Kunjungi tahanan KPK, apa yang dibicarakan Fahri dengan Rochmadi di Polres Jakarta Timur ?

Sindo Daily - Kapolres Jakarta Timur, Komisaris besar Polisi Andry Wibowo mengatakan kedatangan Fahri Hamzah dan anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu ke Polres Jakarta Timur tidak khusus untuk hanya menjenguk tahanan KPK yang ditahan ditempat itu.

"Enggak ada yang khusus. Kalau hendal menjenguk tahanan KPK harus ada izin dulu dari KPK," kata Andry, Selasa ( 30/5/17 ).

Andry juga mengatakan Fahri dan Masinton datang hanya untuk melakukan sidak mengenai pelayanan yang ada di Polres Jakarta Timur.

"Dokumentasinya juga ada dibagian operasional, ke reserse, kemudian ke sumber daya manusia," kata dia.

Menurut Andry, sidak yang dilakukan Fahri dan sejumlah anggota Komisi III DPR itu tidak menyalahi prosedur dikarenakan Polri merupakan mitra kerja Komisi III DPR RI.

"Jadi kalau melihat tahanan KPK ya mungkin iya. Tahanan itu gak ada yang dipisahkan. Jadi melihat tahanan polisi, KPK, semuanya," kata dia.

Dirinya juga membantah kabar yang beredar bahwa pertemuan antara Fahri dan tahanan KPK itu berlangsunf selama dua jam.

"Kan kantor itu 6 lantai, semuanya dilakukan pemeriksaan. Jadi 2 jam bukan untuk ngobrol dengan tahanan. Mereka datang sekitar habis Azhar," kata dia.

KPK sebelumnya belum memberikan izin kepihak manapun termasuk ke Fahri Hamzah dan Masinton Pasaribu untuk menjenguk Auditor BPK, Rochmadi Saptogiri yang baru ditahan di Polres Jakarta Timur karena di duga telah menerima suap.

"Pihak KPK belum dimintai izin dan tidak pernah memberikan izin," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Menurut Febry, KPK sangat menyayangkan apabila adanya suatau perbuatan atau tindakan dari seseorang yang telah mendatangi tahanan KPK yang sedang didalam proses hukum tapi tidak meminta izin dari KPK.

Sebelumnya Tribunnews.com melaporkan bahwa Fahri Hamzah telah mengunjungi Polres Jakarta timur, Senin kemarin. Fahri berkunjung ke Polres Jakarta Timur didampingi anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu.

Didalam kunjungan tersebut, Fahri melakukan pertemuan dengan auditor BPK yang telah ditetapkan sebagai tersangka didalam kasus suap yakni Rochmadi Saptogiri. ( Sindo Daily ).

Ketakutan, Rizieq akan kembali jika dijemput pendukungnya

Sindo Daily - Salah seorang pengacara Imam Besar Front Pembela Islam ( FPI ) Sugito Atmo Prawiro mengatakan bahwa Rizieq akan pulang kembali ke Indonesia. Namun Rizieq akan pulang jika para pendukungnya telah siap menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

"Rizieq tetap akan pulang, tetapi masih menunggu umat sudah siap untuk menjemputnya di Bandara," kata Sugito saat dihubungi, Selasa ( 30/5/17 ).

Sugito mengatakan, Rizieq belum mengetahui bahwa polisi telah menerbitkan perintah penangkapan terhadap dirinya. Namin dirinya mengaku tidak mempermasalahkan hal itu.

Menurutnya, Rizieq dan semua tim kuasa hukumnya telah siap untuk menghadapi langkah polisi.

"Tidak apa apa, polisi mau menetapkan statusnya seperti apa, terserah saja, habib akan melawan secara hukum," kata dia.

Sugito juga mengatakan akan mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangka terhadap Rizieq. Namun dirinya belum menjelaskan secara rinci kapan akan memasukan berkas praperadilan tersebut ke kejaksaan.

Penetapan status menjadi tersangka dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan gelar perkara atas kasus dugaan percakapan via Whatsapp yang mengandung pornografi antara Rizieq dan Firza Husein. Didalam kasus yang tengah menjerat Rizieq, dirinya dijerat dengan Pasal 4 ayat 1 Jo Pasal 29 dan atau Pasal 6 Jo Pasal 32 dan Pasal 9 Jo Pasal 34 Undang Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara.

Sementara itu, pihak kepolisian mempersilakan jika pihak Imam Besar Front Pembela Islam ( FPI ) Rizieq Shihab ingin mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan Rizieq sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan, gugatan praperadilan merupakan hak setiap warga negara Indonesia.

"Ya itu merupakan hak setiap warga negara, silakan saja kalau mau ajukan praperadilan," ujar Agro, Senin ( 29/5/17 ).

Dirinya juga menyampaikan didalam kasus ini, pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk menetapkan Rizieq menjadi tersangka.(Sindo Daily)

Admin muslim_Cyber1 ditangkap, Slamet : Cuma FPI yang boleh posting SARA, yang lain tidak boleh

Sindo Daily - Salah satu admin akun Instagram muslim_cyber1, HP ( 23 ) ditangkap polisi. Meski kebanyakan didalam postingannya membela Imam Besar Front Pembela Islam ( FPI ) Rizieq Shihab, HP bukanlah anggota FPI.

"Dia bukan anggota FPI," ujar juru bicara FPI Slamet Maarif saat dimintai keterangan, Minggu ( 25/5/17 ) malam.

Namun Slamet mengatakan bahwa HP adalah orang yang juga mendukung Rizieq didalam menghadapi berbagai kasus di Kepolisian. Penangkapan yang dilakukan oleh Polri tersebut tidak menyulutkan dukungannya terhadap Rizieq.

"Ingat apa yang telah polisi lakukan justru akan semakin menyatukan kami untuk dapat melindungi ulama kami serta menyuarakan kebenaran," ujar Slamet.

Slamet juga mengatakan pihak kepolisian begitu cepat untuk menangkap orang yang dinilai berpihak pada Rizieq. Sedangkan untuk kasus lainnya terutama yang bersangkutan dengan FPI penanganannya sangat lambat.

"Begitu cepat mereka melakukan penangkapan tapi kenapa tidak bisa juga menangkap pengeboman dan pembakaran dekat acara FPI di Cawang, penyiraman Novel Baswedan, pelemparan di pos pos FPI, Why ?," ucap Slamet.

