Cari Blog Ini

Arsip Blog

Label

Agar foto bugil tidak disebarkan, napi Lapas Pandang Sidempuan peras korbannya


Agar-foto-bugil-tidak-disebarkan-napi-Lapas-Pandang-Sidempuan-peras-korbannya

Sindo Daily - Polisi berhasil membongkar sindikat penipuan disertai pemerasan yang dilakukan oleh napi di Lapas Padang Sidempuan, Sumatera Utara ( Sumut ). Dalam aksinya pelaku pemerasan tersebut meminta Rp.20 juta kepada korban agar foto bugilnya tidak disebarkan.

"Pelaku di duga merupakan tiga orang napi di Lapas Padang Sidempuan berinisial C (31), IH ( 36) dan HB. Sementara dua pelaku lainnya yang ikut diduga melakukan pemerasan yakni berinisial M(38) dan LW sebagai pemilik rekening," kata Kasat Reskrim Polres Asahan Ajun Komisaris Polisi Bayu Putra Samara, Senin ( 31/7/17 ).

Dirinya mengatakan, kasus ini mulai terbongkar pada Kamis ( 27/7/17 ) di Padang Sidempuan. Bermula dari adanya laporan dari korban seorang wanita yang merupakan warga Kabupaten Asahan. Kemudian para petugas melakukan penyelidikan.

"Setelah dilakukan penyelidikan, kita berhasil mengamankan LW dan M selaku pemilik rekening. Rekening itu diduga digunakan untuk menampung uang hasil pemerasan," ujar Bayu.

Polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan mendapati bahwa pelaku pemerasan tesebut berada di dalam Lapas.

"Modusnya, pelaku mengancam korban akan menyebarkan foto bugilnya di medsos. Kemudian pelaku meminta uang kepada korban dengan tujuan agar foto korban tidak disebarkan. Sebelumnya pelaku membujuk rayu korban melalui akun Facebook palsu," terang Bayu.

"Uang tersebut telah di cicil korban mulai dari Rp.500rb, Rp. 1.5 juta dan Rp.2 juta. Mereka mendapatkan persenan didalam transfer tersebut," jelas Bayu.

Didalam pemeriksaan, lanjutnya, juga terdapat beberapa korban lainnya seperti di Aceh, Jambi dan Purwokerto. Dari situ petugas menyita dua lembar buku rekening dan 4 unit telepon genggam dari tangan pelaku.

"Saat ini kasus tersebut masih dilakukan pendalaman lebih lanjut," ujar Bayu.(Sindo Daily)

Benarkah Prabowo bekas pecatan dari SBY ?


Benarkah-Prabowo-bekas-pecatan-dari-SBY
Sindo Daily - Peneliti Saiful Mujani Research dan Consulting ( SMRC ) Sirojudin Abbas menilai Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudahoyono ( SBY ) tidak mungkin mendukung Prabowo Subianto didalam Pilpres 2019 karena adanya faktor Sejarah militer. Penilian tersebut ditepis kubu Demokrat.

"Menurut saya itu tidak ada hubungan antara apa yang disampaikan Sirojudin Abbas, mungkin saya pikir dia itu tidak cukup tahu mengenai militer. Saya pernah menjadi wartawan militer, tahun-tahun itu saya tahu persis bagaimana militer secara organisasi," ujar Ketua Divisi Komunikasi Partai Demokrat Imelda Sari, Minggu ( 30/7/17 ).

Dirinya menjelaskan, kala itu keputusan untuk memberhentikan Prabowo mengacu pada keputusan didalam institusi TNI Angkatan Darat. SBY disebut tidak dapat membuat keputusan didalam Dewan Kehormatan Perwira karena sifatnya institusional.

Menurut Imelda tidak akan ada duet Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 seandainya ada faktor sejarah militer tersebut. Diketahui Hatta Rajasa sendiri merupakan besan SBY.

"Beliau ( SBY ) tidak mau menyatakan sikap politiknya saat itu karena sebagai Presiden tidak bersikap gaduh. Partai Demokrat posisinya diminta netral," ujar Imelda.

Dirinya menambahkan, didalam pertemuan antara Ketum Demokrat dan Gerindra pada Jumat ( 27/7/17 ) lalu dibahas salah satunya mengenai judicial review UU pemilu. Tidak ada pembahasan mengenai Pilpres 2019.

"Pertemuan kemarin itu telah kita jelaskan bahwa secara moral kita itu ada bersama-sama memiliki agenda yang sama, salah satunya adalah JR untuk UU pemilu. Kemudian untuk hal lainnya akan ada pertemuan intensif selanjutnya," tutur Imelda.

