Aparat kembali menjadi korban, Indonesia krisis ISIS ?

Sindo Daily - Seorang pria yang belum dikenal identitasnya melakukan penusukan terhadap dua orang personil Brimon di depan Masjid Falatehan, dekat Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Jumat ( 30/6/17 ) malam. Lokasi penusukan tidak jauh dari Mabes Polri.

Akibat serangan tersebut, dua orang personil Brimob dari Gegana dan Pelopor Polri mengalami luka tusuk.

Personil lain yang berjaga saat itu langsung melepaskan tembakan peringatan. Akibat tidak mengindahkan peringatan yang diberikan. Petugas kepolisian mengambil tindakan tegas dengan melumpuhkan tersangka. Pelaku yang mengenakan baju biru dan celana jeans itu tewas ditempat kejadian perkara.

Informasi sementara yang diperoleh dari pihak kepolisian menyebutkan, pelaku awalnya juga ikut menunaikan ibadah shalat isya di masjid tersebut.

Sejumlah personil kepolisian yang berjaga dalam rangka hari Raya Idul Fitri juga ikut shalat ditempat tersebut.

Saat shalat telah usai dan para jamaah sedang bersalam-salaman, Pelaku tiba-tiba berteriak takbir dan Kafir serta mengeluarkan sebilah sangkur.

Pelaku langsung melakukan penikaman terhadap personil Polri yang sedang berada di sekitarnya dengan mambabi buta.

Usai melakukan penikaman, pelaku langsung melarikan diri ke arah Terminal Blok M.

Saat melarikan diri, aparat lainnya yang sedang bertugas mengejar dan melakukan tembakan peringatan . Namun, pelaku tidak mengindahkan peringatan dari aparat dan malah berbalik arah serta melakukan pengancaman terhadap petugas.

Personil Polri yang sedang bertugas kemudian mengambil tindakan tegas dengan melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Pelaku akhirnya jatuh dan tewas di tempat kejadian perkara.( Sindo Daily )

Bandingkan KPK dengan KPK Korea, Fahri lupa sering menyerang KPK.

Sindo Daily  - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyinggung masalah pemberantasan korupsi saat melakukan kunjungan ke Korea Selatan.

Saat berkunjuung ke Transparansi Internasional Korea yang berada di Seoul, Fahri Hamzah mengatakan bahwa korea merupakan salah satunya negara yang dukses melakukan pemberantasan korupsi.

"Pada sekitar 2002, Korea Selatan merupakan salah satu negera yang memiliki tingkatan korupsi tertinggi. Namun di dalam waktu 7 tahun, Korea telah berhasil mengubah posisinya menjadi negara yang bebas dari korupsi. Ini yang ingin diketahui prosesnya," ujar Fahri, Kamis ( 29/6/17 ).

Fahri kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan Indonesia dimana Komisi Pemberantasan Korupsi telah berdiri selama 15 tahun dan belum menjadikan Indonesia bebas korupsi.

Saat melakukan kunjungan tersebut, Fahri beserta rombongan disambut oleh Ketua Transparansi Internasional Korea, Mr Han Beom You.

"Transparansi Internasional inilah yang mengkoordinir para aktivis antikorupsi yang ada di Korea. Jadi sangat layak kita kunjungi untuk mengetahui bagaimana mereka menggerakan civil society didalam melakukan pemberantasan korupsi," kata Fahri.

Mengawali penjelasannya tentang pemberantasan korupsi yang ada di Korea. Han menjelaskan transformasi yang terjadi didalam mindset masyarakat Korea.

"Dahulu orang mengatakan bahwa dengan sedikit korupsi yang kita biarkan akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tapi sekarang ini tidak ada seorangpun yang ada di Korea berpikir seperti itu lagi. Kami menginginkan negara yang benar-benar bebas dari korupsi," papar Han.

Dirinya menambahkan bahwa kini masyarakat Korea telah mengamati seluruh sektor.Bahkan kinerja dari perusahaan swasta.

"Dimasa lalu, sejumlah perusahaan melakukan kecurangan, menyuap lembaga audit agar kinerja mereka dilaporkan baik. Namun pada kenyataannya perusahaan tersebut kolaps. Jadi sekarang lembaga audit tidak lagi melakukan hal tersebut," kata Han.

Han juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2002 adalah awal dari dibentuknya peraturan tentang anti korupsi.

Selanjutnya pada tahun 2003 dibentuknya lembaga anti korupsi Korea yang disebut sebagai KICCAK. Lembaga ini yang akan melakukan investigasi terhadap kasus-kasus korupsi.

Pada tahun 2010, pemerintah Korea kemudian membentuk ACRC ( Anti Corruption and Civil Right Commision ).

Lembaga ini adalah merupakan lembaga anti korupsi yang mendapat dukungan dari pemerintah.

Lembaga ini juga memiliki tiga kewenangan yaitu penyelidikan, ombudsman dan melakukan peradilan.

Terkait dengan hal itu, salah satu kewenangan dari KPK sering di gugat oleh Fahri Hamzah yaitu penyadapan, dirinya dinilai lupa menanyakan pada Transparansi Internasional Korea. ( Sindo Daily )

Tolak kedatangan jenazah teroris, Warga mengecat jalan

Sindo Daily - Tewasnya salah satu tersangka didalam kasus penyerangan ke Mapolda Sumut yakni Ardial Ramadhani saat Idul Fitri telah memancing reaksi keras dari warga yang tinggal di Jalan Makmur, Dusung V, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Setelah tewasnya tersangka teroris Ardial, Sejumlah polisi dengan berpakaian sipil berdatangan kerumah kediaman orangtua almarhum Ardial di Tembung.

Karena merasa tidak nyaman dengan banyaknya petugas yang datang. Warga pun berinisiatif membuat penolakan terhadap kedatangan jenazah tersangka teroris yang tewas saat melakukan aksinya di Mapolda Sumut.

Warga terlihat berkumpul di depan Gang Dahlia 33 yang juga merupakan rumah orangtua Ardial.

Selain melakukan terhadap jenazah tersangka teroris tersebut. Warga juga menolak secara tegas keberadaan ISIS di kampung mereka.

Warga yang melakukan aksi penolakan lantas melakukan aksi mencat jalan menuju kediaman orangtua Ardial tepatnya didepan gang masuk.

"Ini merupakan bentuk penolakan secara tegas terhadap jenazah tersangka teroris. Tidak boleh ada satupun anggota ISIS yang tinggal di kampung ini," kata Pujiono yang juga merupakan Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Sambirejo Timur, Rabu ( 28/6/17 ).

Dijalan menuju kediaman orangtua tersangka teroris tersebut terlihat jalan yang dicat dengan tulisan Tolak ISIS Desa Kami Bukan Desa Teroris.

Saat melakukan pengecatan jalan, pengendara motor dan mobil diminta untuk berhenti sementara.

Sebagian warga juga terlihat menyerukan kepada para tetangga untuk sama-sama menolak keberadaan ISIS.

