Wiranto : saya heran, ormas radikal dibubarkan kok malah dibela

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan karena dianggap mengancam kedaulatan NKRI.

Sindo Daily - Dirinya mengaku heran adanya kebijakan dari pemerintah dalam pembubaran HTI malah banyak ditentang oleh elemen masyarakat.

"Ini dibubarkan kok masih dibelas, dibilang pemerintah melanggar, saya sungguh heran," ujar Wiranto di hadapan pengurus Koordinator Perguruan Tinggi Swasta di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu ( 26/7/17 ).

Pemerintah telah mengumumkan melakukan pembubaran HTI pada Mei lalu. Kebijakan tersebut dilanjutkan dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 tahun 2017.

Didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 telah diatur tentang pembubaran ormas melalui mekanisme pengadilan.

Melalui Perppu baru tersebut, pasal-passal yang mengatur itu telah dihapuskan. Kini Kementerian terkait bisa langsung melakukan pencabutan keabsahan suatu ormas. Namun banyak yang mengecam Perppu tersebut karena dianggap bersifat otoriter.

Didalam kesempatan itu, Wiranto mengingatkan saat ini ancaman terhadap bangsa sudah jauh berbeda bila dibandingkan dengan sebelumnya.

Wiranto mengatakan, sudah tidak ada ancaman serangan militer dari negara lain terhadap Indonesia. Namun kini yang ada adalah ancaman dari dalam negeri seperti terorisme.

"Menjadi seorang teroris karena High Tech, di cuci otaknya dengan teknologi komunikasi, dengan menggunakan ideologi sesat, menjadi teroris, belajar membuat bom dari internet," tambahnya.

Ada juga serangan didalam bentuk penyebaran paham radikal, yang sedikit banyaknya akan mengancam kedaulatan NKRI.

Diantara paham tersebut ada yang mengharuskan para pengikutnya untuk percaya kepada mereka yang lebih luas dari Indonesia sehingga menjadikan nilai nasionalismenya luntur.

Masyarakat perlu disadarkan mengenai ancaman terkini. Kesadaran bela negara harus dapat ditanamkan ke setiap orang bahkan di perguruan tinggi swasta sekalipun.

"Maka harus dapat diubah mindset masyarakat, bahwa ada perubahan ancaman, agar sadar menjadi bagian yang terancam, harus segera ditanamkan rasa memiliki negara ini," ucap dia.( Sindo Daily )

Merasa kalah argumen, Buni Yani sebut dua saksi tidak dapat diterima kesaksiannya

Sindo Daily - Buni Yani meminta kepada majelis hakim untuk tidak menerima keterangan dua orang saksi yang dihadirkan JPU karena tidak memiliki kompetensi. Didalam sidang ini, JPU menghadirkan dua orang saksi yakni Nong Darol Mahmada dan Mohammad Guntur Romli.

Kedua saksi ini telah dimintai keterangan oleh majelis hakim didalam persidangan. Sejumlah pernyataan dari saksi dinilai Buni Yani dan Tim kuasa hukumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan didalam persidangan.

Buni Yani yang didalam sidang lanjutan atas perkaranya itu meminta ijin kepada majelis hakim untuk dapat memberikan pertanyaan kepada para saksi. Dirinya lantas menanyakan tentang latar belakang pendidikan hingga kompetensi para saksi sehingga berani menyimpulkan bahwa postingannya membuat kegaduhan.

"Saudara saksi dari pendidikan apa? ," tanya Buni Yani kepada Guntur di PN Bandung, Jawa Barat, Selasa ( 25/7/17 ).

"Saya S-1 bidang Filsafat," ujar Guntur.

Kemudian Buni Yani kembali bertanya mengenai ilmu linguistik kepada para saksi. "Apakah anda belajar ilmu linguistik?," tanya Buni Yani.

Keadaan sempat memanas karena saksi mengakui tidak belajar ilmu tersebut. Tapi  dirinya dapat menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari terdakwa.

"Saya bisa menjawab. Adanya kata 'Pakai' dan tidak didalam caption postingan Buni Yani itu tentunya memiliki arti yanbg berbeda," jawab Guntur.

Jawaban dari Guntur itu ternyata tidak memuaskan Buni Yani. Sebab menurutnya ada tidaknya kata Pakai menurut Buni Yani sama-sama menistakan agama.

"Ada atau tidak ada kata pakai itu sama saja menistakan agama. Cara saya mengutip ini sudah dipergunakan dengan standart internasional," ucapnya.

Buni Yani kemudian meminta keterangan para saksi yang dihadirkan JPU didalam sidang kali ini tidak dipakai didalam persidangan."Saya melihat kesaksian saksi ini tidak bisa dipergunakan, Yang Mulia," ujar Buni.

Seusai persidangan , Buni Yani menyatakan bahwa dua orang saksi yang dihadirkan JPU tidak memiliki dasar ilmu yang jelas untuk dapat menyimpulkan bahwa postingan itu dapat menimbulkan kegaduhan. Dirinya akan melaporkan kedua saksi tersebut kepada pihak berwajib.