"Meskipun kita tidak mengatakan ini akan ada koalisi yang permanen di 2019, tapi kerjasama antar parpol itu apakah terus dilakukan termasuk juga secara intensif kebersamaan," jelasnya.

Sebelumnya Peneliti SMRC Sirojudin Abbas mengatakan SBY tidak akan mendukung Prabowo sebagai salah satu Capres di Pilpres 2019. Sebab, SBY merupakan salah satu jenderal yang ikut menandatangani surat dewan kehormatan perwira untuk memecat Prabowo.

"SBY salah satu jenderal yang ikut merekomendasikan Prabowo dipecat. Posisi pandangan itu, mana mungkin SBY merekomendasikan atau mendukung jenderal yang akan dipecatnya," ujar Abbas didalam diskusi di D'Hotel, Minggu ( 30/7/17 ).( Sindo Daily )

Jawaban telak Jokowi atas pernyataan SBY

Presiden RI Jokowi menegaskan, saat ini pemerintahannya tidak memiliki kekuasaan yang mutlak atau absolut.
Jawaban-telak-Jokowi-atas-pernyataan-SBY


Sindo Daily  - Hal ini disampaikan Presiden Jokowi untuk menanggapi pertemuan antara Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketum Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berlangsung di kediaman SBY di Cikeas, Kamis ( 27/7/17 ) malam.

Jokowi mengatakan, pertemuan antara dua Ketum partai politik adalah hal yang sangat baik.

Namun, Jokowi mengingatkan, sebagai bangsa, Indonesia sudah menyepakati secara demokratis untuk menyelesaikan setiap perbedaan dan setiap permasalahan dengan musyawarah dan mufakat.

"Dan yang perlu saya sampaikan saat ini bahwa ini tidak ada kekuasaan yang absolut, kekuasaan mutlak, kan ada pers, media dan LSM, ada juga yang mengawasi DPR," kata Jokowi saat ditemui usai menghadiri peluncuran program pendidikan vokasi dan industri di Cikarang, Jumat ( 28/7/17 ).

"Pengawasannya kan ada dimana-mana, rakyat juga dapat mengawasi langsung," tambah Jokowi.

Dirinya mengingatkan bahwa Undang-Undang atau Perppu juga harus disepakati antara pemerintah dan DPR.

Pemerintah tidak dapat menerbitkan UU maupun Perppu seenaknya. Termasuk UU Pemilu yang kini diprotes Paratai Demokrat dan Gerindra, juga telah disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR.

"Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut, mutlak, dari mana? tidak ada," ujar Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi menilai pernyataan SBY tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah sangat berlebihan.

"Sangat berlebihan, apalagi setelah di dewan nanti ada proses lagi, kemudian kalau tidak setuju bisa juga ke MK, iya kan? ," ujar Jokowi.

Jokowi mengingatkan Indonesia sebagai negara demokrasi juga merupakan negara hukum. Jadi, jika ada yang tidak terima dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, maka jalur hukum terbuka sangat lebar.

"Kalau ada tambahan demo juga tidak apa-apa, jadi jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada," kata Jokowi.

Didalam pertemuan antara dua Ketum itu, kedua petinggi partai itu telah sepakat untuk bekerjasama didalam mengawasi penguasa agar tidak melampaui batas.

"Saya harus sampaikan power must not go uncheck. Saya ulangi, Power must not go uncheck," kata SBY usai pertemuan tertutup dengan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis ( 27/7/17 ).( Sindo Daily )


Setelah politikus Gerindra, kini politikus PKB menjadi tersangka kasus suap di DPRD Jawa Timur.

Setelah-politikus-Gerindra-kini-politikus-PKB-menjadi-tersangka-kasus-suap-di-DPRD-Jawa-Timur.

Sindo Daily - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah menetapkan politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) , HM Kamil Mubarok sebagai tersangka didalam kasus dugaan suap DPRD Jawa Timur.

"Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, kemudian penyidik menerbitkan sprindik dan telah menetapkan MKM selaku anggota DPRD Jawa Timur sebagai tersangka," ujar Febri Diansyah,  juru bicara KPK di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat ( 28/7/17 ).

HM Kamil yang merupakan anggota DPRD Jawa Timur itu telah dicegah untuk bepergian keluar negeri oleh pihak KPK. Dirinya diduga ikut bersama dengan tersangka Mochamad Basuki ( Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur ) telah meminta setoran dan menerima setoran triwulanan dari dinas-dinas mitra kerja komisi B DPRD provinsi Jawa Timur.