"Sampai kapanpun ISIS  tidak boleh ada dikampung kami. Mereka harus dimusnahkan dari muka bumi ini," ungkap Pujiono. ( Sindo Daily )

Banyak teroris di Medan, Gubsu minta aktifkan kembali Siskamling

Sindo Daily  - Gubernur Sumatera Utara ( Sumut ) mengaku sangat prihatin dan mengutuk keras penyerangan para pelaku teroris ke Mapolda Sumut yang bertepatan dengan perayaan Idul Fitri 1438 Hijriah, Minggu ( 25/6/17 ).

Dirinya menyakini, kepolisian dapat segera mengungkapkan kasus ini dan meminta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar sigap memeriksa lingkungan masing-masing.

Dirinya juga menghimbau kepada seluruh warga bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan.

"Pak Kapolda Sumut, tolong bongkar sampat ke akar, tangkap semua jaringannya. Ancaman mereka dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Kita ini tidak tahu bagaimana pergerakan teroris makanya pihak Pemda, Kepolisian, TNI dan masyarakat harus siap. Kami tidak ingin Sumuet dan Medan tercemar dengan adanya aksi terorisme," kata Erry, Senin ( 26/6/17 ).

Erry juga mengingatkan supaya masyarakat tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang menyesatkan serta memancing pecahnya keributan di provinsi Sumuet.

Dirinya berharap semua pihak dapat terus menjaga suasana toleransi dan kondusif yang sudah terbangun.

"Jagalah persatuan dan kesatuan, laporkan apabila ada aktivitas yang mencurigakan di lingkungan masing-masing," ucapnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ( UINSU ), Prof Saidurahman juga mengajak umat islam untuk dapat terus meningkatkan iman dan taqwanya kepada Allah SWT.

Keberagaman budaya dan agama yang ada di masyarakat hendaknya dapat melahirkan sikap saling menghargai dan bekerjasama untuk pembangunan.

"Nilai-nilai keunggulan sejati tidak berdasarkan pada egoisme daerah, ras, warna kulit, suku maupun bahasa. Namun pada kemampuan untuk mengekksplorasi nilai-nilai ketaqwaan," ujar Saidurahman.

"Perbedaan didalam cara pandang dan pilihan harus segera diganti dengan semangat untuk dapat memajukan bangsa dengan pilar kehidupan yang bermartabat dan beradab. Inilah merupakan salah satu sasaran ibadah puasa. Kita telah diajarkan untuk memegang teguh persaudaraan," tambah dia.

Setelah adanya pelaku penyerangan di Mapolda Sumut, Wali kota Medan Dzulmi Eldin menghimbau kepada seluruh camat, lurah dan kepling untuk lebih peduli dengan keamanan lungkungan di wilayah tugas masing-masing.

Salah satu yang dapat dilakdukan adalah mengaktifkan kembali siskamling agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat yang bermukim di kota Medan.

"Mereka harus dapat mengetahui sekecil apapun peristiwa yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga harus dapat bersinergi dengan Babinsa dan Babinkantimnas. Sinergitas ini harus dapat dibangun untuk meminimalisasi terjadianya tingkat kejahatan, masyarakat juga harus ikut mendukung," kata Eldin.

Bentuk dukungan dari masyarakat, sambungnya, dengan memberikan informasi dan segera dapat melaporkan orang yang tidak dikenal dengan tindak-tanduk maupun memiliki gelagat yang mencurigakan disekitar tempat tinggalnya.

Dengan demikian, aparat keamanan dapat melakukan tindakan pencegahan secepatnya. Pemkot Medan bersama dengan semua unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan dan keamanan terbaik kepada seluruh warga.

"Kalau menjumpai hal-hal yang mencurigakan, segera laporkan. Kita harus dapat meningkatkan kewaspadaan dan lebih berhati-hati terutama kepada pendatang yang tidak dikenal," tegasnya.( Sindo Daily  )

Penyerangan di Mapolda Sumut diketahui merupakan jaringan Bahrun Naim

Sindo Daily - Kepolisian menduga serangan teror yang dilancarkan ke pos jaga Polda Sumatera Utara ( Sumuet ) merupakan buntut dari imbauan  Pimpinan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur dan berbait kepada ISIS, Bahrun Naim.

"Kemarin kami ada mendengar adanya imbauan dari Bahrun Naim yang mengimbau bahwa mereka diminta untuk amaliah. Kalu dia tidak memiliki bom, pakailah senjata apa saja yang dapat dipegunakan untuk menyerang. Itulah yang telah dilakukan di Medan," kta Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Polisi Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Minggu ( 25/6/17 ).

Aksi penyerangan Mapolda Sumut di duga berkorelasi dengan adanya penangkapan tiga orang tersangka teroris di Medan yang dilakukan oleh Detasemen Khusus ( Densus ) 88 belum lama ini.

"Kalau kalian cermati baik-baik, ada tiga orang teroris yang telah ditangkap dan ini merupakan bukti ada dua orang lagi, langsung menyerang ke Polda Sumut," kata Setyo.

Penangkapan ketiga orang tersangka teroris di Medan sebelumnnya terjadi pada awal bulan Juni ( 7/6/17). Tiga orang itu ditangkap Densus88 karena di duga merupakan anggota teroris jaringan radikal.

Setyo menambahkan, Kepolisian kini masih berusaha mendalami perihal jaringan dari pelaku penyerangan pos jaga di Polda Sumut yang kini salah satunya masih dalam konsisi kritis dan sudah diamankan di Polda Sumut.

Pihak kepolisian kini terus mewaspadai kemungkinan adanya serangan susulan terhadap anggota kepolisian. Peningkatan keamanan juga dilakukan diseluruh pos polisi di Indonesia.

"Kami tetap akan waspada bahwa kemungkinan serangan lagi terhadap Polri. Oleh sebab itu pengamanan di pos maupun di Mako Polri akan ditingkatkan," ujar Setyo.( Sindo Daily) 

Alami kecelakaan, benarkah bus Rosalia Indah laik jalan ?

Sindo Daily - Sebuah bus Rosalia Indah dengan nopol AB 1505 AU jurusan Jakarta - Yogyakarta mengalami kecelakaan maut di daerah Purbalingga.

Bus tersebut terjun kedalam jurang di ruas jalan Bayeman, Desa Tlahab Lor, Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu ( 24/6/17 ) dinihari.

Kasat Lantas Polres Purbalingga, AKP Sukarwan mengatakan, kejadian naas bermula saat bus tersebut yang diyakini membawa pemudin tujuan Yogyakarta melaju dari arah Utara, Pemalang ke Selatan, Purbalingga.

Bus tersebut tiba-tiba saja kehilangan kendali dan langsung terjun ke jurang sedalam 10 meter di ruas jalan tersebut.

Petugas sempat mengalami kesulitan saat akan mengevakuasi semua korban yang karena beberapa korban terjepit di roda bus. Sebagian dari penumpang juga sempat terlempar keluar dari bus.