Sebelumnya pihak kepolisian telah menangkap HP pada Selasa ( 23/5/17 ) karena telah memposting chat palsu antara Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono. Dirinya juga memposting ujaran kebencian bernuansa SARA di berbagai media sosial.

"Motifnya ini untuk membela Habib Rizieq," ujar Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran pada Minggu ( 28/5/17 ). ( Sindo Daily )

Ajukan banding, ini susunan Hakim yang akan menanggani kasus Ahok

Sindo Daily - Pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menunjuk lima orang hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau Ahok.

JPU didalam kasus Ahok telah mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Ahok.  Ahok dianggap telah terbukti melakukan penodaan terhadap agama.

Kepala Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Johannes Suhadi mengatakan, Sabtu ( 27/5/17 ) bahwa kelima hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara Ahok diantaranya Imam Sungudi ( Ketua Majelis Hakim ), Elang Prakoso Wibowo, Daniel D Pairunan, I Nyoman Sutana dan Achmad Yusak.

Dirinya mengatakan setelah resmi ditunjuk, Majelis Hakim akan segera mempelajari serta memeriksa kembari berkas banding tersebut. Setelah proses tersebut dilewati, Majelis Hakim akan segera menetukan waktu musyawarah serta mengambil keputusan.

"Tapi keputusan itu tidak lama kok di Pengadilan Tinggi," kata Johannes.

Rabu lalu, Pengadilan negeri Jakarta Utara telah mengirimkan berkas banding dari JPU ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Salah satu alasan adanya pengajuan banding adalah putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan tuntutan dari jaksa.

Hakim menilai Ahok telah terbukti melanggar pasal 156a UUHP dengan ancaman kurungan 2 tahun penjara. Vonis yang diberikan kepada Ahok lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang mana hanya meminta Ahok di hukum 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan.

Ahok sendiri sebelumnya juga telah mengajukan banding dan telah resmi membatalkan pengajuan bandingnya serta menerima putusan yang dijatuhkan kepadanya. ( Sindo Daily )

Marzuki : sangat aneh, rakyat malu punya wakil seperti itu

Sindo Daily - Marzuki Alie, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI mengkritik usulan untuk penambahan jumlah pimpinan DPR, MPR dan DPD.

Usulan tersebut untuk penambahan jumlah Pimpinan DPR menjadi 7 kursi, pimpinan MPR menjadi 11 kursi serta DPD menjadi 5 kursi. Menurut Marzuki, penambahan jumlah pimpinan parlemen itu merupakan gagasan yang sangat aneh.

"Itu sanga aneh saja, sudah ini ribut melulu, malu kita ini sebagai rakyat punya wakil rakyat seperti itu," kata Marzuki, Kamis ( 25/5/17 ).

Dirinya juga mempertanyakan alasan dibalik usulan penambahan tersebut. Menurutnya, jumlah pimpinan parlemen lebih baik dikurangi daripada dilakukan penambahan.

Dirinya kemudian memberikan contoh untuk pimpinan DPR, dirinya menilai dengan tiga orang pemimpin saja sebenarnya sudah cukup.

Selain itu, pimpinan DPR juga hanya bertugas hanya untuk mengoordinasikan para anggota DPR dan tidak melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tersebut tetap dilakukan melalui forum sidang paripurna.

Dirinya juga menilai dengan adanya penambahan pimpinan DPR justru dianggap malah semakin dapat membebani anggaran negara.

"Apa sih itu fungsi pimpinan? pimpinan hanya mengoordinasikan kok, tidak perlu banyak banyak. Kalau bisa di sedikitkan. Kalau perlu itu pimpinan DPR tiga orang saja sudah cukup," ucap politisi dari partai Demokrat itu.

Begitu pula untuk pimpinan MPR, dirinya melihat,fungsi MPR saat ini bahkan cenderung tidak terlihat sama sekali. Pimpinan MPR lebih banyak hadir di acara seremonial kenegaraan hingga rapat tahunan saja.

Adapun untuk penambahan pimpinan DPD menjadi lima orang, dirinya juga menilai tidak memiliki alasan logika. Jika penambahan hanyaalasan keterwakilan, kata Marzuki, maka sudah seharusnya pimpinan DPD berjumlah 34 orang sesuai dengan jumlah provinsi yang ada di Indonesia.

"Kalau kita bicara solidaritas, semua provinsi harus terwakili jadi pimpinan. Jadi, sangat tidak masuk akal dan tidak logis cara berpikirnya," ujar Mazuki.

Dirinya juga mengatakan pimpinan di parlemen sama sekali tidak memiliki fungsi. Koordinasi lebih mengedepankan peran fraksi sedangkan untuk pengambilan keputusan secara spesifik hanya dilakukan oleh komisi komisi yang ada di DPR. Di dalam setiap komisi, tidak ada satu pun partai yang tidak terwakili.

"Semua partai politik ada di komisi, Cukup itu sudah terwakili," ucapnya.

Dirinya kemudian menyarankan dari pada memikirkan soal kursi pimpinan, lebih baik parlemen dapat lebih fokus untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga betul betul sampai ke pemerintah. Disamping itu, DPR juga perlu untuk mengawasi produk produk legistratifnya apakah sudah di implementasikan dengan baik atau belum.

Dirinya mengatakan jika ribut mengenai kursi pimpinan maka dianggap akan dapat membuat citra parlemen semakin merosot.

"Sudah susahlah kalau hendak diangkat kalau begini. Sama sekali tidak mikir. Pengawasan apa yang dilakukan untuk undang undang yang sudah diketok?," tanya Marzuki.

"Undang undang yang telah saya ketok dimasa saya ada dilaksanakan tidak? Diawasi oleh DPR tidak? Tidak sama sekali. Jadi untuk apa diketok palu?'" ucap Marzuki.

Seperti diketahui sebelumnya Wakil Ketua Badan Legistratif Firman Soebagyo menyatakan ada ususlan baru untuk pembahasan revisi undang undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD. Usulan tersebut yaitu adanya penambahan jumlah pimpinan DPR menjadi 7 kursi, MPR menjadi 11 kursi serta pimpinan DPD menjadi 5 kursi.

Politisi Golkar itu juga mengatakan bahwa usulan penambahan jumlah kursi muncul belakangan dan menjadi titik terang di tengah perdebatan keras untuk pembahasan revisi UU MD3.

