Situs akun Saracen tidak ditutup, ini penjelasan Kementerian Kominfo

Sindo Daily  - Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengatakan, akun-akun beserta situs-situs kelompok yang menjadi produses dan penyebar kebencian, Saracen, belum dilakukan pemblokiran. Hal tersebut guna untuk membantu proses penyidikan aparat kepolisian.

"Kami akan membantu kepolisian untuk dapat memproses penyidikan, salah satunya itu alatnya dilihat dari jejak digital, antara lain dari situs, kami akan mendukung kepolisian sampai nanti dinyatakan penyidikan telah berakhir," kata Rudiantara di Jakarta, Kamis ( 31/8/17 ).

Dirinya mengatakan, pemblokiran Saracen dilakukan begitu proses telah selesai dan tidak dibutuhkan lagi bagi aparat kepolisian.

Untuk melakukan pemblokiran, menurut Rudiantara, tidak perlu adanya surat menyurat antara kepolisian dengan Kementerian Kominfo. Cukup berkoordinasi antara kedua lembaga. Apalagi kedua belah pihak baik Polri dan Kementerian Kominfo telah menempatkan personelnya dimasing-masing pihak.

"Tidak ada pakai surat menyurat, orang kita ada di kepolisian, orang kepolisian ada di kita kok," kata dia.

Pihak penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sebelumnya telah berhasil meringkus anggota kelompok Saracen yang di duga sebagai produsen dan penyebar konten ujaran kebencian di berbagai jejaring sosial. Kepolisian sendiri telah menetapkan tiga orang tersangka didalam kasus ini yakni JAS, MFT dan SRN.

Diketahui Group Saracen telah membuat sejumlah akun di Facebook diantaranya Saracen News, Saracen Cyber team dan Saracennews.com. Setidaknya terdapat 800 ribu akun yang dimiliki kelompok ini. Saracen telah dikelola kelompok ini sejak November 2015.

Ketiga tersangka yang telah ditangkap polisi memiliki peran masing-masing dimana JAS sebagai Ketua Group Saracen yang bertugas untuk mengunggah postingan provokatif bernuansa SARA di sejumlah media sosial. Selain itu JAS juga memiliki peran sebagai admin yang akan memulihkan akun anggotanya yang diblokir Facebook. ( Sindo Daily )

Dalami kasus Saracen, Polisi buru kelompok lain yang berafiliasi dengan Saracen

Sindo Daily  - Pihak Kepolisian masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus penyebaran ujaran kebencian yang dilakukan oleh kelompok Saracen.

Pihak penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber saat ini sedang melakukan pengembangan kaus dengan mencari kelompok lain yang berafiliasi dengan kelompok Saracen.

"Kedepannya kita akan lebih mendalami peran dari mereka termasuk peran dari kelompok-kelompok lainnya yang berafiliasi dengan kelompok Saracen ini," ujar Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Polisi Rikwanti di Mabes Polri, Jakarta Selatan ( 29/8/17 ).

Dirinya mengungkapkan bahwa pendalaman ini kemungkinan besar dapat membuka tabir dari pemesan jasa kelompok ini.

"Bukan tidak mungkin kedepannya mereka akan mendapatkan pesanan-pesanan tertentu sesuai dengan profesi yang mereka geluti," ujar Rikwanto.

Seperti diketahui, Satgas Patroli Sibet Bareskrim Polri berhasil melakukan penangkapan terhadap kelompok Saracen yang diduga melakukan kampanye penyebaran kebencian di dunia maya.

Polisi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap anggota kelompok Saracen yang terdiri dari JAS ( 32 ) di Pekan Baru, SRN ( 32 ) di Cianjur serta MFT di Koja, Jakarta Utara. ( Sindo Daily )

Stres, seorang pria nekad terobos pagar istana kepresidenan

Sindo Daily  - Polisi menduga, B ( 33 ), seorang pria tanpa busana yang mencoba memanjat pagar untuk masuk ke Istana Kepresidenan menderita gangguan jiwa.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Suyudi Aryo Seto menduga B stres karena persoalan ekonomi.

"Yang bersangkutan mengalami  stres karena adanya persaingan dagang yang semakin ketat," ujar Suyudi, Senin ( 28/8/17 ).

Adapun B diketahui merupakan pedagang alat terapi yang berada di Pasar Baru, Jakarata Pusat. Pria itu tinggal di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.

Menurut Suyudi, berdasarkan keterangan dari pihak keluarganya, B akhir-akhir ini kerap mengeluhkan persoalan ekonomi.

"Seminggu terakhir ini mulai curhat terus mengenai persoalan ekonomi," ucap dia.

Suyudi menambahkan, B sudah diserahkan kepada pihak keluarganya untuk dibawa ke rumah sakit jiwa.