"Kami masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut," kata Sukarwan, Sabtu ( 24/6/17 ).

Petugas mendata identitas para korban bus naas tersebut yang dilarikan ke RSUD Goeteng Purbalingga dan RS Nirmala.

Sejumlah korban luka yang berada di RSUD masih kelihatan syok atas kejadian tersebut. Beberapa keluarga mulai berdatangan untuk menemui korban.

Akibat dari musibah kecelakaan itu, empat penumpang dilaporkan tewas sedangkan 37 orang lain termasuk 1 supir dan 2 orang awak bus mengalami luka-luka.

Berikut identitas korban meninggal yang didapatkan dari Jasa Raharja perwakilan Purwokerto.

1.Wawan Kustanto ( 29 thn ) RT.2/RW.4 Prambanan Klaten Jateng.

2.Suratmi ( 40 thn ) Tomang Baru blok C1 no.26 Jakarta Barat.

3.Setyo Prihatin ( 37 thn ) Kampung Ledup RT.2/RW.32 Jaya Jatiluhur Tanggerang.

4. Santosa Subana ( 30 thn ) Dahu RT.14/5 Cikeusal Serang Banten. ( Sindo Daily )

   

Terancam anggaran dipotong, KPK tetap konsisten hajar koruptor

Sindo Daily - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) tidak akan menggubris ancaman dari Pansus Hak Angket KPK yang akan memotong anggaran KPK apabila tidak segera menghadirkan Miryam S Haryani didalam rapat pansus.

Febri Diansyah, Juru bicara KPK menegaskan KPK akan tetap patuh pada aturan hukum yang berlaku.

"Apa yang kami lakukan itu didasari aturan hukum. Terlebih kasus ini juga telah dilimpahkan ke penuntutan sehingga semua informasi yang dibutuhkan dari Miryam terkait berubahnya keterangan di kasus E-KTP dan atau tidaknya yang menekan Miryam. Itu semua sudah masuk didalam ruang lingkup perkara yang tentunya lebih baik dibuka di persidangan," ujar Febri, Jumat ( 23/6/17 ).

Febri juga menegaskan harus dapat dipisahkan antara proses hukum di Tipikor yang telah diatur didalam KUHP dan UU KPK dengan proses politik yang tidak pro justicia.

menurut Febri, hal inilah yang sangat penting dipisahkan, sebab apabila ada pencampuran kedepan bukan tidak mungkin bukti-bukti yang dimiliki oleh kepolisian atau kejaksaan ataupun pengadilan juga sangat dapat potensial ditarik ke ranah politik.

"Kami berharap hal tersebut tidak terjadi dan KPK sangat berkepentingan untuk mencegah hal itu terjadi sejak awal. Jadi apa yang telah kami lakukan termasuk merespon surat dari DPR karena kami patuh pada aturan hukum yang berlaku," tambahnya.( Sindo Daily )

SPDP diterima Jaksa, HT resmi dijadikan tersangka dalam SPDP tersebut

Sindo Daily - Noor Rachmat, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung mengaku telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) terkait dengan kasus dugaan melakukan ancaman melalui pesan singkat kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.

Didalam surat tersebut, kata Noor, telah tercantum nama CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo sebagai tersangka.

"Tanggal 15 Juni 2017 Bareskrim telah mengirimkan SPDP atas nama tersangka HT", kata Noor saat ditemui di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis ( 22/6/17 ).

Nomor surat yang diterima Noor yaitu bernomor B.30/VI/2017/Ditipidsibet.

Jaksa Pidana Umum sebelumnya juga telah menerima SPDP umum pada 15 Februari 2016. Namun belum mencantumkan nama tersangka.

HT saat itu masih disebut sebagai terlapor.

Noor mengatakan, penjelasannya mengenai SPDP itu telah mendukung Pernyataan dari Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang sebelumnnya telah menyatakan HT sudah menjadi tersangka.

"Jelas bahwa sejak 15 Juni ada SPDP atas nama tersangka HT. Jadi ini sudah clear," kata Noor.

Saat dilakukan konfirmasi terkait surat SPDP, Direktur Tindak Pidana Sibet Bareskrim Polri Brigjen Polisi Fadil Imran enggan untuk berkomentar.

Dirinya meminta kepada awak media untuk langsung mengkonfirmasi hal tersebut ke bagian Humas Polri.

Namun, saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul mengaku belum mengetahui soal surat tersebut.

"Belum ada jawaban ( dari direktur Tindak Pidana Siber )," kata Martinus.

Seperti diketahui, Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto telah menerima tiga kali pesan singkat dari HT yaitu pada tanggal 5,7 dan 9 Januari 2016.

Namun, Ketua Umum Partai Perindo yang sekaligus CEO MNC Group tersebut membantah telah melakukan pengancaman terhadap Yulianto.

"SMS yang saya perbuat sedemikian rupa untuk menegaskan kemabli, saya ke politik untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik dan tidak ada maksud untuk mengancam," ujar HT.

Pihak HT sendiri melaporkan Jaksa Agung ke Polisi karena menyebut HT telah berstatus sebagai tersangka.

Prasetyo dianggap telah melakukan pencemaran nama baik HT.

Menurut pengacara HT, Prasetyo dianggap tidak berwenang untuk langsung mengumumkan status hukum seseorang yang masih ditangani pihak kepolisian. ( Sindo Daily )

Gencar menyuarakan pemberantasan korupsi, Gubernur Bengkulu terjaring OTT KPK

Sindo Daily - Gubernur Bengkulu sekaligus Politisi Partai Golkar, Ridwan Mukti dan istrinya, Lili Madari di ciduk petugas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dalam Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) pada Selasa ( 20/6/17 ) terkait dengan suap proyek jalan.

Selain menangkap Gubernur Bengkulu, petugas juga menangkap dua orang tersangka serta satu ajudan.

OTT yang dilakukan KPk berlangsung cepat, senyap dan sangat mengejutkan publik. Masyarakat Bengkulu terkejut atas kejadian penangkapan Gubernur Bengkulu.

Bahkan mantan Kapolda Jawa Barat Irjen ( purn ) Sudirman Ail yang merupakan salah satu putra daerah Bengkulu mengaku dirinya terkejut bak disambar petir atas kejadian tersebut.

"Mendengar kabar itu, saya seperti tersambar petir, sangat tidak dapat dipercaya", katanya saat ditemui di sebuah acara buka puasa bersama di Bengkulu.

Ridwan merupakan Politisi dari Partai Golkar yang cukup baik didalam karier dan mampu mencuri hati rakyat Bengkulu. Sebelumnya dirinya juga pernah menjabat sebagai bupati selama dua priode di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan.

Selama menjabat sebagai Bupati Musirawas, dirinya banyak melakukan perubahan terutama terkait dengan kemiskinan dan perbaikan infrastruktur dasar masyarakat.