"Itu yang terakhir kali, tapi kami tidak tahu apakah nanti ada dinamikan baru. Dan belum tahu 6 kursi MPR itu untuk siapa, 2 kursi DPR dan DPD buat siapa. Kami tidak ingin menunjuk fraksi fraksinya, tapi kami akan membuat regulasinya saja. Masalahnya itu kan ada mekanismenya," kata Firman saat berada di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin ( 22/5/17 ).( Sindo Daily ).

Pilot Lion masukan penumpang ke kokpit, mandulnya pengawasan terhadap penerbangan ?

Sindo Daily - Andy Saladin, Public Relations Lion Air telah memastikan pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada salah satu pilotnya Captain Dimas Rio yang ketahuan penumpang memperbolehkan istrinya masuk kedalam kokpit saat dirinya menerbangkan pesawat.

Dimas Rio ketahuan oleh salah seorang penumpang bernama Citra Rienanti yang telah memperbolehkan istri dan anaknya masuk ke ruang kokpit ketika dirinya sedang menerbangkan pesawat Lion Air JT 015 dengan rute Denpasar-Jakarta pada Selasa ( 23/5/17 ) lalu.

"Pilot tersebut akan kami berikan sanksi tegas. Sanksi bisa berupa penurunan bar dari captaion menjadi First Offiecer atau tidak lagi diberikan izin terbang ( grounded ) dalam jangka waktu tertentu. Pilot tersebut merupakan pilot senior," kata Andi, Kamis ( 25/5/17 ).

Dirinya kemudian mengatakan bahwa pihaknya kembali mengingatkan adanya larangan keras bagi pilot untuk memasukan orang ke ruang kokpit pesawat saat pesawat sedang terbang. Manajemen Lion Air juga menegaskan semua awak pesawat dan pilot agar dapat konsisten untuk menjaga keamanan serta kenyamana penumpang saat sedang melakukan tugas.

Pemilik akun Facebook atas nama Citra Rienanti menceritakan pengalamannya melihat seorang perempuan beserta anaknya masuk ke ruang kokpit saat Captain Dimas Rio sedang menerbangkan pesawat pada Selasa lalu.

"Kejanggalan terjadi ketika saya ada melihat salah satu pramugari memberikan kode kepada seorang penumpang yang didik di bangku 1F dan 1E yaitu seorang ibu muda beserta putranya yang mungkin berusia sekitar 3 thn-an untuk meninggalkan bangku yang mereka tempati," demikian sepenggal cerita Citra didalam postingan akun Facebooknya.

Citra yang saat itu diketahui sedang berpergian bersama suaminya curiga karena perempuan dan anak itu tidak kunjung kembali atau keluar dari kokpit.

Citra bahkan sempat untuk mengecek ke toilet di dekat kokpit dan disana tidak ada orang.

Karena penasaran, Citra kemudian menanyakan hal itu kepada pramugari. Namun pramugari tidak menjawab dengan jelas. Akhirnya pramugari memberi tahu bahwa perempuan beserta anaknya tersebut masuk ke ruang kokpit untuk menemui suaminya yang juga pilot pesawat. ( Sindo Daily ).

Sidak mendadak ke Alexis dan Illigals, apa yang diminta rombongan DPRD DKI Jakarta ?

Sindo Daily - Rombongan anggota DPRD DKI Jakarta tiba tiba melakukan inspeksi mendadak di tempat hiburan malam pada Rabu ( 24/5/17 ). Illigals merupakan lokasi pertama yang mereka datangi.

Rombongan anggota DPRD DKI yang melakukan sidak tersebut adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Ketua komisi B DPRD DKI Jakarta Tubagus Arief dan masih terdapat anggota DPRD dari komisi B seperti Prabowo Soenirman, Syarifudin dan Yuke Yurike.

Ketika rombongan tiba dilokasi, para anggota dewan tersebut sempat terlihat melontarkan pertanyaan kepada General Manager ( GM ) Illigals, Erwan. Setelah itu mereka ikut dengan manajemen Illigals yang terlihat sedang memeriksa loker milik karyawan.

"Ini sepertinya tulisan tentang bahaya narkoba tidak ada disini," ujar Prasetio.

Dirinya kemudian sempat meminta berkas berkas perinjinan tempat hiburan tersebut kepada pihak manajemen. Setelah dari Illigals, Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Alexis yang berada di Jakarta Utara. Kepada manajemen Alexis, Prasetioa kemudian meminta komitmen untuk dapat segera menghentikan peredaran narkoba di tempat hiburan malam.

"Tadi kita itu dari Illigals, Next time kedepannya kita kesini tanpa permisi. Kalau saya datang ada narkobe, ini langsung kita tutup ya Pak. Kita ini minta komitmen bapak untuk ikut mendukung pemerintah," ujar Prasetio.

Prasetio mengatakan bahwa sidak malam ini dilakukan menjelang bulan puasa. Rombongan DPRD DKI Jakarta juga memeriksa perijinan dan mengingatkan manajemen untuk berpartisipasi memberantas peredaran narkoba di tempat hiburan mereka.( Sindo Daily )

Tewasnya taruna Akpol, bukti lemahnya pengawasan pemerintah ?

Sindo Daily - Setelah ditetapkannya sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Taruna tingkat II Akademi Kepolisian Brigadir Dua Taruna Mohammad Adam, kini sebanyak 14 taruna lainnya akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Minggu ( 21/5/17). Sampai saat ini mereka belum dilakukan penahanan.

"Malam ini penetapan para tersangka, besok akan dimulai untuk melakukan pemeriksaan sebagai tersangka", kata Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Condro Kirono di Semarang pada Sabtu ( 20/5/17 ).

Kapolda mengatakan didalam pemeriksaan para tersangka harus ada didampingi penasihat hukum mereka.

Gubernur Akpol Semarang Irjen Polisi Anas Yusuf mengatakan ke-14 tersangka yang juga merupakan taruna tingkat II tersebut saat ini berada dibawah pengawasan provost."Untuk sementara ini mereka tidak kuliah," katanya.

