Cari Blog Ini

Arsip Blog

Label

Beri pernyataan ngelawak, Isran Noor diminta ikut standup comedy


Beri pernyataan ngelawak, Isran Noor diminta ikut standup comedy

Sindo Daily - Perkataan dari Isran Noor yang beranggapan apa yang telah dilakukan oleh KPK telah melanggar HAM saat menetapkan Buapati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari memperoleh tanggapan dari Direktur Kelompok Kerja 30 Carolus Tuah.

Corolus mengatakan adanya kesan dari Isran Noor yang mengeluarkan uneg-unegnya terkait dengan kinerja KPK.

"Kalau memang pengen nyalon Pilgub 2018, tidak perlu sampai bikin komentar yang terkesan menggelikan. Dia mestinya ikut festiwal standup comedy saja, karena sekarang muali terdengar lucu," ujar Corolus Tuah di Samarinda, Rabu ( 4/10/17 ).

Dirinya kemudian mencoba membandingkan dengan respon dari pendukung Bupati Rita sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Cobalah dibandingkan komentar dia dengan para pendukung RIW. Pendukungnya mampu untuk menghormati proses hukum tanpa harus mencela KPK,"ujarnya.

Tuah menyarankan Isran jika momentum KPK di Kaltim didalam rangka penegakan hukum dapat dijadikan ajang untuk panggung politik kelak.

"Ini sekedar saran saja. Kalau ingin mencari panggung buat nyalon Pilgub, tidak perlu ngelawak dengan tema KPK. Bisa jadi Blunder. Yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK saja santai, ini kenapa dia yang sewot,"ujarnya.( Sindo Daily )

Terkait penyerangan dan pengrusakan YLBHI, Rahmat : itu proses kita didalam melakukan aksi

Terkait penyerangan dan perusakan YLBHI, Rahmat : itu proses kita didalam melakukan aksi

Sindo Daily  - Rahmar Himran menanggapi kasus penyerangan YLBHI yang sempat menyeret namanya.

Hal itu dikatakan Rahmat usai melaporkan sebuah akun Twitter yang mengatasnamakan Nikita Mirzani yang berisi pernyataan kontroversial terkait dengan Panglima TBI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Rahmat juga membantah dirinya menjadi provokator dibalik aksi pengepungan disertai tindakan anarkis dengan melakukan pengrusakan Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI ) yang terjadi beberapa waktu yang lalu.

Dirinya menjelaskan hanya menjalankan aksi demo pembubaran kegiatan yang diadakan di YLBHI tersebut pada Sabtu dan Minggu.

"Persoalan saya yang menjadi provokator itu hanya hoax. Jadi izin saya itu memang saya ada ikut demo pada Sabtu dan Minggu," ujar Rahmat saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jalan Gator Subroto, Jakarta Selatan, Rabu ( 4/10/17 ).

Dirinya mengaku hingga sampai saat ini Lembaga Bantuan Hukum tidak melaporkannya ke aparat kepolisian.

"Sampai saat ini juga saya belum dilaporkan sebagai provokator oleh pihak LBH," katanya.

Menurutnya, apa yang telah dia lakukan didalam aksi demo yang dilakukan di Gedung YLBHI - LBH itu merupakan hal yang wajar dalam proses penunjukan aspirasi.

"Itu merupakan proses kita didalam melakukan aksi," tegasnya. ( Sindo Daily)

KPK beberkan kasus dugaan korupsi Rp.2.7 triliun yang menyeret mantan Bupati Konawe Aswad Sulaiman


KPK beberkan kasus dugaan korupsi Rp.2.7 triliun yang menyeret mantan Bupati Konawe Aswad Sulaiman

Sindo Daily  - Saut Situmorang, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) membeberkan modus korupsi sebesar Rp.2.7 triliun dan penerimaan suap sebesar Rp.13 miliar yang di duga dilakukan oleh mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman.

Korupsi dan suap tersebut terkait dengan pemberian izin penambangan nikel yang ada di wilayah kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan penyedlidikan oleh KPK, Aswad disinyalir telah melakukan praktik korupsi sejak dirinya menjabat sebagai Bupati Konawe Utara pada tahun 2007-2009 dan Bupati Konawe Utara pada tahun 2011-2016.