Diketahui juga beberapa penghargaan sempat diraihnya diantaranya penghargaan dari Presiden RI terhadap peningkatan Produksi Beras pada tahun 2008 lalu. Selain itu dirinya juga mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wirakarya Pembangunan Pertanian pada 2008 serta Penghargaan Maretas Daerah Tertinggal Awards Kabupaten Musi Rawas tahun 2008.

Saat masyarakat merindukan sosok pemimpin yang visioner, berpikiran maju serta dapat mengangkat ketertinggalan daerah. Ridwan Mukti hadir dengan menawarkan sejumlah program yang dibutuhkan masyarakat Bengkulu. Gagasan tentang pengentasan kemiskinan, membuka keterioslasian daerah hingga pembangunan berbasis maritim merupakan janji saat kampanyenya.

Ridwan juga diketahui memiliki hubungan baik dengan sejumlah tokoh nasional seperti Mahfud MD serta sejumlah menteri dan mantan menteri yang kerap di undang ke Bengkulu saat berkampanye.

Saat Pilkada serentak yang dilakukan pada 9 Desember 2015. KPU telah menetapkan pasangan Ridwan Mukti bersama wakilnya Rohidin Mersyah meraih suara terbanyak yaitu 517.190 suara atau 57.37 dari total 901.529 suara sah di Bengkulu.

Dirinya juga gencar menyuarakan tentang menjauhi praktek korupsi dan suap yang banyak terjadi. Memasuki tahun kedua, ditengah semakin banyak desakan dari kalangan publik untuk melaksanakan janjinya. Ridwan akhirnya tertangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan ( OTT ). ( Sindo Daily )

Sebut HT menjadi tersangka,Jaksa Agung HM Prasetyo dipidanakan.

Sindo Daily - Kuasa Hukum Hary Tanoesoedibjo CEO MNC Group, Adidharma Wicaksono melaporkan Jaksa Agung HM Prasetyo ke Bareskrim Polri menyusul pernyataannya di media massa yang menyebutkan HT telah berstatus tersangka.

Jaksa Agung itu dilaporkan  atas dugaan telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik HT.

"Telah kami laporkan ke Bareskrim Polri dan sudah ada laporannya. Dan sekali lagi, ini kami perbuat untuk mendapatkan penegakan keadilan dan penegakan hukum," ujar Adidharma.

Laporan HT telah diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ( SPKT ) Bareskrim dengan nomor laporan LP/643/VI/2017/Bareskrim tertanggal 19 Juni 2017.

Didalam laporan itu, Jaksa Agung HM Prasetyo telah dilaporkan melakukan dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik terhadap HT sebagaimana pernyataannya yang terdapat di media massa pada Jumat, 16 Juni 2017.

Prasetyo selaku terlapor telah disangkakan melanggar Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE Jo Pasal 310 dan 311 KUHP.

Adidharma mengatakan pihaknya juga telah menyerahkan sejumlah bukti yaitu berupa rekaman video, rekaman suara, berita dari media online serta dua orang saksi didalam melakukan pelaporan ini.

Dirinya juga menjelaskan pihaknya mengambil langkah hukum karena M Prasetyo selaku Jaksa Agung telah menyatakan kepada media massa bahwa HT sudah ditetapkan sebagai tersangka didalam kasus dugaan pengancaman terhdap jaksa Yulianto.

Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan oleh Prasetyo itu telah melampaui kewenangannya. Sebab, seharusnya yang menyampaikan status tersangka adalah pihak Polri selaku pihak yang menangani perkara.

Apalagi saat ini pihak kepolisian justru menyatakan JT masih dalam status sebagai saksi.

"Jaksa Agung telah menyatakan klien kami telah menjadi tersangka. Padahal, pada waktu itu, kalu kita lihat videonya teman-teman wartwan sudah mengkoreksi menjadi terlapor. Akan tetapi Jaksa Agung mengatakan tetap bersikukuh berstatus tersangka. Di sinilah kami merasa sangat keberatan. Apalagi Pak Hary selaku pribadi dan Ketua Umum Perindo memiliki nama baik yang seharusnya dijaga," kata dia.

Addharma menyatakan bahwa pihaknya menyakini bahwa pernyataan dari Prasetyo yang menyebut HT telah berstatus tersangka sangat bermuatan politis.

"Kami sangat yakin kalau Pak Hary bukan sebagai Ketua Umum Partai Perindo, tidak akan ada persoalan ini sehingga ini sebenarnya telah dipolitisi oleh Jaksa Agung. Sekali lagi ini adalah abuse of power dari Jaksa Agung," kata dia.

Selain itu, HT melalui kuasa hukumnya juga akan melaporkan Jaksa Agung HM Prasetyo ke Komisi Kejaksaan dan Komisi III DPR RI.

Langkah ini diambil karena Prasetyo telah menyampaikan kepada publik bahwa orang no satu di Partai Perindo tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka didalam kasus dugaan pengancaman terhadap jaksa Yulianto.

"Tentunya kami juga akan melapor ke Komisi Kejaksaan dan Komisi III," ujar Adhidarma.

Dirinya juga menyatakan akan segera melaporkan jaksa agung HM Prasetyo ke Komisi Jaksa dalam waktu dekat ini.

"Etikannya sebagai seorang pejabat publik harus tahu hukum dan tidak boleh menyampaikan hal-hak yang diluar kewenangannya," ujarnya. ( Sindo Daily)

Berikan pernyataan membinggungkan, Tito skak Novel Baswedan

Sindo Daily - Penyidik senior KPK, Novel Baswedan telah menyebutkan adanya Jenderal Polisi yang di duga terlibat didalam kasus penyerangan dengan menggunakan air keras terhadap dirinya. Guna memastikan hal itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian akan mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

"Saya akan datang ke KPK terkait dengan dua hal. yang pertama saya akan berkoordinasi mengenai pengembangan penyidikan kasus penganiayaan terhadap Novel dan yang kedua mengenai pernyataan Novel," ujar Tito saat ditemui di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Dirinya mengatakan, pernyataan dari Novel saat diwawancarai majalah Time itu haruslah valid, harus ada nama dan bukti dan sepatutnya. Hal tersebut sangat penting mengingat untuk pendalaman lebih lanjut.

"Kalau ada oknum Jenderal Polisi, yang mana ? Sebutkan namanya, buktinya apa. Jangan nanti sampai keluar pernyataan. Kalau memang ada bukti akan kita proses dan kita akan terbuka. Tapi kalau tidak ada bukti ? kami sangat menyayangkan hal tersebut," ujar Tito.

Sebelumnnya Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Setyo Wasisto mengingatkan bila pernyataan yang diberikan oleh Novel tidak terbukti. Maka akan ada impiksi hukum kepada Novel Baswedan.

"Saya mengingatkan bila saudara Novel sampai sebut satu nama dan ternyata tidak berbukti benar, maka itu ada impikasi hukumnnya, jadi berhati-hati mengeluarkan pernyataan," ujar Setyo. ( Sindo Daily )

Dendam kesumat, Anies kembali sindir bekas pemerintahan Ahok

Sindo Daily - Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji untuk memberdayakan pengurus RT/RW jika telah dilantik dan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Anies menilai selama ini para pengurus RT/RW dianggap merupakan sumber masalah bahkan cenderung dianggap remeh pemerintah.