Selain akan diproses pidana, lanjutnya, internal Akpol juga akan menggelar sidang dewan akademi. Sidang tersebut dilakukan menyusul adanya pelanggaran berat yang telah dilakukan oleh ke-14 oknum taruna tersebut."Saya yang akan langsung pimpin, nantinya ini akan menetukan ke-14 taruna itu keluar atau tidak," katanya. Dirinya juga mengatakan menjamin sidang yang akan digelar didalam waktu dekat ini akan dilaksanakan secara adil.

Pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat telah menetapkan tersangka penganiaya Adam yang menyebabkan taruna II tersebut tewas. Ke-14 tersangka tersebut merupakan taruna tingkat III yang juga merupakan senior korban.

Para tersangka akan dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pasal 351 KUHP tentang tindakan penganiayaan. Kapolda mengatakan penetapan 14 orang tersangka tersebut telah didasarkan pada penyelidikan yang meliputi olah TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap 35 orang saksi yang terdiri dari 14 taruna tingkat III dan 21 taruna tingkat II.

Penyidik kemudian menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut dengan menggelar 3 perkara. Kapolda juga menuturkan ke -14 tersangka tersebut di duga memiliki peran yang berbeda pada penganiayaan Adam. Sebagian dari mereka di duga memukul dan sementara sisanya mengarahkan dan mengawasi kehadiran pengurus kampus.( Sindo Daily )

Kenapa banyak PNS enggan upacara Hardiknas yang diadakan Pemprov DKI ?

Sindo Daily - Menyambut Hari Kebangkitan Nasional,Sabtu ( 20/5/17 ), Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara yang dilakukan di Silang Monumen Nasional ( Monas ), Jakarta Pusat.

Upacara itu di ikuti oleh pegawai negeri sipil ( PNS ) di jajaran Pemprov DKI Jakarta, perwakilan dari TNI dan Polri serta sejumlah pasukan yang berada di bawah Pemprov DKI Jakarta.

Upacara yang langsung dipimpin oleh Pelaksana Tugas ( Plt ) Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat itu berlangsung hikmat sejak dimulai jam 07.30 wib.

Namun, didalam tubuh Pemprov DKI Jakarta, tidak semua PNS mau untuk mengikuti upacara tersebut.

Dari pantauan di lokasi, terlihat sejumlah PNS yang mengenakan baju batik berwarna biru tampak duduk bersantai di bawah pohon untuk menghindari terik panas matahari.

Bahkan tidak sedikit dari PNS Pemprov DKI tersebut terlihat dengan santai menikmati makanan dan minuman yang dibeli di kios kios yang menjajakan makanan di Lenggang Jakarta.

Tampak juga para PNS masih mondar mandir di Balai Kota padahal upacara telah dimulai. Ada pula ulah PNS yang sudah masuk kedalam barisan upacara tiba tiba keluar dari barisan tanpa alasan yang jelas.

Saat melakukan konfirmasi terkait dengan banyaknya PNS di tubuh Pemprov DKI Jakarta yang tidak mengikuti kegiatan upacara tersebut kepada Pelaksana Tugas ( Plt ) Gubernur DKI Jakarta.Sampai saat ini Djarot belum dapat dihubungi. Selain melaksanakan upacara, rencanya Djarot akan ikut menghadiri konser "Indonesia Bangkit" yang akan diadakan di Waduk Pluit, Jakarta Utara.

Acara ini juga dimeriahkan oleh sejumlah musisi di Ibukota. Djarot dikabarkan juga akan menghadiri acara "malam 1000 cahaya" yang akan berlangsung di Makam Mbah Priok, Jakarta Utara. ( Sindo Daily )

Gugatan ditolak, Parmusi : Hukum sudah ditegakan

Sindo Daily - Gugatan dari Persaudaraan Muslimin Indonesia ( Parmusi ) yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan penonaktifan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau Ahok ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) DKI Jakarta.

"Ya sudah ditolak, keputusannya kemarin," kata Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam, Jumat ( 19/5/17 ).

Didalam keputusan yang bernomor 41/G/2017/PTUN-JKT, Hakim Ketua H Ujang Abdullah beserta halim anggota Tri Cahya Indra Permana dan Roni Erry Saputro telah menyatakan keseluruhan gugatan kepada Presiden RI Joko Widodo oleh Permusi tidak diterima.

"Didalam pokok permohonan telah menolak permohonan pemohon, menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345.000,-," seperti yang tertera didalam keputusan.

Parmusi telah menggugat Presiden Jokowi yang tidak menonaktifkan Basuki Thajaja Purnama atau Ahok saat telah menjadi terdakwa didalm kasus dugaan penodaan agama.

Menurut Parmusi, Ahok sudah seharusnya dinonaktifkan kaena sesuai dengan pasal 83 Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Didalam pasal tersebut menyatakan bahwa Kepala Daerah yang didakwa telah melakukan kejahatan dengan ancaman pidana lima tahun penjara agar diberhentikan sementara tanpa melalui usulan dari DPRD.

"Tapi ada tafsir yang berbeda menurut majelis hakim, menurut majelis hakin soal bilamana dakwaan lima tahun, tapi akan tetapi keputusan pengadilan Ahok cuma dua tahun sehingga tidak perlu lagi diberhentikan oleh Presiden,"kata Usamah.

Usamah mengatkan meskipun gugatannya telah ditolak, dirinya menerimannya. Hal ini bukan karena Ahok telah dipenjara atau kalah di Pilkada DKI, namun dirinya sudah yakin hukum telah ditegakkan.

"Dan keputusan itu sudah final serta mengikat,"katanya.

Menurut dirinya, gugatan ini dapat menjadi pembelajaran bahwa kekuasaan bisa di gugat. Hal ini dirasakan sangat penting karena Indonesia adalah negara hukum. Usamah berharap putusan halim ini bisa menjadi yuriprudensi bagi kasus serupa.

"Kami ini kan sudah berupaya untuk melakukan penegakan hukum dan terutama kami telah menunjukan bahwa kekuasaan dapat di gugat," ujarnya.( Sindo Daily ).

Ditolak Fraksi PKS, Fahri Hamzah mencak mencak terkait hak angket

Sindo Daily - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI Fahri Hamzah mempertanyakan sikap yang diambil Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) yang telah menolak hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Menurut Fahri, Sikap dari Fraksi PKS karena tersandera masalah hukum yang kini menjerat pimpinannya.

Fahri mengatakan sejak awal, Fraksi PKS yang ada di Komisi III mengikuti dan memahami dinamika sidang yang menghendaki adanya usulan untuk dapat menggunakan hak angket kepada KPK.

