Sindo Daily - Partai Amanat Nasional ( PAN ) telah beberapa kali berbeda
sikap dengan partai politik pendukung pemerintah lainnya, yang terakhir
mengenai RUU Pemilu. PDIP meminta agar PAN menyatakan berada diluar pemerintah
bila memang memiliki sikap berbeda.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Jokowi
membutuhkan dukungan kabinet yang solid serta komitmen dari partai politik yang
telah menyatakan dukungan kepada pemerintah. Parpol yang berbeda dari perkataan
dan tindakan dalam hal loyalitas tentunya mendapat catatan tersendiri.
"Ketika partai telah menyatakan mendukung tapi di
tingkat implementasi justru bersifat setengah-setengah. Presiden juga memiliki
kewenangan untuk melakukan evaluasi, tetapi PDIP bukan didalam posisi untuk
mendorong-dorong. Karena ini memang sepenuhnya kewenangan dari Pak Presiden
untuk melakukan evaluasi kecuali PDIP diminta pertimbangnnya terkait evaluasi,
tentunya akan memberikan pertimbangan," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P,
Kamis ( 13/7/17 ).
Hal tersebut disampaikan Hasto saat ditanya sikap PAN yang
dinilai berbeda dengan pemerintah. Soal RUU Pemilu, PAN berbeda sikap dengan
partai pendukung lainnya yang mendukung presidential threhold 20 persen. PAN
juga diketahui mempertanyakan langkah pemerintah yang telah menerbitkan Perppu
Ormas disaat partai koalisi lain mendukung. PAN juga beda gerbong dengan
pemerintah lainnya di Pilgub DKI 2017 lalu.
"Ketika ada pihak-pihak yang menyatakan berbeda ya
tentu saja kita harapkan ada sebuah kedewasaan untuk dapat menyatakan berada di
luar pemerintah sekalipun, kita akan hormati. Karena apapun posisi politiknya,
baik didalam maupun diluar itu akan menyehatkan demokrasi. Tapi jangan bersikap
setengah-setengah, jangan bersikap tidak jelas, itu yang diperlukan PDIP,"
paparnya.
Mengenai kaitan antara reshuffle kabinet dan parpol yang
tidak loyal, Hasto mengatakan bahwa perombakan kabinet tentunya hanya terjadi
atas kehendak Presiden Jokowi. Yang pasti dia akan mengingatkan bahwa Jokowi
membutuhkan komitmen dari parpol yang mendukungnya.
"Presiden membutuhkan dukungan kabinet yang solid,
memerlukan dukungan kabinet yang benar-benar profesional dan memerlukan
komitmen dari parpol yang telah menyatakan dukungannya kepada pemerintah. Sikap
inilah yang dipegang Pak Jokowi sehingga proses evaluasi adalah hal yang
wajar," ucap Hasto. ( Sindo Daily )