Padahal, lanjut Anies, para pengurus RT/RW merupakan ujung tombak pemerintahan didalam tingkatan paling bawah.

"Pemda DKI seharusnya bekerja sama erat dengan para pengurus RT/RW dimanapun. Dari awal kami sudah merasa aneh kalau ada RT/RW yang dilemahkan apalagi dimusuhin karena RT/RW menjadi ujung tombak didalam pembangunan," ujar Anies saat menghadiri milad Forum RT/RW di Jakarta Utara, Sabtu ( 17/6/17 ).

Dirinya juga mengatakan ingin membalikan label yang telah diberikan pihak-pihak tertentu bahwa pengurus RT/RW dianggap hanya sebagai sumber masalah.

Anies berjanji akan bekerja sama dengan forum tersebut didalam pemerintah apabila dirinya telah mnejadi Gubernur DKI Jakarta.

"Kami ini segera membalikan opini ini. Kalau dahulu RT/RW dianggap sebagai masalah, ngerepoti, sumber masalah, tukang palak dan itu label yang telah ditempelkan kepada bapak/ibu. Bapk/ibu memiliki tanggungjawab untuk membalikan itu tapi bukan dengan kata-kata akan tetapi dengan perbuatan," ujar Anies.

"Pemda DKI dan RT/RW masilah bekerja sama. Kita akan membuktikan bahwa RT/RW adalah merupakan garis depan untuk memberikan solusi," ujar Anies.

Sebelumnya hubungan antara Forum RT/RW sempat memanas saat pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok.

Pengurus RT/RW merasa terhina karena telah diwajibkan untuk mengisi laporan dengan menggunakan aplikasi aduan Qlue.( Sindo Daily )

Kapolri tantang Novel sebutkan pati Polri yang terlibat didalam kasus penyiramannya

Sindo Daily - Tito Karnavian mengatakan, pihaknya akan segera mendalami pernyataan dari penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Novel Baswedan.

Novel sebelumnya menyebut ada perwira tinggi Polri yang terlibat didalam penyiraman air ke wajahnya.

Namun, Kapolri meminta Novel untuk lugas menyebut siapa oknum perwira yang dimaksud disertai dengan bukti yang kuat.

"Itu yang penting. Sebutkan namanya siapa dan buktinya apa," ujar tito di komplek Mabes Polri, Jakarta, Jumat ( 16/6/17 ).

Kapolri Tito Karnavian juga menjamin akan segera memproses oknum tersebut apabila Novel dapat melampirkan bukti yang mendukung pernyataannya.

Tito juga berjanji akan terbuka mengusut kasus dugaan pelanggaran oleh pati Polri yang dimaksud Novel.

"Tapi kalau seandainya tidak ada buktinya, tentunya saya sangat menyayangkan karena institusi Kepolisian akan tercoreng dan menjadi negatif pandangannya," kata Tito.

Pernyataan dari Novel itu akan menjadi informasi sumir sehingga dapat menimbulkan berbagai spesulasi. Tidak hanya itu, di internal kepolisian nantinya bisa menimbulkan rasa curiga.

Oleh karena itu, Tito Karnavian berencana untuk menemui pimpinan KPK pada Senin ( 19/6/17 ) untuk membahas dua hal. Salah satu yang akan dibahas Tito adalah pernyataan novel kepada media Time itu.

"Kemudian akan berkoordinasi tentang pekembangan penanganan penyidikan kasus penganiayaan Novel," kata Tito.

Pihak penyidik Polda Metro Jaya juga nantinya dikabarkan akan memeriksa Novel di Singapura untuk mengkonfirmasi apa yang telah dia sampaikan ke media sekaligus memperjelas siap oknum jenderal Polri yang dimaksudnya.

Sebelumnya, Novel menduga serangan kepada dirinya terkait dengan sejumlah kasus korupsi yang kini ditanganinya.

Sejak dirinya menjadi penyidik KPK, setidaknya enam kali Novel menerima serangan.

Novel sendiri mendapatkan informasi bahwa adanya perwira Polri yang terlibat didalam kasus ini. Namun dia menepisnya.

Hingga dua bulan yang lalu, pelakunya juga belum kunjung tertangkap. Akhirnya dia mulai mempertimbangkan kebenaran informasi tersebut.

Dirinya menduga ada orang kuat dibalik serangan kepada dirinya.

"Awalnya saya mengira informasi yang diberikan itu salah. Tapi setelah dua bulan dan kasus itu juga belum selesai. Saya mengatakan, sepertinya informasi itu benar,"kata Novel, sebagaimana yang dikutip dari Time.( Sindo Daily )

Kasus BLBI, KPK periksa Mulyati Gozali

Sindo Daily - Mulyati Gozali, Mantan Komisaris PT Gajah Tunggal kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) para hari ini, Jumat ( 16/6/17 ).

Sebelmunnya didalam kasus yang sama, dugaan korupsi untuk penerbitan Surat Keterangan Lunas ( SKL ) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia untuk Bank Dagang Negara Indonesia milik Syamsul Nursalim, Mulyati juga pernah diperiksa pada jumat ( 19/5/17 ) silam.

Febri Diansyah, juru bicara KPK mengatakan Mulyati Gozali akan diperiksa sebagai saksi didalam kasus tersebut karena kapasitasnya kala menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Gajah Tunggal.

"Saksi Mulyati diperiksa sebagai tersangka SAT (mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Syafrudding Arsyad Temenggung)," ujar Febri.

Selain itu, KPK juga akan memanggil satu saksi lainnya yaitu Thomas Maria yang merupakan Mantan Team Leader Loan Work Out ( LWO ) I Asset Management Credit ( AMC ) Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

"Thomas juga akan kita periksa untuk SAT, " kata Febri.

Didalam kasus ini, Sayfruddin Arsyad Temenggung telah ditetapkan sebagai tersangka didalam kasus tersebut.

Sayfruddin diduga telah melakukan tindak pidana korupsi didalam menerbitkan SKL BLBI untuk para pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia, Syamsul Nursalim yang telah mengakibatkan kerugian negara mencapat Rp.3.7 triliun.

PT Gajah Tunggal yang merupakan salah satu perusahaan milik Syamsul Nursalim. KPK kini juga tengah menelusuri sejumlah aset milik Syamsul terkait dengan SKL BLBI ini termasuk PT Gajah Tunggal.

Atas perbuatannya tersebut, Syafruddin di duga telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah didalam undang -undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. ( Sindo Daily ).

Lakukan pertemuan di Arab Saudi, apa yang dibicarakan Amien Rais dan Rizieq ?

Sindo Daily - Imam Besar Front Pembela Islam ( FPI ) Rizieq Shihab bertemu dengan mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN ) Amien Rais di Mekah, Arab Saudi. Kapitra, pengacara Rizieq mengatakan keduanya telah menyatakan mendukung satu sama lain.