Hal ini, menurut Fahri, telah menjadi alasan bagi Fraksi PKS untuk menyetujui keputusan rapat Komisi III dan KPK yang berlangsung secara maraton dalam dua hari.

"Sejak adanya peristiwa kriminalisasi kepada mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq didalam kasus impor daging pada awal tahun 2013 yang lalu. Sebenarnya kader dan pimpinan KPK telah memahami perlunya upaya untuk mengevaluasi terhadap kinerja KPK sehingga lembaga tersebut dapat bekerja maksimal," kata Fahri Hamzah, Kamis ( 18/5/17 ).

Fahri juga mengatakan sikap yang diambil oleh Fraksi PKS selama ini hanya untuk mengkritik KPK saja dan PKS pernah menjadi korban, tetapi pemahaman serta penyimpangan yang pernah dilakukan oleh KPK.

Penyimpangan itu bahkan dibahas didalam rapat komisi III DPR.

namun, lanjut Fahri Hamzah, dengan adanya pergantian pimpianan PKS pada tahun 2015, ada semacam sandera akibat banyaknya pimpinan PKS yang terlibat persoalan hukum baik sebagai menteri, pejabat pemda maupun anggota DPR RI.

"Maka sikap dari Fraksi PKS yang seolah olah menentang penggunaan hak angket dan mendukung KPK. Sebenarnya itu berada dibawah sandera jajaran pimpinan KPK yang kini memiliki persoalan hukum yang bahkan saat ini sedang menjalani pemeriksaan dan temuan BPK," ucap Fahri.

Dirinya juga menyesalkan sikap dari Fraksi PKS yuang berada dibawah tekanan sehingga mengabaikan fakta pentingnya untuk mengevaluasi terhadap kinerja KPK setelah 15 tahun beroperasi.( Sindo Daily ).

Terkait kasus Baladacintarizieq, Polisi minta Rizieq berani berbuat harus berani bertanggungjawab

Sindo Daily - Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia enggan untuk menanggapi banyaknya soal Imam Besar Front Pembela Islam ( FPI ) Rizieq Shihab yang saat ini tengah berada di Arab Saudi. Namun dirinya menghimbau Rizieq untuk mematuhi hukum yang ada di Indonesia.

"Itu lah yang tidak saya ketahui masalahnya, hanya polisi yang tahu. Kenapa Rizieq tidak pulang, ya yang tahu hanya Rizieq. Jadi nanti jika saya yang menilai, saya nanti takut salah menilai," kata Ma'ruf saat ditemui di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/17).

Menurut dirinya,sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya Rizieq dapat mematuhi hukum yang ada. Namin saat ditanya apakah dirinya ada melakukan komunikasi dengan Rizieq selama berada di Arab Saudi, Ma'ruf menyangkal hal itu.

"Iya, harus patuh hukum, kalau mematuhi hukum semua harus dapat mematuhi, kita ini sebagai warga negara. Sebagai negara hukum, jadi kita harus dapat mematuhi proses hukum," ucap Ma'ruf.

Saat dirinya ditanya mengenai kasus 'Baladacintarizieq' yang kini menjerat Rizieq. Ma'ruf terlihat tidak ingin mengomentari hal itu.Menurutnya dirinya tidak mengerti apa yang menjadi duduk permasalahan didalam kasus itu.

"Ya masalah itu kan saya tidak tahu, masalahnya apa, kasusnya apa, itu benar atau tidak, apa ada kriminalisasi apa tidak saya tidak tahu persis.Kalau nanti saya bilang kriminalisasi nanti ternyata bukan. Kalau nanti dibilang bukan nanti kriminalisasi. Saya secara utuh tidak mengetahui kasusnya," tutur Ma'ruf.

Sementara itu, pihak kepolisian juga menghimbau kepada Rizieq agar segera kembali ke Indonesia. Imbauan itu terkait dengan pemanggilan Rizieq sebagai saksi didalam kasus chat 'Baladacintarizieq'.

"Sama sama bertanggungjawab ya, kalau tidak salah kenapa harus takut," kata Kepala Bagian Mitra Humas Polri Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono di Bareskrim Polri, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu ( 17/5/17 ).

Rizieq saat ini berada di Arab Saudi, Sebelumnya dirinya sempat ke Malaysia dan akhirnya kembali lagi ke Arab Saudi.

"Karena masih sebatas saksi, kita masih menghimbau agar dapat kembali segera ke Indonesia,"ujar Awi. ( Sindo Daily ).

Babak baru chat mesum, Akankah Rizieq mengakui perbuatannya ?

Sindo Daily - Hasil Analisa ahli pengenalan wajah pada Senin ( 16/5/17 ) malam telah menjadi babak baru didalam kasus chat Whatsapp berkonten pornografi yang diduga dilakukan oleh Imam Besar Front Pembela Islam ( FPI ) Rizieq Shihab dan Firza Husein.

Ahli pengenalan wajah dari Indonesia Automatic Fingerprint Identification System ( Inafis ) Polri, Hery Cahyono telah memastikan bahwa foto wanita yang tidak berbusana dalam percakapan Whatsapp tersebut benar merupakan Firza Husein.

Dirinya membuktikan keaslian foto wanita tersebut dengan mengunakan beberapa metode. Yang pertama yang dipergunakan Hery adalah program pemindai biometrik yang mampu untuk mencocokan wajah dari sejumlah foto.

Adapun yang menjadi wajah pembanding adalah foto Forza Husein yang diambil oleh tim penyidik pada 4 Februari 2017 lalu atau saat Firza ditahan di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok atas adanya dugaan makar.

Meskipun Firza tidak koorporatif saat foto nya diambil tim penyidik, penyidik berhasil mengumpulkan potret Firza dari berbagai sudut dengan jumlah sudut yang tidak sedikit sehingga dapat menghasilkan kecocokan yang akurat.

"Dia ada perhitungan dari titik biometrik wajah nanti baru ada kesimpulan by system, kami juga ada menggunakan analisa secara fisik dan data digital," ujar Hery saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Senin ( 15/5/17 ).

Metode kedua yang dipergunakan adalah dengan menggunakan program bio-finder. Foto foto porno Firza yang di input kdalam program berhasil menunjukan identitas Firza didalam database e-KTP.