B diketahui nekad untuk memanjat pagar Istana Kepresidenan pada Senin ( 28/8/17 ) sekitar pukul 07.30 Wib. Saat mencoba memanjat pagar tersebut, B tidak mengenakan busana.

Namun dirinya tidak sempat untuk masuk ke Komplek Istana karena Paspampres langsung membekuk B dan membawanya ke pos pengamanan istana kepresidenan.( Sindo Daily )

Rizieq minta kasusnya SP3, Idrus : Tidak bisa, harus dilanjutkan

Sindo Daily  - Pimpinan Front Pembela Islam ( FPI ) Rizieq Shihab melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan untuk dapat menghentikan perkara ( SP3 ) terkait dengan dugaan chat pornografi di situs Baladacintarizieq. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan kasus hukum tidak bisa begitu saja untuk dihentikan.

"Saya kita itu tidak bisa ya, sebuah proses hukum harus dapat berjalan dengan baik," ujar Idrus saat ditemui di hotel Sultan, Senayan , Jakarta Pusat , Minggu ( 27/8/17 ).

Menurutnya, tidak ada satupun orang di Indonesia yang boleh melakukan intervensi terhadap hukum di Indonesia. Dirinya menegaskan Indonesia adalah negara hukum.

"Partai Golkar berpandangan karena kita ini adalah negara hukum. Maka sejatinya hukum telah dijadikan remote control terhadap seluruh sistem di kehidupan kita. Biarlah hukum menjadi panglima , itu yang menjadi prinsip dari partai Golkar," terangnya.

Terkait dengan pertemuan dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI, Fadli Zon di Arab Saudi. Idrus enggan untuk berkomentar banyak. Dirinya mengaku belum mengetahui detail dari pertemuan tersebut.

"Boleh jadi anggota DPR tersebut melakukan pertemuan dalam rangka untuk mempelajari suatu kajian dan lain sebagainya," ucapnya.

"Saya kita tidak boleh untuk sudzon, kita tidak boleh negatif thingking, tapi kita lihat kalaupun ketemu kita harap dapat membantu proses hukum yang dijalani," sambungnya.

Sebelumnya diketahu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Agro Yuwono mengatakan telah menerima surat permohonan SP3 Rizieq. Agro menyebutkan penghentian penyidikan kasus itu sangat tergantung kepada penilaian dari pihak penyidik.

"Jadi Polda Metro Jaya, terutama dari Ditrimsus, kemarin sudah menerima surat permohonan untuk kasus habib Rizieq di SP3. Tentunya tidak semudah apa yang telah kita bayangkan, pastinya penyidik memiliki pandangan lain atau kasusnya itu merupakan tindak pidana atau bukan," jelas Agro di Mapolda Metro Jaya, Jakarta , Rabu ( 23/8/17 ). ( Sindo Daily )

KPK akan dalami keterlibatan menteri Budi dalam kasus suap di Kementerian Perhubungan

Sindo Daily  - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Saut Situmorang mengatakan pihak penyidik akan terus melakukan pengembangan kasus dugaan suap terkait dengan perijinan dan proyek-proyek di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Kementerian Perhubungan yang kini menyeret Dirjen antonius Tonny Budiono sebagai tersangka.

Didalam pengembangannya, Saut tidak menampik jika pihaknya akan melakukan pemanggilan dan mendalami dugaan keterlibatan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada kasus suap tersebut.

"Kita akan dalami dulu ya," ungkap Saut Situmorang saat dikonfirmasi wartawan, Jumat ( 25/8/17 ).

Saut menambahkan KPK tidak mau gegabah didalam menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat didalam penerimaan aliran dana tersebut.

Menurut Saut, pihaknya akan terus menguatkan bukti-bukti terkait dengan kasus suap tersebut.

"Nanti akan kita lihat, kan masih terus berkembang," tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua KPK Basari Panjaitan yang juga memastikan pihaknya didalam proses pengembangan kasus dan akan mendalami dugaan keterlibatan Menteri Budi Karya.

"Tidak akan menutup kemungkinan sepanjang akan ditemukan bukti baru," tegas Basaria.

Antonius Tonny Budiono di duga telah menerima sejumlah uang dari proyek perizinan dan proyek pengadan di Ditjen Hubla Kemenhub.

Didalam kurun waktu 2016-2017, Tonny di duga telah menerima dana uang hingga puluhan miliar.

Usai dilakukan pemeriksaan, Antonius Tonny Budiono telah mengaku seluruh uang suap dipergunakan untuk kepentingan operasional pribadi dan kegiatan sosial.

Dirinya yang mengklaim sama sekali tidak ada uang suap yang mengalir ke pejabat lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan termasuk ke Menteri Budi Karya. ( Sindo Daily)