"Itu orang yang datang kesini hanya ngomong, ngak mengerti ilmunya. Mereka telah menuduh saya menyebabkan kegaduhan, tapi itu ilmunya tidak ada. Ada ilmu statistik kalau postingan tersebut menyebabkan kegaduhan, Makanya saya bertanya didalam sidang," ucap Buni Yani.

"Makanya saya akan melapor balik ke polisi," sambung Buni Yani.

Sementara itu, salah satu JPU Andi M Taufik mengatakan kedua saksi yang dihadirkan bisa mendukung dakwaan sesuai dengan pasal yang akan disangkakan kepada terdakwa.

"Keterangan dari para saksi sangat mendukung terhadap dua dakwaan kami. Menyebarkan kebencian serta memotong video ," katanya. ( Sindo Daily )

Ketum Kwarnas Pramuka, Adhyaksa Dault dukung HTI, anggaran Pramuka ditahan Mempora

Sindo Daily - Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nachrowi akan terus mempertimbangkan anggaran yang diperuntukan bagi Pramuka yang kini ditahan. Imam memanggil Ketua Kwarnas Pramuka, Adhyaksa Dault untuk membahas dukungan kepada Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI ).

Imam menjelaskan, dirinya harus meneliti dan dapat memisahkan urusan individual dan organisasi. Disisi lainnya, Pramuka berperan didalam membangun karakter pemuda bangsa.

"Tapi disisi lain memang ada soal keterkaitan dengan posisi Pak Adhyaksa sebagai Ketum. Karenanya kami akan melakukan klarifikasi lebih lanjut. Tapi prinsipnya kita tidak boleh mengorbankan pramuka secara kelembagaan. Apalagi mereka akan Raimuna pada 14 Agustus mendatang," kata Imam saat di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin ( 24/7/17 ).

Dasar dari penundaan pencairan dana untuk Pramuka tersebut tidak lain karena beredarnya video pernyataan untuk mendukung HTI beberapa tahun yang lalu. Hal inilah yang perlu di klarifikasi lebih lanjut, mengingat dana Pramuka juga tidak kecil yakni sebesar Rp.10 miliar.

"Secepatn ya akan kami lakukan pemanggilan bersama dengan Menko Polhukam, karena kami juga akan berkomunikasi dengan Menkopolhukam. Nanti segera dipanggil," ujar Imam.

Dirinya menambahkan, masalah ini tidak ada kaitannya dengan dorongan untuk melakukan pergantian Adhyaksa sebagai Ketum Kwarnas Pramuka. Untuk urusan ini, dirinya menyerahkan kepada Kwarda masing-masing.

"Yang penting sekarang ini kelembagaan Pramuka merasa terfasilitasi oleh pemerintah. Karena mereka punya gawe Raimuna. Itu yang paling penting," pungkas Imam.

Ketum Kwarnas Pramuka Adyaksa Dault menilah langkah yang diambil Mempora terlalu berlebihan. Sebab, kedatangannya di acara HTI pada 2013 lalu telah diklarifikasi secara jelas dan terbuka.

Bahkan, mantan Mempora pada masa kepemimpinan SBY ini telah diklarifikasi langsung kepada Badan Inteligen Negara ( BIN ) Jenderal Budi Gunawan, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

"Sudah ke Wapres, ke BIN, bahkan sudah ke Presiden Jokowi, terus mau gimana lagi?," ujar Adyaksa, Senin ( 24/7/17 ). ( Sindo Daily )

Setelah menjabat, Sandiaga akan ajak pegawai berlari ke kantor tiap minggu

Sindo Daily - Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uni berjanji akan berlari menuju Balai Kota setelah dirinya resmi berkantor disana, setiap satu minggu sekali.

Sandiaga juga akan mengajak Pemprov DKI untuk mengikutinya berlari menuju kantor mereka masing-masing. Namun yang akan di ajak Sandiaga merupakan pegawai yang jarak rumahnya tidak jauh dari kantor.

"Saya tanpa mandatory akan mengajak pegawai Pemprov DKI yang dekat-dekat rumahnya, dibawah 5 kilometer saja. Jadi yang dekat kelurahan, kecamatan atau kantor dinas, itu yang akan kita jalankan," ujar Sandiaga di kawasan Epicentrum, Minggu ( 23/7/17 ).

Sandiaga mengatakan, berlari merupakan olahraga yang paling simple. Dirinya ingin pegawai Pemprov dapat ikut berlari ke kantor agar memiliki gaya hidup yang sehat.

Selain itu, hal itu juga dapat mengurangi kemacetan akibat kenderaan pribadi pegawai.

"Atau bisa juga bersepeda ke kantor," ujar Sandiaga.

Sandiaga mengaku terinspirasi dengan Wali Kota New York Michael Bloomberg yang kerap menggunakan kenderaan umum serta berlari menuju kantornya.

Sandiaga ingin menjadi contoh yang baik bagi para pegawai Pemprov serta warga Jakarta juga dapat menerapkan pola hidup sehat.

"Buat kita itu harus menjadi gaya hidup dan to lead is to give example. Kita harus dapat memberikan contoh yang baik," ujar Sandiaga. ( Sindo Daily )