Herry sudah tidak meragukan sedikitpun teknik yang diperggunakannya. Dirinya mengatakan jika didalam foto porno itu bukan Firza, tidak mungkin identitas Firza yang akan keluar.

"Baik dari sistem algoritma yang dilakukan secara otomatis menunjukan hasilnya match. ketika wajahnya berbeda dengan orang yang berbeda secara system akan menolak," kata Hery.

Sebelum terkuaknya keaslian dari foto porno Firza. Melalui pengacaranya, Firza selalu mengelak dan menyebut ini adalah foto rekayasa.

Para kuasa hukum bahkan sempat mengaku akan mencari ahli tandingan untuk dapat membuktikan foto tersebut merupakan foto rekayasa.

Pada Senin ( 15/5/17 ), salah seoarang kuasa hukum Firza, Aziz Yanuar mengatakan bahwa kliennya siap diperiksa dan dikonfrontasi dengan Rizieq.

"Prinsipnya kami ini tidak keberatan, tidak ada masalah, kasus ini kan kasus fitnah dan rekayasa," ujar Aziz.( Sindo Daily ).

Jemput paksa Muchsin, Rizieq intruksikan untuk menghilangkan barang bukti.

Sindo Daily - Kepolisian Daerah ( Polda ) Metro Jaya telah menyiapkan surat perintah untuk penjemputan terhadap seorang staf Imam Besar Front Pembela Islam ( FPI ) Rizieq Shihab yang bernama Muchsin.

Muchsin diketahui sebagai pemegang ponsel genggam milik pimpinan FPI Rizieq Shihab. Di duga didalam ponsel milik Rizieq terdapat percakapan antara Rizieq dengan Ketua Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein. Dimana diketahui saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan terkait dengan kasus chat mesum di jejaring sosial Whatsapp yang di duga berkonten pornografi.

"Muchsin ini orang yang memegang ponsel genggam milik Habib Rizieq. Intinya disana ada komunikasi antara Rizieq dan Firza," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Agro saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Senin ( 15/5/17 ).

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah melayangkan surat pemanggilan pertama kepada Muchsin pada 20 April 2017 lalu dan telah melayangkan surat pemanggilan kedua pada 8 Mei 2017.

Muchsin telah mangkir dari kedua pemanggilan tersebut sehingga pihak penyidik telah menyiapkan surat perintah penjemputan paksa pada Senin ( 15/5/17 ).

"Akan ada dua orang yang akan di jemput yaitu Habib Rizieq dan Muchsin," ujar Agro.

Tiga saksi yang juga akan dimintai keterangan pada Selasa ( 16/5/17 ) besok diantaranya Firza Husein, Kak emma atau Fatima serta istri Rizieq, Syafifah Fadlun Yahya.

Seperti diketahui pihak Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya akan menerbitkan surat perintah penjemputan paksa terhadap Imam Besar Front Pembela Islam ( FPI ) Rizieq Shihab pada Senin (15/5/17).

hal itu menyusul mangkirnya Rizieq Shihab dalam dua kali pemanggilan yang dilayangkan polisi. Pemanggilan Rizieq sebagai saksi kasus dugaan chat mesum melalui layanan aplikasi jejaring sosial Whatsapp.

"hari senin besok baru akan kami keluarkan surat tersebut. agar kemudian nanti tim penyidik mencari dimana yang bersangkutan," kata Kepala Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Agro pada Minggu ( 14/5/17 ).( Sindo Daily).

Ditolak masyarakat Manado, Fahri sebut "Itu fans saya"

Sindo Daily - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI tidak berkomentar banyak mengenai penolakan terhadapa dirinya sewaktu mengunjungi Sulawesi Utara. Fahri Hamzah dinilai sebagai sosok yang sering mengumbar pernyataan yang selalu memicu tindakan intoleran. Dirinya hanya menekankan bahwa sebuah dialog penting untuk dibangun.

"Bangsa kita ini terlalu besar, komplek dan tidak dapat disederhanakan. Maka sebaiknya dapat kita tempuh dengan jalur dialog," kata Fahri, Sabtu ( 13/5/17 ).

Sejumlah elemen masyarakat di Sulawesi Utara mendatangi Bandara Sam Ratulangi, Manado pada Sabtu ( 13/5/17 ). Mereka menolak kedatangan Fahri Hamzah yang telah dijadwalkan akan tiba pada pukul 10.20 wita.

Penolakan terhadap Wakil ketua DPR RI  Fahri Hamzah ke Manado tersebut mulai diserukan sejak Jumat ( 12/5/17 ) kemarin melalui media sosial.

Eleman masyarakat yang ikut menggelar aksi tersebut terlihat membawa spanduk serta pamflet yang berisikan berbagai seruan diantaranya bertuliskan "Usir si mulut busuk Fahri".

Aksi yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat itu juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian dibantu TNI.

Ribuan massa yang menggelar aksi menolak kehadiran Fahri Hamzah di Manado sempat juga meneriaki Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Olly yang semulanya berada di dalam ruangan VIP Bandara Sam Ratulangi Manado menunggu kedatangan Fahri Hamzah keluar untuk menenangkan massa.

Saat Olly menyampaikan seruan agar massa tidak bertindak berlebihan serta menjaga ketertiban. Olly malah disambut dengan teriakan."Usir Fahri Hamzah, Usir Fahri, Usir Fahri..". Teriakan dari massa tersebut sambil mengacungkan tangan keatas.

Olly kemudian menyatakan bahwa masyarakat Sulut semestinya merupakan masyarakat yang cinta dengan kedamaian. "Oleh karena itu, marilah kita semua dapat mempertahankan itu. Saya adalah Gubernur pilihan anda semua, tidak mungkin saya mengadaikan Sulut," Tegas Olly.

Sementara didalam akun Twitter Fahri Hamzah @Fahrihamzah, dirinya mengakui tidak ditolak oleh masyarakat Sulawesi Utara dan menyatakan dirinya diterima dengan baik oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Toga dan Toma.

"Alhamdulilah, saya tidak ditolak. Sya diterima oleh pak Gubernur, Wagub, Toga dan Toma secara baik #lovesulawesiutara," tulis akun Fahri Hamzah. ( Sindo Daily ).