"Pertemuan Rizieq dan Amien Rais kemarin di Mekah. Keduanya telah menyatakan saling mendukung," ujar Kapitra , Kamis ( 15/6/17 ).

Tidak hanya melakukan pertemuan, Keduanya juga mengbahas sejumlah masalah yang tengaj dihadapi. Salah satunya adalah kasus yang kini dihadapi oleh Amien Rais dan Rizeiq. Saat ini Rizieq diketahui menjadi tersangka didalam kasus chat Whatsapp berkonten pornografi yang melibatkan dirinya dan Firza Husein.

Sementara Mantan Ketua Umum PAN, Amien Rais belakangan juga telah dilanda kasus menerima transferan dana sebesar Rp.600 juta dari tersangka didalam kasus dugaan korupsi pada penyediaan alat kesehatan , Siti Fadilah Supari. Nama Amien Rais disebut didalam persidangan kasus tuntutan tersebut.

Amien Rais maupun Rizieq telah sama-sama membantah tuduhan yang masing-masing dialamatkan kepada mereka.

Pertemuan antara Amien Rais dan Rizieq Shihab bukan kali ini saja terjadi. Sewaktu aksi 411 pada November 2016 lalu. Keduanya juga pernah melakukan orasi bersama didalam satu mobil komando. ( Sindo Daily )

Kisruh angket KPK, Fahri Zon : KPK sangat lucu

Sindo Daily - Fadli Zon, Wakil Ketua DPR menganggap pernyataan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Agus Rahardjo sangat lucu. Sebab, Agus meminta Presiden RI Joko Widodo untuk bersikap mengenai pansus angket KPK.

"Menurut saya sangat lucu saja, sebuah lembaga atau institusi diperiksa oleh DPR di seluruh dunia itu biasa saja. Ini yang namanya demokrasi ya harus begitu,"kata Fadli Zon saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa ( 13/6/17 ).

Dirinya kembali mengingatkan bahwa DPR sebagai perwakilan rakyat yang menjalankan fungsinya yaitu pengawasan terhadap pemerintah. Dirinya kemudian menegaskan semua pihak harus mau diawasi DPR sebab anggota DPR mendapat mandat dari rakyat untuk melakukan pengawasan.

"Kalau tidak mau ada demokrasi bubarkan saja DPR. Jadi kalau misalnya seperti itu, seperti ketakutan dong. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi terima dong proses yang ada disini," kata Fadli.

Politikus gerindra itu juga mengatakan DPR merupakan lembaga konstitusional serta merupakan pilar dari demokrasi tertinggi.

"Saya kita sudah seharusnya pansus dapat bekerja dengan koridornya, mekanisme yang telah diatur didalam undang-undang. Tidak kurang, tidak lebih dari itu dan apa yang menjadi proses dari awal sampai saat ini dengan catatan dan kekurangan itu sudah melalui proses yang konstitusional,"kata Fadli.

Sebelumnya diketahui Agus Rahardjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi berharap Presiden Jokowi dapat menolak hak angket.

Dirinya berharap Jokowi dapat mengambil sikap dalam kisruh hak angket KPK. Hingga kini, Presiden Jokowi selaku eksekutif belum menyatakan sikap dan pendapatnya mengenai hak angket KPK yang kini bergulir di DPR.

"KPK kan tidak harus melapor dulu ke presiden, tapi presiden pastinya mengamatilah. Mudah-mudahan presiden dapat mengambil sikap,"kata Agus saat menghadiri acara Konvensi Anti Korupsi di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu ( 10/6/17 ).

Dirinya mengatakan, saat ini DPR selaku cabang dari kekuasaan legistratif sudah bersikap untuk terus melanjutkan hak angket tersebut."Kalau KPK kan posisinya hanya yudisial saja, nah sekarang legistratif sudah bersuara. Yang perlu kita tunggu hanya di eksekutif. Ya paling tidak sama seperti suara pada KPK," ujar Agus.( Sindo Daily )

PPP : Kami menolak tegas kebijakan lima hari sekolah

Sindo Daily - Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) menolak secara tegas kebijakan 5 hari sekolah yang kini diusulkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Arwani Thomafi, Wakil Ketua Umum PPP menegaskan kebijakan untuk memaksakan perubahan jam belajar sekolah akan berdampak menimbulkan kegaduhan baru.

"Kami minta kepada Mendiknas untuk dapat mengurungkan kebijakan itu. Kebutuhan untuk mereformasi dunia pendidikan kita saat ini bukan untuk mengubah jam belajar siswa," kata Arwani, Minggu ( 11/6/17 ).

Menurutnya, Reformasi dunia pendidikan yang diperlukan saat ini adalah memastikan semua anak bangsa dapat mengenyam pendidikan di sekolah. Lalu dapat memastikan kesejahteraan guru yang lebih terjamin, serta sarana dan prasarana sekolah yang tersedia dengan kualitas yang lebih memadai.

"Kebijakan didalam perubahan jam sekolah itu dirasa sangat jauh dari ras keadilan, tidak memahami kearifan lokal serta dinilai tidak menghargai sejarah keberadaan lembaga pendidikan di masyarakat yang sudah berkembang dan berlangsung jauh sebelum masa kemerdekaan," ujar Arwani.

menurut Arwani, saat ini sistem dan proses belajar mengajar di sekolah sudah berjalan dengan baik. Selain itu, pengayaan pada jam pelajaran di luar sekolah melalui kursus, pengajian, Madrasah Dinniyyah serta sebagainya juga telah berjalan dengan baik.

"Jika kebijakan berupa lima hari sekolah dengan cara menambah durasi diruang kelas ini diterapkan. Maka akan mematikan lembaga pendidikan seperti madrasah Dinniyyah," kata Arwani.

Dirinya kemudian memberikan contoh Madrasah Diniyyah yang sudah terbukti selama ini telah menjadi tempat pembentukan karakter anak. Tidak hanya pengajaran nilai-nilai agama semata, akan tetapi juga pengamalannya. Bahkan lembaga pendidikan ini telah menjadi benteng pertahanan Pancasila dan NKRI. DPP PPP akan memerintahkan fraksi PPP yang ada di DPR untuk menolak kebijakan ini dan meminta menteri untuk dapat mengklarifikasi kebijakan ini secara serius.

"Jika kebijakan ini dipaksakan maka sama saja telah menganggap semua itu hitoris,"kata Arwani.

 Sebelumnya diketahui bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menerapkan kebijakan baru lima hari sekolah dalam seminggu. Pada hari Sabtu dan Minggu akan menjadi hari libur bagi para murid dan guru.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kebijakan ini telah sesuai dengan standart kerja Aparatur Sipil Negara ( ASN ). Sebab, didalam lima hari kerja tersebut, waktu pembelajaran minimum akan menjadi delapan jam sehingga dalam seminggu para guru akan mengajar selama 40 jam. ( Sindo Daily )

Bulan Ramadhan, Satpol PP temukan kondom, bong dan miras di kolong Tol Kalijodo

Sindo Daily - Petugas Kepolisian bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) DKI Jakarta serta dibantu pihak TNI melakukan operasi penyakit masyarakat ( Pekat ) di kolong tol dekat RPTRA Kalijodo pada Jumat (9/6/17 ).

