Sindo Daily - Terkait Dugaan Kasus yang belakangan
ini menjadi pembicaraan yang diduga bahwa aparat keamanan negara Myanmar telah
elakukan pelanggaran HAM hingga kini masih menjadi salah satu penyelidikan.
Dalam Investigasi ini akan diselidik untuk mengetahui kebenaran yang terjadi apakah memang benar telah ada tindak illegal seperti pelanggaran HAM ketika melakukan tugas mereka dalam operasional keamanan di negara Rohingya.
Dan Sejak adanya kasus yang membawa Pemerintah Myanmar maka untuk segala pengawasan telah dijaga secara ketat didaerah Rakhine.
Dengan Berdalil bahwa pihak militer Myanmar akan memburu para pelaku penyerangan, malah saat ini pihak mereka diduga telah melakukan pembantaian kepada kaum Rohingya secara menjadi-jadi.
Hingga Saat ini walaupun Myanmar sudah dikecam dan terus didesak tapi pihak pemerintah Myanmar masih saja terus menampik hal itu dengan tudingan yang dilayangkan kepada mereka yakni kasus diskrimasi sosial serta penganiyaan terhadap para etnis Rohingya di Rakhine yang diketahui memiliki jumlah warga penduduk sebanyak 1,2 Juta jiwa.
Seiring dengan Laporan Data PBB yang dicuatkan maka Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, kini juga mengatakan pihak mereka berjanji akan mengungkap fakta dibalik serangan itu.apakah benar ada pelanggaran HAM didalamnya atau tidak?
Diketahui dari hasil laporan PBB menyebutkan
Pihak Militan Myanmar telah melakukan kekejaman kepada kaum minoritas
Rohingya,dimana Pihak Aparat Polisi yang harusnya melindungi malah telah
melakuakn pembunuhan massal disertai dengan adanya tindak pemerkosaan terhadap
kaum Rohingya.
Adapun Pihak Kementerian dalam Negeri yang
diarahkan oleh militer akan melakukan upaya penyelidikan dengan cara mencaritau
mengenai dugaan kekejaman yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut.
Pihak Pemerintah Myanmar menuding bahwa teroris
dari Rohingya lah yang mungkin telah melakukan aksi itu, namun sampai saat ini
memang belum ada hasil data laporan yang kongkrit. Diketahui bahwa kekerasan
terhadap kaum minoritas Rohingya yang ada di Myamnar itu menjadi semakin luas
kabarnya setelah adanya isu tentang penyerangan pada Pos pengamanan di sekitar
wilayah perbatasan Myanmar saat itu oleh sejumlah kelompok bersenjata pada 9
Oktober 2016 lalu.