Dikejar massa, Fahri kabur lewat areal persawahan penduduk

Sindo Daily -  Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di evakuasi melalui pintu belakang halaman Kantor Gubernur Sulut, Sabtu ( 13/5/17 ) sekitar pukul 16.20 waktu setempat. Evakuasi ini dilakukan karena dibagian depan halaman kantor Gubernur massa telah berusaha masuk kedalam kantor Gubernur.

Polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk dapat mengurai kerumunan massa yang terlihat emosi. Mendapat tembakan gas air mata dari petugas, massa kemudian membalasnya dengan melempar petugas dengan batu. Terlihat beberapa petugas kepolisian yang berjaga terkena lemparan.

Fahri terlihat dievakuasi dengan menggunakan mobil polisi dan langsung melaju keluar dari pintu belakang.

Sebelumnya Fahri dijadwalkan untuk menghadiri kegiatan yang dilaksanakan di kantor Gubernur. Sejak pagi hari, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat telah berkumpul dan melakukan aksi di Bandara Sam Ratulangi.

Mereka berusaha untuk dapat mencegat Fahri agar tidak dapat keluar dari ruangan VIP. Namun rombongan dari Wakil DPR RI itu dapat lolos dari kepungan massa dengan memilih jalan alternatif. Mendapati kabar lolosnya Fahri semakin membuat massa menjadi emosi dan menyerbu masuk kedalam gedung Bandara hingga ke parkiran pesawat.

Pintu kaca yang berada di ruang tunggu bandara pun menjadi sasaran. Pintu itu ambruk dan hancur akibat desakan massa yang mrengsek masuk kedalam bandara. Mendapati Fahri sudah keluar dari bandara, massa yang penuh emosi kemudian bergerak ke Kantor gubernur.

Polisi telah berusaha untuk dapat menahan massa agar tidak masuk kedalam halaman Kantor Gubernur. Dengan jumlah massa yang besar kemudian polisi melepaskan tembakan gas air mata kearah kerumunan massa yang merengsek masuk kedalam. Bentrokan pun tidak dapat dihindari. Akibat bentrokan yang terjadi, sejumlah polisi yang bertugas terluka akibat lemparan batu dari massa.

Polisi kemudian menggunakan mobil taktis untuk menembakan air agar dapat mengurai kerumunan massa. Akhirnya pintu masuk ke halaman kantor Gubernur sempat dijebol massa yang sudah emosi mencari keberadaan massa.

Bentrokan antara massa dan petugas baru dapat reda setelah salah satu pimpinan aksi menyerukan kepada massa agar tidak bertindak anarkis.

"Mari kita semua untuk dapat menahan diri masing masing dan jangan anarkis. Kepada aparat mohon kami dapat dimediasi untuk bertemu dengan Gubernur Sulut," ujar salah seorang orator melalui pengeras suara polisi. ( Sindo Daily  ).

Sangat lebay, Mendagri ancam polisikan seorang warga Jakarta

Sindo Daily - Komisi untuk orang hilang dan korban tindakan kekerasan ( Kontras ), mengkritik sikap yang diambil pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang telah mengancam akan melaporkan seorang wanita berinisial VKL.

VKL telah diancam akan dilaporkan ke aparat kepolisian jika dirinya tidak membuat permintaan maaf secara terbuka atas tindakannya mengkritik Presiden Joko widodo.

Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil dan Politik Kontras, Putri Kanesia mengatakan bahwa ancaman yang diberikan Mendagri kepada VKL sangat berlebihan.

"Kenapa negara jadi over reactive sih ? menurut saya itu sangat tampak berlebihan dan tidak perlu dilakukan," ujar Putri, Kamis ( 11/5/17 ).

"Ini kan didalam konteksnya sedang melakukan orasi dan menyampaikan pendapat di muka umum yang juga telah dilindungi oleh undang undang," kata dia.

Dirinya juga berujar jika urusan berpendapat seseorang itu dibatasi, maka pemerintah sama saja telah melakukan pembangkangan hukum dan hak azazi manusia.

"Negara tidak perlu bereaksi selebay itu lah. persoalan hak berpendapat dan berkumpul warga negara saja masih dibatasi," ujar Putri.

Karena hal itu dirinya merasa heran jika orang sekelas Mendagri justru mempersoalkan orasi yang dilakukan VKL yang merupakan warga yang tinggal di kawasan Jakarta Barat itu.

"jadi sangat berlebihan dan sangat tidak tepat kalau sekelas Mendagri sampai kalang kabut dan ingin memperkarakan VKL," ujar dia.

"Harus di ingat bahwa orasi yang telah disampaikan VKL itu belum selesai dan keburu di interupsi oleh orang lain. Kita belum dapat menjelaskan maksud atau pendapat yang ingin disampaikan oleh VKL," lanjutnya.

Dirinya mengaku akan melakukan upaya konkret dengan memberi dukungan kepada VKL atas ancaman dari Mendagri.

"Kita akan support sama apa yang dilakukan oleh VKL sebagai seorang warga negara yang mencoba menyampaikan aspirasinya. Saat ini VKL masih mau berdiskusi dengan teman teman dulu. Tapi pastinya teman teman akan back up dia," kata Putri.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menyurati seorang wanita berinisial VKL yang telah berorasi di depan massa setelah Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan vonis selama dua tahun kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok.

Surat itu terkait dengan pernyataan VKL didalam orasinya yang dinilai Tjahjo telah memfitnah presiden Joko Widodo sekaligus telah memprovokasi massa.

Tjahjo mengaku sudah mendapatkan data mengenai identitas VKL berikut alamat hingga latar belakang yang bersangkutan. Menurut Tjahjo, orasi yang disampaikan VKL yang ditujukan kepada Presiden Jokowi sangat tidak pantas.

Selain meminta klarifikasi, Tjahjo juga meminta VKL untuk minta maaf atas pernyatannya tersebut. Permintaan maaf tersebut mesti dimuat di media massa nasional. ( Sindo Daily ) .

Balada Cinta Rizieq, Polisi akan tunggu Rizieq.

Sindo Daily - Polisi akan segera memeriksa Imam Besar Front Pembela Islam ( FPI ) Rizieq Shihab dan terhadap 4 saksi lainnya terkait dengan dugaan chat mesum 'baladacintarizieq'. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengkonfrontir keterangan Rizieq bersama dengan 4 saksi lainnya.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengungkapkan pihaknya akan segera memeriksa Rizieq,  istrinya Dirza Husein, Fatima atau kak Emma serta Muchsin secara bersamaan.