Didalam operasi yang dilakukan tersebut, para petugas lapangan dibagi menjadi dua tim.

Tim pertama adalah tim yang menyisi kolong dari arah Utara di Wilayah Pejagalan dan satu Tim kedua menyusuri kolong tol dari arah Barat yang juga memasuki kawasan Tambora.

Petugas yang melakukan operasi juga melakukan penyisiran satu persatu bedeng yang berdiri di kolong tol tersebut. Sejumlah bedeng yang tertutup,  terlihat dibuka paksa oleh petugas operasi.

Pintu bangunan yang kini banyak terdapat di kolong tol tersebut juga dijebol petugas. Petugas Satpol PP kemudian meminta warga untuk menunjukan identitas mereka.

Operasi yang dilakukan tersebut tidak mendapatkan perlawanan dari warga. Dari penyisiran yang dilakukan oleh petugas, di kawasan tersebut tidak hanya tampak bendeng yang dipergunakan untuk tempat tinggal tetapi juga terlihat sejumlah bangunan semi permanen yang berukuran besar.

Bangunan tersebut merupkan bangunan yang digunakan untuk tempat hiburan. Namun saat dilakukan operasi, tidak ditemukan pengunjung maupun pemilik cafe tersebut. Semua cafe tersebut kosong dan diduga operasi telah bocor.

Selain itu, tampak di kolong tol tersebut sejumlah truk dan mobil pribadi diparkirkan. Kapolsek Penjaringan AKBP Bismo Teguh mengatakan dari hasil operasi yang dilakukan petugas, ditemukan sejumlah botol minuman keras, kondom serta sejumlah barang terlarang lainnya.

"Dari hasil pemeriksaan kami di semua tempat tersebut ada banyak ditemukan kondom, bong sabu, sajam dan miras. Tentunya ini telah tidak sesuai dengan semangat bulan Ramadhan yang kita hormati untuk melaksanakan ibadah," ujar Teguh. ( Sindo Daily )

Jadi tersangka, Siti kembalikan uang sebanyak Rp.1.3 M ke KPK

Sindo Daily - Siti Fadilah Supari yang merupakan mantan Menteri Kesehatan membantah seluruh isi dakwaan dari Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Menteri yang pernah menjabat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini didalam pembelaannya tidak pernah mengakui telah menerima suap sebesar Rp.1.9 miliar.

Setelah membantah menerima suap kenapa setelah Jaksa membacakan surat tuntutan, Siti tiba-tiba menyerahkan uang sebesar Rp.1.3 miliar ke KPK ?

"Iya benar, ada dikembalikan sebanyak Rp.1.350 miliar pada Senin 5 Juni 2017," ujar pengacara Siti Fadilah, Kholidin saat dikonfirmasi, Kamis ( 8/6/17 ).

Sebelumnya Jaksa KPK telah menuntut supaya Siti dapat membayar uang pengganti sebesar Rp.1.9 miliar.

Jaksa telah menilai Siti terbukti telah menerima gratifikasi dalam bentuk traveller cheque yang jumlahnya sama dengan uang pengganti.

Menurut pihak Jaksa, jika didalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan uang pengganti belum dibayarkan, maka harta benda milik Siti akan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.

Namun apabila jika harta belum cukup untuk mengganti, maka diganti dengan penjara selama 1 tahun.

Selain telah merugikan negara sebesar Rp.6.1 miliar. Siti juga dinilai terbukti sah dan meyakinkan telah menerima suap yang diberikan oleh Direktur Keuangan PT Graha Ismaya Sri Wahyuningsih yaitu berupa Mandiri Traveller Cheque ( MTC ) sejumlah 20 lembar senilai Rp.500 juta.

Kemudian dari Rustam Syarifudin Pakaya yang juga diperoleh dari Direktur Utama PT Graha Ismaya, Mazrizal Achmad Syarif berjumlah Rp.1.375 miliar.

Uang tersebut terdiri dari 50 lembar Mandiri Traveller Cheque yang setara dengan Rp.1.2 miliar dan 1 lembar Mandiri Travelling Cheque senilai Rp.25 juta serta 10 lembar Mandiri Traveller Cheque senilai Rp.100 juta.

Menurut pihak Jaksa. Uang tersebut diberikan kepada mantan Menteri Kesehatan tersebut setelah menyetujui revisi anggaran untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan serta memperbolehkan PT Graha Ismaya ditunjuk langsung sebagai pangadaan alat kesehatan.

Pihak pengacara Siti, Kholidin membantah penyerahan uang yang dilakukan Siti kepada KPK itu merupakan bentuk pengakuan dari Siti Fadilah.

Menurut Kholidin, tindakan Siti dari Siti Fadilah itu adalah bentuk kepatuhan atas keputusan dari Hakim didalam perkara terdakwa mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis pada Departemen Kesehatan RI, Rustam Syarifuddin Pakaya.

Menurut Kholidin di dalam keputusan hakim pada 2012 itu, Siti Fadilah diwajibkan untuk menyerahkan kepada negara uang sebesar Rp.1.3 miliar.

Padahal didalam pledoi, Siti menilai tuntutan uang pengganti itu tidak berdasarkan bukti yang ada.

"Ibu tidak pernah mengakui hal itu hanya berdasarkan keputusan Rustam Pakaya," ujar Kholidin. ( Sindo Daily )

WNI jadi buronan polisi Filipina, Polri-TNI sweeping Pulau Sebatik

Sindo Daily - Pihak aparat keamanan gabungan yang ada di Pulau Sebatik Kalimantan Utara telah menyebar pamflet berisi foto warga negara Indonesia yang kini masuk daftar pencarian orang karena terlibat teroris Maute, Marawi, Filipina.

Penyebaran dan pemasangan pamflet DPO terosis tersebut dilakukan di area pelabuhan tikus dan dermaga speedboat reguler penyeberangan di Pulau Sebatik.

"Kegiatan itu dilaksanakan didalam upaya counter terrorism dan masuknya para kelompok militan Maute Marawi Filipina yang ada diperbatasan Sebatik," kata Letda Laut ( P ) Benu Purnomo, Selasa ( 6/6/17 ).

Selain melakukan kegiatan pembagian dan pemasangan pamflet, juga dilakukan upaya sosialisasi untuk pembinaan bela negara dan sweeping para penumpang speedboat reguler oleh pihak aparat gabunggan yang terdiri dari Satgas marinir Ambalat XXI, pos TNI AL sungai Nyamuk, Polsek Sebatik Timur serta Kompi 3 Batalion C Pelopor Brimob Polda Kaltim.

