Saat aksi 313 tidak secantik perkiraan Ahok

Sindo Daily - Aksi 31 Maret 2017 atau dikenal dengan Aksi 313 dikomentari oleh Calon Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok.

Didalam aksi yang dilakukan itu, massa yang tergabung didalam aksi menuntut Presiden RI Joko Widodo untuk segera memberhentikan Basuki Thajaja Purnama atau Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"313 itu nomor yang cantik. ha..ha...ha....itu saja ya", kata Ahok sambil tertawa saat dijumpai di Kawasan Pantai Mutiara, Jakarta Utara, Jumat ( 31/3/17).

Ahok terlihat sangat santai di dalam menanggapi aksi damai 313 tersebut. dirinya tampak berseloroh dan menyatakan akan ada aksi leanjutnya dan mengambil tanggal cantik pula. seperti diketahu pada aksi aksi tersebut dimulai dari 411,212 dan 313.

"Nanti habis aksi 313 ini, ada aksi 414 kan", kata Ahok berseloroh bersama para awak media.

Dirinya juga terlihat enggan untuk mengomentari lebih lanjut terkait dengan aksi 313 itu." Tidak usah lah ditanggapi. masa saya disuruh tanya siapa yang suruh ( menyelenggarakan aksi 313 )", ujar Ahok.

Para massa dari aksi 313 berjalan kaki menuju Istana Kepresidenan untuk menyampaikan tuntutannya. hanya saja, para peserta aksi dilarang untuk melakukan aksi di dekat istana.

Di akhir aksi 313, aksi dipusatkan di patung Arjuna Wiwaha. Amien Rais beserta dengan delapan perwakilan peserta aksi kemudian menemui Menko Polhukam, Wiranto.

Sementara itu,  didalam aksi 313 yang diselenggarakan FUI, Presiden Joko Widodo juga tetap beraktivitas seperti biasa. didalam Istana Keperesidenan, dirinya juga menerima tamu jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) yang dipimpin oleh Ma'ruf Amin.

Seperti diketahui, didalam aksi 313 ini yang bertema tuntutan kepada pemerintah untuk segera memberhentikan Basuki Thajaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dikarenakan Ahok kini menyandang status sebagai terdakwa didalam kasus dugaan penodaan agama yang kini tengah menjeratnya.(Sindo Daily)

Lurah Pondok Bambu ngeles,sebut tim kuasa hukum Ahok salah tafsir.

Sindo Daily - Syahrul Munir, Lurah Pondok Bambu mengatakan dirinya tidak ada maksud mengajak para warga untuk dapat hadir di peresmian posko Anies - Sandi didalam isi surat yang di edarkan Ketua RT 003 RW 010 Kelurahan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Menurut dirinya, pemberitahuan tersebut semata mata agar warga tahu akan keberadaan posko Anies-Sandi yang dapat berimplikasi pada lingkungan di sekitar dan bukan untuk mendukung pemenangan paslon tertentu.

Dirinya juga kemudian menambahkan kalau didalam pelaporan ini terjadi karena salahnya penafsiran bahasa yang dianggap berbeda oleh pihak pelapor yaitu tim kuasa hukum dan advokasi Ahok-Djarot.

"Ini bahasa tertulisnya ( didalam surat edaran ) untuk dapat diketahui dan dimaklumi oleh warga, sebenarnya tidak ada ajakan atau apa yang telah dilaporkan. itikadnya adalah pemberitahuan, misalnya akan ada penggunaan lahan parkir atau sejenisnya", ujar Syahrul dikantornya, Rabu ( 29/3/17).

Sementara berdasarkan data dari pihak kelurahan Pondok Bambu, Ketua RT 003 yang telah dilaporkan oleh tim kuasa hukum dan advokasi Ahok-Djarot tersebut tidak terdaftar di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ). sehingga menurut Sayhrul, pengedaran surat tersebut hanya bersifat antisipatif dalam hal kewilayahan semata.