"MKM di duga telah ikut meminta dan juga menerima setoran triwulan dari dinas-dinas mitra kerja Komisi B DPRD provinsi Jawa Timur," ujar Febri.

Sebelumnya pihak penyidik telah memanggil Kamil pada 11 Juni dan 12 Juli 2017. Namun, dirinya mangkir pada dua panggilan tersebut.

Pada kasus ini, KPK telah menetapkan sebanyak orang sebagai tersangka. Mereka antara lain Mochamad Basuki, ( Ketua Komisi B dari Fraksi partai Gerindra ),  Rohayati ( Kadis peternakan provinsi Jawa Timur ) serta Bambang Heryanto ( Kadis Pertanian provinsi Jawa Timur ).

Kemudian Santoso ( staf DPRD Jawa Timur ), Rahman Agung ( staf DPRD Jawa Timur ) dan Anang Basuki Rahmat ( Ajudan Kadis Pertanian ).

Atas perbuatannya, KPK akan menjerat HM Kamil Mubarok dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP.( Sindo Daily)


Bertemu di Puri Cikeas, SBY dan Prabowo susun kesepakatan politik

Bertemu-di-Puri-Cikeas-SBY-dan-Prabowo-susun-kesepakatan-politik

Sindo Daily - Mantan Presiden RI ke enam sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan tidak perlu ada koalisi untuk melakukan komunikasi serta kerjasama yang intensif dengan partai politik.

Pasalnya telah ada dua koalisi yang sempat tercipta yakni Koalisi Indonesia Hebat ( KIH ) dan Koalisi Merah Putih ( KMP ) yang saat ini dinilai telah mengalami pergeseran yang fundamental.

"Kami berdua telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama serta komunikasi sesama partai politik. Tidak perlu dilakukan koalisi," tegas SBY di kediamannya, Bogor, Kamis ( 27/7/17 ).

Kerjasama yang dimaksud oleh SBY adalah berada di ranah politik yang diharuskan memiliki adab dan dapat mementingkan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Menurut SBY, hal ini bukan tanpa alasan, karena sebagai partai politik, rakyat memberikan amanah yang besar agar kepentingannya di utamakan.

Selain itu, SBY mengatakan, komunikasi yang intensif antar petinggi partai politik dibuthkan untuk dapat memgoreksi terhadap pemerintah, ketika terjadi sesuatu hal yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

"Jika kepentingan rakyat di tanah air tidak dapat dipenuhi, maka wajib untuk melakukan koreksi dan didalam hal itu secara moral sah untuk dilakukan," kata dia. ( Sindo Daily )


Wiranto : saya heran, ormas radikal dibubarkan kok malah dibela

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan karena dianggap mengancam kedaulatan NKRI.
Wiranto-saya-heran-ormas-radikal-dibubarkan-kok-malah-dibela

Sindo Daily - Dirinya mengaku heran adanya kebijakan dari pemerintah dalam pembubaran HTI malah banyak ditentang oleh elemen masyarakat.

"Ini dibubarkan kok masih dibelas, dibilang pemerintah melanggar, saya sungguh heran," ujar Wiranto di hadapan pengurus Koordinator Perguruan Tinggi Swasta di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu ( 26/7/17 ).

Pemerintah telah mengumumkan melakukan pembubaran HTI pada Mei lalu. Kebijakan tersebut dilanjutkan dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 tahun 2017.

Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 telah diatur tentang pembubaran ormas melalui mekanisme pengadilan.

Melalui Perppu baru tersebut, pasal-passal yang mengatur itu telah dihapuskan. Kini Kementerian terkait bisa langsung melakukan pencabutan keabsahan suatu ormas. Namun banyak yang mengecam Perppu tersebut karena dianggap bersifat otoriter.

Didalam kesempatan itu, Wiranto mengingatkan saat ini ancaman terhadap bangsa sudah jauh berbeda bila dibandingkan dengan sebelumnya.

Wiranto mengatakan, sudah tidak ada ancaman serangan militer dari negara lain terhadap Indonesia. Namun kini yang ada adalah ancaman dari dalam negeri seperti terorisme.

"Menjadi seorang teroris karena High Tech, di cuci otaknya dengan teknologi komunikasi, dengan menggunakan ideologi sesat, menjadi teroris, belajar membuat bom dari internet," tambahnya.

Ada juga serangan didalam bentuk penyebaran paham radikal, yang sedikit banyaknya akan mengancam kedaulatan NKRI.

Diantara paham tersebut ada yang mengharuskan para pengikutnya untuk percaya kepada mereka yang lebih luas dari Indonesia sehingga menjadikan nilai nasionalismenya luntur.