"Kenapa kita melakukan pemeriksaan saksi secara bersamaan. Hal ini kami lakukan konfrontir. kenapa tidak satu persatu diperiksa, karena kami ingin konfrontir biar serangkaian didalam penyidikan ini dapat kelihatan," ujar Agro kepada sejumlah wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis ( 11/5/17 ).

Namun dirinya tidak mengungkapkan apa materi terkait konfrontir tersebut."Ya tentunya nantinya akan berkaitan dengan kasus yang kami temukan, kami konfrontir di situ," ujarnya.

Saat ini polisi masih menunggu kepulangan Rizieq yang sedang umrah di Arab Saudi. Setelah Rizieq pulang. Polisi akan segera memeriksa kelimannya secara bersamaan.

"kami akan menunggu beliau dulu, kalu misalnya kami undang, kami tunggu dulu di sini. Nanti hadir sudah kami persiapkan dengan harapannya kedepan nanti akan ke empatnya juga bisa hadir bersama sama," sambungnya.

Sementara pihak kepolisian belum mendapatkan informasi apakah Imam Besar Front Pembela Islam ( FPI ) sudah selesai melaksanakan ibadah umrahnya tersebut atau belum. dirinya juga mengungkapkan tidak perlu harus sampai menjemput paksa Rizieq dari Arab Saudi.

"Masih melakukan ibadah mana mungkin kami jemput paksa. kan nanti kembali, ya nanti kita tunggu saja," ucapnya.

Sebelumnya Rizieq telah dipanggil pada Selasa ( 25/4/17 ) namun dirinya tidak hadir. Begitu pula dengan Firza Husein dan Kak Emma yang dipanggil sebagai saksi didalam kasus 'baladacintarizieq' tidak hadir dengan alasan kurang sehat. ( Sindo Daily ).

Didatangi warga Kampung Akuarium, Sandi bakal lawan Ahok.

Sindo Daily - Sandiaga Uno, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dikunjungi warga Kampung Akuarium. Sandiaga menegaskan dirinya akan ikut berpartisipasi untuk dapat memperjuangkan aspirasi warga Kampung Akuarium.

Puluhan warga dari Kampung Akuarium, Jakarta Utara mendatangi posko Sandiaga yang terletak di jalan Melawai, Jakarta Selatan, Kamis ( 4/5/17 ). Salah satu warga bernama Topas ( 31 ) mengaku sangat khawatir dengan kabar akan dilakukan penertiban oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok.

"Kita masih belum berubah, kita masih seperti yang dulu. Kita bersedia untuk memperjuangkan bersama bapak ibu. Kita akan bantu berjuang tapi tidak dengan anarkis," kata Sandiaga.

Sandiaga mengakui telah berinisiasi untuk segera membentuk forum dialog antara warga Kampung Akuarium dengan Pemerintah DKI Jakarta. Dirinya juga telah meminta penertiban dapat ditunda hingga bulan Ramadhan usai.

"Jalan tengahnya itu hanya membangun dialog, itu dibuka dialog dalam beberapa hari kedepan tim yang akan ditunjuk saya akan dianjurkan untuk berkunjung lagi, jangan langsung strike karena warga lagi sangat galau, Saya sudah sampaikan hal itu," kata Sandiaga.

"Alangkah baiknya jika ada dialog didalam balutan forum. Sebenarnya ada permintaan penertiban dilakukan diwaktu lain dan jangan membenturi hal itu dibulan Ramadhan," kata Sandiaga.

Sandiaga mengakui sudah membicarakan dengan tim transisinya untuk dapat mencari solusi bagi warga Kampung Akuarium. Dirinya berjanji akan segera turun ke lapangan saat telah menjabat nanti untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut.

"Saya ini kan orang lapangan, 6 bulan orang orang ini akan kami carikan segera solusinya. Ini kita sudah tahu mau diapakan, Sosialisasi apa dan bagaimana. Saya sendiri yang akan turun lapangan. Intinya adalah rembuk," kata Sandiaga. (Sindo Daily)

Dikirimi bunga sindiran, Fadli minta sembako

Sindo Daily - Akibat menyetujui hak angket yang ditujukan ke KPK,tiga pimpinan DPR yaitu Setya Novanto, Fadli Zon dan Fahri Hamzah mendapatkan karangan bungga yang berisi sindiran. Namun karangan bunga yang dikirim ke DPR langsung dibawa pulang lagi.

Berdasarkan pantauan, karangan bunga tersebut sudah diletakan didalam mobil pickup yang berada di dekat gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu ( 3/5/17 ). Hingga pada pukul 16.30 Wib karangan bunga tersebut langsung di tutupi dan mobil pickup yang membawa karangan bunga tersebut langsung meninggalkan lokasi.

Beberapa wartawan yang berada di komplek parlemen sempat mengabadikan foto karangan bunga tersebut. Terlihat karangan bunga tersebut dikirim oleh Endi, Livia, Ningsig, Dedi dan Riri.

Terlihat tulisan di karangan bunga untuk Novanto, Fadli dan Fahri itu :

Kepada Fadli Zon, Setya Novanto dan Fahri Hamzah. Kami berduka cita atas hilangnya nurani dan butanya mata hati anda semua dengan disetujui hak angket DPR terhadap KPK.

Sementara Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang mendapatkan karangan bunga yang berisi sindiran tersebut mengaku belum mengetahui kiriman karangan bunga yang ditujukan kepada dirinya.

"Oh, saya tidak tahu soal itu," ujar Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/17).

Namun dirinya mengaku tidak mempersoalkan karangan bunga kepada siapapun. Dirinya juga berterimakasih jika ada dikirimkan karangan bunga.

Kalau dikirimi ya saya terima kasih, kadang ya saya kirim bunga kalau menghadiri suatu acara," ujar Fadli.

Menurut dirinya, karangan bunga dapat berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan.

"Orang kirim bunga yang ditujukan untuk resepsi pernikahan. Tapi kalau berfungsi sebagai pesan pesan ya itu boleh boleh saja walaupun sebenarnya banyak yang anjurkan kalau ada mempelai jangan kirim. Saya kira itu tidak ada masalah , cuma sayang saja itu, kan bisa dikirim sembako," ujar Fadli.(Sindo Daily)