Terlanjur malu, Sandiaga Uno copot kakak kandungnya dari jabatan ketua OK OCE

Sindo Daily - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Indra Uno yang tidak lain adalah kakak kandungnya dicopot dari Jabatan Ketua Program One Kecamatan One Center Enterpreneurship OK OCE. Menurut Sandi, keputusan itu diambil agar tidak terjadi konflik kepentingan.

"Didalam komitmen sudah dipastikan tidak ada potensi didalam kepentingan, Pak Indra harus mundur," ujar Sandi di Jakarta Smart City Hive, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa ( 24/10/17 ).

Sandi juga menjelaskan posisi Indra telah diganti oleh Faransyah Jaya yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Program OK OCE.

Sandi berharap didalam program OK OCE ini akan terus berjalan dibawah kepemimpinan Faransyah.

"Jadi sekarang sudah ditunjuk Pak Faransyah, orangnya sangat semangat dan memiliki motivasi kuat. Kita harapkan gerakan OK OCE ini akan terus bergulir dibawah kepemimpinannya," kata Sandi.

Sandi sebelumnya mengakui Indra Uno memang merupakan pimpinan OK OCE. Sandi menyebutkan, OK OCE merupakan sebuah gerakan masyarakat yang dibangun melalui sebuah yayasan keluarga yakni Mien R Uno Foundation. Didalam yayasan tersebut, Indra Uno menjabat sebagai ketua.

Menurut Sandi, ketika adanya gerakan pelatihan kewirausahaan ini di inisiasi menjadi OK OCE, Indra telah dipercaya untuk mengarahkan lebih dari 300 orang pelatih. Namun setelah dirinya dan Anies Baswedan resmi menjabat, Indra akan dicopot dari jabatannya.

"Tentunya kami telah commitment bahwa ini merupakan sebuah gerakan dan Anies - Sandi tidak bolahg ada proses yang berpotensi untuk adanya kemungkinan nepotisme. Memang kesepakatannya pas kita mulai berdinas, tidak boleh ada lagi Mas Indra,"kata Sandi.( Sindo Daily )

Beri pernyataan ngelawak, Isran Noor diminta ikut standup comedy

Sindo Daily - Perkataan dari Isran Noor yang beranggapan apa yang telah dilakukan oleh KPK telah melanggar HAM saat menetapkan Buapati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari memperoleh tanggapan dari Direktur Kelompok Kerja 30 Carolus Tuah.

Corolus mengatakan adanya kesan dari Isran Noor yang mengeluarkan uneg-unegnya terkait dengan kinerja KPK.

"Kalau memang pengen nyalon Pilgub 2018, tidak perlu sampai bikin komentar yang terkesan menggelikan. Dia mestinya ikut festiwal standup comedy saja, karena sekarang muali terdengar lucu," ujar Corolus Tuah di Samarinda, Rabu ( 4/10/17 ).

Dirinya kemudian mencoba membandingkan dengan respon dari pendukung Bupati Rita sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Cobalah dibandingkan komentar dia dengan para pendukung RIW. Pendukungnya mampu untuk menghormati proses hukum tanpa harus mencela KPK,"ujarnya.

Tuah menyarankan Isran jika momentum KPK di Kaltim didalam rangka penegakan hukum dapat dijadikan ajang untuk panggung politik kelak.

"Ini sekedar saran saja. Kalau ingin mencari panggung buat nyalon Pilgub, tidak perlu ngelawak dengan tema KPK. Bisa jadi Blunder. Yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK saja santai, ini kenapa dia yang sewot,"ujarnya.( Sindo Daily )

Terkait penyerangan dan pengrusakan YLBHI, Rahmat : itu proses kita didalam melakukan aksi

Sindo Daily  - Rahmar Himran menanggapi kasus penyerangan YLBHI yang sempat menyeret namanya.

Hal itu dikatakan Rahmat usai melaporkan sebuah akun Twitter yang mengatasnamakan Nikita Mirzani yang berisi pernyataan kontroversial terkait dengan Panglima TBI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Rahmat juga membantah dirinya menjadi provokator dibalik aksi pengepungan disertai tindakan anarkis dengan melakukan pengrusakan Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI ) yang terjadi beberapa waktu yang lalu.

Dirinya menjelaskan hanya menjalankan aksi demo pembubaran kegiatan yang diadakan di YLBHI tersebut pada Sabtu dan Minggu.

"Persoalan saya yang menjadi provokator itu hanya hoax. Jadi izin saya itu memang saya ada ikut demo pada Sabtu dan Minggu," ujar Rahmat saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jalan Gator Subroto, Jakarta Selatan, Rabu ( 4/10/17 ).

Dirinya mengaku hingga sampai saat ini Lembaga Bantuan Hukum tidak melaporkannya ke aparat kepolisian.

"Sampai saat ini juga saya belum dilaporkan sebagai provokator oleh pihak LBH," katanya.

Menurutnya, apa yang telah dia lakukan didalam aksi demo yang dilakukan di Gedung YLBHI - LBH itu merupakan hal yang wajar dalam proses penunjukan aspirasi.

"Itu merupakan proses kita didalam melakukan aksi," tegasnya. ( Sindo Daily)

KPK beberkan kasus dugaan korupsi Rp.2.7 triliun yang menyeret mantan Bupati Konawe Aswad Sulaiman

Sindo Daily  - Saut Situmorang, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) membeberkan modus korupsi sebesar Rp.2.7 triliun dan penerimaan suap sebesar Rp.13 miliar yang di duga dilakukan oleh mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman.

Korupsi dan suap tersebut terkait dengan pemberian izin penambangan nikel yang ada di wilayah kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan penyedlidikan oleh KPK, Aswad disinyalir telah melakukan praktik korupsi sejak dirinya menjabat sebagai Bupati Konawe Utara pada tahun 2007-2009 dan Bupati Konawe Utara pada tahun 2011-2016.

Setelah resmi menjabat pada tahun 2007, Aswad di duga mencabut izin PT Antam secara sepihak di kecamatan Langgikima dan Molawe.

Seperti diketahui, Kabupaten Konawe Utara merupakan daerah hasil pemekaran di Sulawesi Tenggara. Kabupaten tersebut memiliki potensi pertambangan nikel yang dikelola beberapa perusahaan seperti PT Antam.

Menurut Saut, Aswad kemudian menerima pengajuan permohonan kuasa pertambangan eksplorasi dari delapan perusahaan yang ada di wilayah tambang yang masih di kuasai PT Antam.

"Aswad lalu menerbitkan sebanyak 30 SK Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Dari proses tersebut, dirinya di duga telah menerima sejumlah uang dari masing - masing perusahaan," terang Saut.

Saut menuturkan, kedepannya pihaknya bakal mendalami pihak lain yang di duga ikut juga berperan didalam kasus korupsi tambang nikel tersebut.

Terlebih dari pasal yang telah disangkakan kepada Aswad, pihaknya juga turut menyertakan pihak lain didalam kasus tersebut.

"Didalam surat sprindik ada juga kawan-kawan. Ini juga begitu, jadi kami akan melakukan pengembangkan ke siapa saja yang menimbulkan kerudian negara," katanya.( Sindo Daily )