Masyarakat perlu disadarkan mengenai ancaman terkini. Kesadaran bela negara harus dapat ditanamkan ke setiap orang bahkan di perguruan tinggi swasta sekalipun.

"Maka harus dapat diubah mindset masyarakat, bahwa ada perubahan ancaman, agar sadar menjadi bagian yang terancam, harus segera ditanamkan rasa memiliki negara ini," ucap dia.( Sindo Daily )

Merasa kalah argumen, Buni Yani sebut dua saksi tidak dapat diterima kesaksiannya

Merasa-kalah-argumen-Buni-Yani-sebut-dua-saksi-tidak-dapat-diterima-kesaksiannya

Sindo Daily - Buni Yani meminta kepada majelis hakim untuk tidak menerima keterangan dua orang saksi yang dihadirkan JPU karena tidak memiliki kompetensi. Didalam sidang ini, JPU menghadirkan dua orang saksi yakni Nong Darol Mahmada dan Mohammad Guntur Romli.

Kedua saksi ini telah dimintai keterangan oleh majelis hakim didalam persidangan. Sejumlah pernyataan dari saksi dinilai Buni Yani dan Tim kuasa hukumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan didalam persidangan.

Buni Yani yang didalam sidang lanjutan atas perkaranya itu meminta ijin kepada majelis hakim untuk dapat memberikan pertanyaan kepada para saksi. Dirinya lantas menanyakan tentang latar belakang pendidikan hingga kompetensi para saksi sehingga berani menyimpulkan bahwa postingannya membuat kegaduhan.

"Saudara saksi dari pendidikan apa? ," tanya Buni Yani kepada Guntur di PN Bandung, Jawa Barat, Selasa ( 25/7/17 ).

"Saya S-1 bidang Filsafat," ujar Guntur.

Kemudian Buni Yani kembali bertanya mengenai ilmu linguistik kepada para saksi. "Apakah anda belajar ilmu linguistik?," tanya Buni Yani.

Keadaan sempat memanas karena saksi mengakui tidak belajar ilmu tersebut. Tapi  dirinya dapat menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari terdakwa.

"Saya bisa menjawab. Adanya kata 'Pakai' dan tidak didalam caption postingan Buni Yani itu tentunya memiliki arti yanbg berbeda," jawab Guntur.

Jawaban dari Guntur itu ternyata tidak memuaskan Buni Yani. Sebab menurutnya ada tidaknya kata Pakai menurut Buni Yani sama-sama menistakan agama.

"Ada atau tidak ada kata pakai itu sama saja menistakan agama. Cara saya mengutip ini sudah dipergunakan dengan standart internasional," ucapnya.

Buni Yani kemudian meminta keterangan para saksi yang dihadirkan JPU didalam sidang kali ini tidak dipakai didalam persidangan."Saya melihat kesaksian saksi ini tidak bisa dipergunakan, Yang Mulia," ujar Buni.

Seusai persidangan , Buni Yani menyatakan bahwa dua orang saksi yang dihadirkan JPU tidak memiliki dasar ilmu yang jelas untuk dapat menyimpulkan bahwa postingan itu dapat menimbulkan kegaduhan. Dirinya akan melaporkan kedua saksi tersebut kepada pihak berwajib.

"Itu orang yang datang kesini hanya ngomong, ngak mengerti ilmunya. Mereka telah menuduh saya menyebabkan kegaduhan, tapi itu ilmunya tidak ada. Ada ilmu statistik kalau postingan tersebut menyebabkan kegaduhan, Makanya saya bertanya didalam sidang," ucap Buni Yani.

"Makanya saya akan melapor balik ke polisi," sambung Buni Yani.

Sementara itu, salah satu JPU Andi M Taufik mengatakan kedua saksi yang dihadirkan bisa mendukung dakwaan sesuai dengan pasal yang akan disangkakan kepada terdakwa.

"Keterangan dari para saksi sangat mendukung terhadap dua dakwaan kami. Menyebarkan kebencian serta memotong video ," katanya. ( Sindo Daily )


Ketum Kwarnas Pramuka, Adhyaksa Dault dukung HTI, anggaran Pramuka ditahan Mempora

Ketum-Kwarnas-Pramuka-Adhyaksa-Dault-dukung-HTI-anggaran-Pramuka-ditahan-Mempora

Sindo Daily - Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nachrowi akan terus mempertimbangkan anggaran yang diperuntukan bagi Pramuka yang kini ditahan. Imam memanggil Ketua Kwarnas Pramuka, Adhyaksa Dault untuk membahas dukungan kepada Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI ).