"Dia ( ketua RT 003/RW 010 ) menyandang jabatan dengan status sebagai pengurus RT. ketika dirinya menggunakan fasilitas pengurus RT/RW untuk kepentingan politik itu sangat jelas melanggar. tapi kalau ini lebih kepada pemberitahuan ke warga dan tidak ada satu fasilitas ( RT/RW ) yang telah digunakan", ujar Syahrul.

Sedangkan sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi dari pihak RT setempat untuk pendirian posko pemenangan Anies-Sandi. dan didalam konteks ini, pihak kelurahan merupakan salah satunya yang bertanggungjawab terkait dengan penertiban umum sekitar posko.

Namun untuk terkait dengan pengesahan atau pemberian izin pengadaan posko diserahkan pada pengawas pemilihan lapangan ( PPL ) beserta dengan pihak pengawas pemilu kecamatan ( Panwascam ).

"Selayaknya didalam pendirian posko kan tentunya pasti ada legalitas apakah telah di akui oleh partai atau kader yang bersangkutan, sejauh ini, kami jujur belum ada pemberitahuan dari RT setempat", ujar Syahrul.

Syahrul juga mengatakan secepatnya akan segera meninjau lokasi pendirian posko pemenangan bersama dengan pihak PPL dan Panwascam. menurutnya, hak hak para warga yang bermukim tetap akan menajdi prioritas yang akan menentukan sebuah posko dapat didirikan atau tidak.

Selanjutnya pihak kelurahan Pondok Bambu akan segera mengklarifikasikan hal ini kepada tim kuasa Hukum dan advokasi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat.

Dirinya juga berharap, pelaporan yang telah dilakukan oleh tim kuasa hukum dan advokasi Ahok-Djarot hanya sebatas kesalahan komunikasi karena dari Kawasan Pondok Bambu sendiri tidak ada pihak yang merasa dirugikan maupun diuntungkan dari pendirian posko Anies-Sandi.(Sindo Daily)

Djarot : kedepan Jakarta Timur dan Selatan kita bangun

Sindo Daily - Djarot Saiful Hidayat, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua menyebutkan bahwa kini hanya wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur saja yang belum memiliki masjid dengan kapasitas besar.

Dirinya kemudian menceritakan Jakarta Pusat yang telah memiliki Masjid Istiglal, sedangkan di Jakarta Barat telah memiliki Masjid Raya KH Hasyim Asyari, di Jakarta Utara yang telah memiliki Masjid Islamic Center serta di Kepulauan Seribu yang juga sudah memiliki Masjid besar.

"Kini tinggal di Jakarta Selatan dan Timur Saja", ujar Djarot saat dirinya memberikan kata sambutan di dalam acara tablig akbar kebangsaan dan pelantikan pengurus Baitul Muslimin Indonesia ( Bamusi ) Jakarta Utara yang diadakan di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa ( 28/3/17) malam.

Djarot kemudian menuturkan Masjid besar yang ada di Jakarta Utara akan dibangun di kawasan Cagar Budaya Mbah Priol yang diketahui belum lama ini telah diresmikan oleh Pemprov DKI Jakarta. dengan demikian, Cagar budaya Mbah Priok bisa menjadi salah satu wisata religius yang paling lengkap.

Dirinya juga bersyukur karena pihak Pelindo II telah bersedia untuk melepaskan lahan mereka untuk dapat dilakukan pembangunan Masjid Islamic Center tersebut.

"Desain nya itu sudah selesai, di dalam waktu dekat ini akan ada peletakan batu pertama, mungkin juga akan berbarengan dengan Masjid Raya di Jakarta Barat", kata Djarot.

Sebelumnya Presiden RI Jokoe Widodo telah meresmikan Masjid Raya KH Hasyim Asyari yang berada di Daan Mogot, Jakarta Barat. Presiden Jokowi juga diketahui merupakan orang yang meletakan batu pertama di dalam pembangunan masjid tersebut.