Setelah resmi menjabat pada tahun 2007, Aswad di duga mencabut izin PT Antam secara sepihak di kecamatan Langgikima dan Molawe.

Seperti diketahui, Kabupaten Konawe Utara merupakan daerah hasil pemekaran di Sulawesi Tenggara. Kabupaten tersebut memiliki potensi pertambangan nikel yang dikelola beberapa perusahaan seperti PT Antam.

Menurut Saut, Aswad kemudian menerima pengajuan permohonan kuasa pertambangan eksplorasi dari delapan perusahaan yang ada di wilayah tambang yang masih di kuasai PT Antam.

"Aswad lalu menerbitkan sebanyak 30 SK Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Dari proses tersebut, dirinya di duga telah menerima sejumlah uang dari masing - masing perusahaan," terang Saut.

Saut menuturkan, kedepannya pihaknya bakal mendalami pihak lain yang di duga ikut juga berperan didalam kasus korupsi tambang nikel tersebut.

Terlebih dari pasal yang telah disangkakan kepada Aswad, pihaknya juga turut menyertakan pihak lain didalam kasus tersebut.

"Didalam surat sprindik ada juga kawan-kawan. Ini juga begitu, jadi kami akan melakukan pengembangkan ke siapa saja yang menimbulkan kerudian negara," katanya.( Sindo Daily )

Erwin Ricardo : KPK jadi alat politik bila kembali terbitkan Sprindik baru kepada Novanto


Erwin Ricardo : KPK jadi alat politik bila kembali terbitkan Sprindik baru kepada Novanto

Sindo Daily  - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Erwin Ricardo Silalahi meminta kepada Komisi Pemberantasan korupsi ( KPK ) untuk tidak menerbitkan surat perintah penyidikan baru kepada Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

Erwin menegaskan, status tersangka Novanto didalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( E-KTP ) sudah dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar.

Oleh karena itu, KPK tidak berwenang lagi untuk melanjutkan penyidikannya. Jika KPK mengeluarkan Sprindik baru, maka Erwin menuding KPK telah menjadi sebuah alat politik.

"Ini semakin mempertegas justifikasi masyarakat bahwa KPK memang berada didalam radar pengaruh dari sebuah kekuasaan besar dan KPK telah terseret didalam alat politik kelompok tertentu," kat Erwin , Sabtu ( 30/9/17 ).

Erwin lalu membandingkan dengan apa yang ditunjukan oleh lembaga anti korupsi tersebut saat kalah praperadilan dari Komjen Budi Gunawan dalam kasus kepemilikan rekening gendut.

Saat itu KPK telah legowo menerima hasil praperadilan dan tidak menerbitkan sprindik baru. Begitu juga saat KPK kalah praperadilan melawan mantan Ketua KPK Hadi Poernomo.

"Kenapa KPK tidak menerbitkan sprindik baru terhadap Pak Hadi dan Pak Budi?," ujarnya.

Erwin juga meminta presiden untuk turun tangan agar KPK bekerja dengan profesional tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

"Jangan nanti KPK terseret oleh kepentingan golongan KPK politik tertentu. Apabila KPK kembali melakukan langkah-langkah hukum di luar dari ketentuan yang telah diatur oleh hukum maka sangat berbahaya untuk penegakan hukum di Indonesia," ujarnya.( Sindo Daily)

 
Belajar Judi Berita Artis Terkini Kabar Terkini TVN24 Online Sbobet Euro Mydetikcom Semangat NKRI Sindo Daily News Kompasindo News Analisa Berita Analisa Terkini Jendela Berita Online Lensa Berita Terkini Post Ibukota Harian Radar Post sabung ayam pw Agen sbobet penipu poker texas boya situs resmi sbobet sbobet link sbobet asia mobile sbobet casino login maxbet login situs judi online situs poker terpercaya Sbobet Online Login Wap Sbobet Mobile Daftar Sbobet Mobile Indobet