Imam menjelaskan, dirinya harus meneliti dan dapat memisahkan urusan individual dan organisasi. Disisi lainnya, Pramuka berperan didalam membangun karakter pemuda bangsa.

"Tapi disisi lain memang ada soal keterkaitan dengan posisi Pak Adhyaksa sebagai Ketum. Karenanya kami akan melakukan klarifikasi lebih lanjut. Tapi prinsipnya kita tidak boleh mengorbankan pramuka secara kelembagaan. Apalagi mereka akan Raimuna pada 14 Agustus mendatang," kata Imam saat di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin ( 24/7/17 ).

Dasar dari penundaan pencairan dana untuk Pramuka tersebut tidak lain karena beredarnya video pernyataan untuk mendukung HTI beberapa tahun yang lalu. Hal inilah yang perlu di klarifikasi lebih lanjut, mengingat dana Pramuka juga tidak kecil yakni sebesar Rp.10 miliar.

"Secepatn ya akan kami lakukan pemanggilan bersama dengan Menko Polhukam, karena kami juga akan berkomunikasi dengan Menkopolhukam. Nanti segera dipanggil," ujar Imam.

Dirinya menambahkan, masalah ini tidak ada kaitannya dengan dorongan untuk melakukan pergantian Adhyaksa sebagai Ketum Kwarnas Pramuka. Untuk urusan ini, dirinya menyerahkan kepada Kwarda masing-masing.

"Yang penting sekarang ini kelembagaan Pramuka merasa terfasilitasi oleh pemerintah. Karena mereka punya gawe Raimuna. Itu yang paling penting," pungkas Imam.

Ketum Kwarnas Pramuka Adyaksa Dault menilah langkah yang diambil Mempora terlalu berlebihan. Sebab, kedatangannya di acara HTI pada 2013 lalu telah diklarifikasi secara jelas dan terbuka.

Bahkan, mantan Mempora pada masa kepemimpinan SBY ini telah diklarifikasi langsung kepada Badan Inteligen Negara ( BIN ) Jenderal Budi Gunawan, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

"Sudah ke Wapres, ke BIN, bahkan sudah ke Presiden Jokowi, terus mau gimana lagi?," ujar Adyaksa, Senin ( 24/7/17 ). ( Sindo Daily )


Setelah menjabat, Sandiaga akan ajak pegawai berlari ke kantor tiap minggu

Setelah-menjabat-Sandiaga-akan-ajak-pegawai-berlari-ke-kantor-tiap-minggu

Sindo Daily - Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uni berjanji akan berlari menuju Balai Kota setelah dirinya resmi berkantor disana, setiap satu minggu sekali.

Sandiaga juga akan mengajak Pemprov DKI untuk mengikutinya berlari menuju kantor mereka masing-masing. Namun yang akan di ajak Sandiaga merupakan pegawai yang jarak rumahnya tidak jauh dari kantor.

"Saya tanpa mandatory akan mengajak pegawai Pemprov DKI yang dekat-dekat rumahnya, dibawah 5 kilometer saja. Jadi yang dekat kelurahan, kecamatan atau kantor dinas, itu yang akan kita jalankan," ujar Sandiaga di kawasan Epicentrum, Minggu ( 23/7/17 ).

Sandiaga mengatakan, berlari merupakan olahraga yang paling simple. Dirinya ingin pegawai Pemprov dapat ikut berlari ke kantor agar memiliki gaya hidup yang sehat.

Selain itu, hal itu juga dapat mengurangi kemacetan akibat kenderaan pribadi pegawai.

"Atau bisa juga bersepeda ke kantor," ujar Sandiaga.

Sandiaga mengaku terinspirasi dengan Wali Kota New York Michael Bloomberg yang kerap menggunakan kenderaan umum serta berlari menuju kantornya.

Sandiaga ingin menjadi contoh yang baik bagi para pegawai Pemprov serta warga Jakarta juga dapat menerapkan pola hidup sehat.

"Buat kita itu harus menjadi gaya hidup dan to lead is to give example. Kita harus dapat memberikan contoh yang baik," ujar Sandiaga. ( Sindo Daily )
 
Belajar Judi Berita Artis Terkini Kabar Terkini TVN24 Online Sbobet Euro Mydetikcom Semangat NKRI Sindo Daily News Kompasindo News Analisa Berita Analisa Terkini Jendela Berita Online Lensa Berita Terkini Post Ibukota Harian Radar Post sabung ayam pw Agen sbobet penipu poker texas boya situs resmi sbobet sbobet link sbobet asia mobile sbobet casino login maxbet login situs judi online situs poker terpercaya Sbobet Online Login Wap Sbobet Mobile Daftar Sbobet Mobile Indobet