi kabar dari kader Gerindra La Nyalla Mattalitti yang mengaku diminta mahar Rp.40 miliar oleh Prabowo untuk Pilkada Jawa Timur 2018.

"Tidak ada mahar sewaktu Pilkada DKI, tidak ada, sama sekali tidak ada,"ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat ( 12/1/18).

Anies menjelaskan dana yang telah digunakan untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 berasal dari patungan dia, wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno serta timnya. Sebab Pilkda dipastikan akan membutuhkan biaya.

"Kalau bisa dibilang ya semuanya itu kemarin iuran sehingga terjadi gerakan, semuanya terlibat. Jadi bahwa proses sebuah politik memerlukan biaya itu benar, tapi calon harus bayar itu tidak ada,"kata Anies.

Sandiaga juga menyampaikan hal serupa. Dirinya menyebutkan Prabowo tidak pernah meminta mahar kepada para calon kepala daerah yang diusung oleh partainya. Namun setiap kontestasi politik pasti memiliki biaya.

Diketahui La Nyalla Mattalitti mendapat surat mandat dari Prabowo pada 11 Desember 2017 lalu. Surat mandat tersebut berlaku selama 10 hari dan berakhir pada 20 Desember 2017.

Didalam surat tersebut, dijelaskan bahwa nama La Nyalla sebagai calon Gubernur Jawa Timur sedang diproses DPP partai Gerindra.

Selain diminta untuk mencari mitra koalisi, dirinya juga diminta untuk menyiapkan kelengkapan pemenangan. Salah satunya adalah dirinya diminta uang Rp.40 miliar oleh Prabowo. Uang tersebut akan digunakan untuk para saksi didalam Pilkada Jawa Timur.

Permintaan itu dilakukan saat La Nyalla melangsungkan pertemuan dengan Prabowo di Hambalang, Bogor, 10 Desember 2017, bertepatan dengan Partai gerindra mengumumkan Mayjen ( Purn ) Sudrajat sebagai calon Gubernur Jawa Barat.

"Saya diminat uang Rp.40 miliar, uang untuk saksi disuruh untuk diserahkan pada tanggal 20 Desember 2017, kalau saya tidak bisa , maka saya tidak direkomendasi,"ujar La Nyalla, Kamis ( 11/1/18).

Sementara itu, Wakil ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai sangat wajar jika La Nyalla diminta uang Rp.40 miliar oleh Prabowo untuk dapat maju di Pilgub Jawa Timur. Menurut Arief, uang tersebut memang dibutuhkan untuk keperluan membayar saksi yang ada di Tempat Pemunggutan Suara ( TPS ).( Sindo Daily )

La Nyalla mengaku diminta uang sebesar 40 miliar oleh Prabowo untuk dapat maju di Pilkada Jatim


La Nyalla mengaku diminta uang sebesar 40 miliar oleh Prabowo untuk dapat maju di Pilkada Jatim

Sindo Daily - La Nyalla Matalliti mengaku telah dimintai uang sebesar Rp.40 miliar untuk dapat maju pada pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018 oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Dirinya diminta oleh Prabowo untuk mencari partai koalisi pada 11 Desember 2017 lalu.

Tercamtum didalam surat mandar dari Prabowo Subianto dengan nomor 12-0036/DPP-GERINDRA/Pilkada/2017.

La Nyalla juga diminta untuk dapat menyiapkan kelengkapan pemenangan yakni beruapa uang senilai Rp.40 miliar.

Menurut pengakuan La Nyalla, uang tersebut diminta langsung oleh Prabowo.

Uang itu akan dipergunakan untuk membayar sakdi yang akan ditempatkan di tempat pemungutan suara.

"Yang diminta sebesar Rp.40 miliar dan harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember. Ya tidak sanggup saya. Kalau begini sama saja saya beli rekomendasi,"ujar La Nyalla di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis ( 11/1/18).

Dirinya menerangkan, baru sanggup memberikan uang sebesar Rp.40 miliar seusai pencalonannya di Pilkada Jawa Timur telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum.

La Nyalla dibatasi waktu sampai dengan 20 Desember 2017.

Dirinya memutuskan untuk mengembalikan surat mendat dari Prabowo pada 20 Desember 2017.

"Saya kembalikan surat tuga. Padahal saya sudah menyiapkan 300 miliar, tapi apabila sudah selesai pencalonan saya sebagai calon Gubernur, baru saya taruh duit saya di situ. Ini belum apa-apa sudah minta duit, ya kaburlah kita,"ujar La Nyalla. ( Sindo Daily )
 
Belajar Judi Berita Artis Terkini Kabar Terkini TVN24 Online Sbobet Euro Mydetikcom Semangat NKRI Sindo Daily News Kompasindo News Analisa Berita Analisa Terkini Jendela Berita Online Lensa Berita Terkini Post Ibukota Harian Radar Post sabung ayam pw Agen sbobet penipu poker texas boya situs resmi sbobet sbobet link sbobet asia mobile sbobet casino login maxbet login situs judi online situs poker terpercaya Sbobet Online Login Wap Sbobet Mobile Daftar Sbobet Mobile Indobet