Pihak aparat keamanan gabungan TNI dan Polri kini terus memperketat pengawasan di jalur-jalur yang dianggap rawan di Pulau Sebatik.

Dengan bersenjatakan lengkap, sejak Kamis ( 1/6/17 ) mereka terus melakukan tugas untuk menghadang pelarian para kelompok ISIS dan kelompok penentang pemerintah dari Marawi, Filipina.

Sejak menjalankan tugas di Pulau Sebatik, personil Kompi 3 Batalion C Pelopor Brimob Polda Kalimantan Timur maupun dari TNI yang telah ditugaskan khusus di Pulau Sebatik juga aktif didalam melakukan patroli untuk menyisir hutan maupun kawasan pesisir timur.

ketegangan operasi militer yang terjadi di Filipina antara kelompok teroris Maute dengan militer Filipina di Marawi telah membuat para prajurit TNI kini lebih meningkatkan pengamanan didaerah perbatasan.

Meningkatnya pengamanan tersebut dilakukan karean dibeberapa kawasan di Indonesia berbatasan langsung dengan Filipina yang mana telah membuat tiga Kodam sekaligus siaga untuk menghadapi kemungkinan terburuk saat pasukan militan kabur ke Indonesia.

Pangdam VI / Mulawarman Mayjen TNI Sonhadji menjelaskan tidak hanya Kodam VI/MLM saja yang siaga, namun Kodam XIII/merdeka dan Kodam XVI/Pattimura. "Terkait dengan situasi yang ada di Filipina, pasukan yang ada diperbatasan telah kita perintahkan untuk mengintensitaskan patroli termasuk Satgas Gabungan Intel ( SGI ) yang akan melakukan sweeping dijalur-jalur tikus termasuk Babinsa dari semua Kodim untuk selalu standby di desa binaannya," ucapnya saat ditemui di sela safari ramadhan di Korem 091/Aji Suraya Natakesuma, Senin ( 5/6/17 ) kemarin.

Menurutnya, saat ini terdapat setidaknya 700 prajurit TNI dari dua batalyon yang telah siapa di perbatasan dan kini telah diperkuat dengan intel dan juga dari pihak babinsa. "Satuan tempur dan Bantuan tempur yang ada kini telah siap untuk pergerakan menunggu perintah,"tegasnya.

Terkait dengan kaburnya para militan Maute yang berafiliasi dengan ISIS ke Indonesia melalui jalur perbatasan. Pihaknya mengaku telah mengantisipasi kemungkinan hal tersebut terjadi."Kami antisipasi yang paling buruk dan kita telah siap untuk semuanya.Namun sementara belum adanya informasi akan menuju ke Indonesia,"tuturnya. ( Sindo Daily )

Parah, Fahri Hamzah desak pemimpin PKS segera diganti

Sindo Daily - Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI meminta majelis Syuro untuk segera dapat mengganti pimpinan PKS. Hal itu dikatakan Fahri saat ditanya konstituennya.

"Saya ingin mengatakan PKS merupakan partai islam yang bagus, punya masa depan, tapi sangat sayang pemimpinnya yang sekarang tidak memiliki kapasitas untuk membawa partai ini menjadi lebih maju. Karena hal itu lah saya bilang partai ini akan bagus bila pemimpinnya diganti," kata Fahri Hamzah

Fahri Hamzah mengatakan majelis Syuro sangat mudah utnuk melakukan pergantian pimpinan PKS. Fahri juga mengaku bahwa kader-kader PKS mengungkapkan kegelisahannya sebab pimpinan PKS tidak hadir didalam acara penting.

"Saya merasa partai PKS penuh kebimbangan, disorientasi serta menunjukan gejala bahwa dari partai PKS tidak mau atau tidak mengerti dan berintegrasi dengan negara seperti kasus Walk Out. Itu tidak perlu terjadi, Ini kan bukan ormas," kata Fahri saat dijumpai digedung DPR RI, Jakarta, Selasa ( 6/6/17 ).

Dirinya mengatakan bahwa keputusan WO yang dilakukan oleh fraksi PKS saat dirinya menjadi pemimpin rapat paripurna sangat tidak masuk akal. Apalagi Fahri dianggap tidak memiliki legitimasi.

"Bagaimana ? orang itu sudah putusan pengadilan. Keputusan pengadilannya provinsi sekali, PN sekali. Itu harus dianggap final meskipun masih ada banding. Masa yang kayak gitu ngak clear sih yang nanya hukum," kata Fahri.

Fahri mengatakan bahwa kader-kader bersuara , pimpinan PKS tidak siap. Namun para kader PKS dinilai tidak memiliki kapasitas menyuarakannya.

"Cuma  yang di PKS mereka tidak mau ribut. Tapi terus terang ini akan sangat membuat malu partai dan tenaganya tidak ada untuk terlibat didalam proses-proses bawah," kata Fahri. ( Sindo Daily )

Tidak terima Amien Rais disebut terima dana, Ansufri : ini urusan ecek-ecek

Sindo Daily - Ansufri ID Sambo, ketua Presidium 212 menilai adanya politik balas dendam dengan adanya penyebutan nama Amien Rais yang telah menerima aliran dana sebesar Rp.600 juta dari kasis dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan untuk mengantisipasi kejadian luar biasa ( KLB ) 2005 di Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan.

"Ini merupakan politik balas dendam," tutur Sambo kepada sejumlah wartawan saat ditemui di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Senin ( 5/6/17 ).

Menurutnya, Amien Rais telah sengaja dicari-cari kesalahannya karena selama ini aktif di Gerakan Nasional Pembela Fatwa ( GNFU ) MUI. Dirinya ikut di enam kegiatan aksi yang dilakukan GNPF MUI termasuk saat 2 Desember 2016 lalu.

Selain itu, Amien Rais, sejumlah tokoh-tokoh yang terlibat didalam aksi tersebut juga diproses hukum. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya Imam Besar Front Pembela Islam ( FPI ) Rizieq Shihab, Munarman dan Bachtiar Nasir.

"Siapa saja yang di Alumni 212 mempunyai masalah dicari. Ini urusan ecek-ecek dibuka. Urusan TransJakarta, Sumber Waras, kenapa tidak dibuka," kata Sambo.

Amien Rais disebut-sebut telah menerima aliaran dana sebesar Rp.600 juta yang ditransfer sebanyak 6 kali dari pengadaan alat kesehatan untuk mengantisipasi kejadian luar biasa ( KLB ) 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan.

Aliran dana yang diterima Amien Rais pertama kali dilakukan pada 15 Januari 2007, yang kedua 13 April 2007, 1 Mei 2007, 21 Mei 2007, 13 Agustus 2007 dan 2 November 2007. Masing-masing nilai transfer yang diterima Amien Rais sebanyak Rp.100 juta.

Pada priode tersebut, Amien Rais mengakui telah menerima dana yang diberikan oleh mantan Ketua PAN, Sutrino Bachir. Namun dirinya tidak mengetahui aliran dana yang diberikan secara sukarela tersebut bersumber dari mana.( Sindo Daily ).