Djarot kedepannya juga ingin di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan akan segera dibangun masjid yang besar. dirinya ingin masjid masjid yang ada di DKI Jakarta dapat diberikan nama dengan nama para tokoh tokoh islam nasional. dirinya juga menuturkan, Masjid KH Ahmad Dahlam menjadi usulan untuk masjid yang ada di Jakarta Selatan.

"Ada satu lagi pendekat Islam yang sangat luar biasa. untuk masjid raya yang ada di Jakarta Timur saya akan usulkan Hadji Oemar Said Tjokroaminoto. ini adalah pendekar pendekar islam yang benar benar sangat seduai dengan paham islam kebangsaan. inilah yang perlu kita gaungkan bahwa islam di Indonesia benar benar Islam Nusantara yang berkemajuan", ucap Djarot.(Sindo Daily)

Keterlaluan, Pembina hukum anggota Pramuka makan di atas tanah

Sindo Daily - Disejumlah media sosial kini menjadi vial dengan hadirnya foto anggota Pramuka yang makan beralaskan rumput. foto itu merupakan salah satu kegiatan Pramuka yang dibawah Kwartir Cabang ( Kwarcab ) gerakan Pramukan yang ada di Kabupaten Tangerang, Banten.

Kegiatan Pramuka itu diselengarakan pada 17-19 Maret 2017 dikawassan pantai Tanjung Kait. Acara itu diadakan dalam rangka pembinaan terhadap puluhan anggota baru Satuan Karya Wira Kartika yang terdiri dari siswa setingkat SLTA.

"Benar ada foto itu, menjadi viral setelah kegiatan dilakukan. fotonya diambil sama salah satu pembina yang ada disana", kata Sekretaris Kwarcab gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang, Dadang Sudrajat, Senin ( 27/3/17).

Dirinya menceritakan awalnya para anggota Pramukan diminta untuk makan bersama dengan membawa tempat makan serta alat makan masing masing, namun, ada juga anggota yang tidak membawa tempat makan dan alat makan seperti yang di minta.

Menurut dirinya, mereka juga diminta untuk mekan bersama. namun para anggota Pramuka baru tersebut malah makan di tenda masing masing. Pembina yang hadir saat itu lalu mengumpulkan mereka dan memberikan pengarahan tentang makna makan bersama.

"Ada sisa makanan mereka itu dikumpulkan. sebenarnya itu sebagai evaluasi, kenapa makan masing masing. jadi sisa dari makanan mereka di jejerin. disuruh mikir, saat itu memang ada pengarahan", ujar Dadang.

Dadang juga sangat menyayangkan mengapa para pembina memberikan pengarahan dengan contoh seperti itu. Belakangan foto tentang kejadian itu menjadi viral di media sosial.

Namun ketika ditanta tentang hal itu kepada para anggota baru, mereka mengatakan tidak memakan makanan tersebut. pose sejumlah anggota yang memegang makanan ditangan mereka juga dianggap tidak berati mereka makan. kegiatan itu katanya hanya untuk evaluasi, bukan merupakan perploncoan atau kegiatan yang tidak mendidik.

"Besoknya masih ada kegiatan, pembina kasih penjelasan lagi soal kemarin. makanya mereka biasa biasa aja. karena itu merupakan bagian dari evaluasi. kalau ada yang keberatan, harusnya diantara mereka ada yang komplain, tapi sampai seminggu setelah kegiatan mereka kumpul lagi, biasa biasa saja", ujar Dadang.

Pihaknya telah menanyakan langsung kepada para pembina yang juga disebut sebagai Pamong Saka Wira Kartika Kwartir Ranting Kecamatan Kronko, Sulaiman. Sulaiman telah diberi teguran tertulis dan diminta untuk tidak mengulangi hal seperti itu lagi.

"Ini merupakan pelajaran buat kita semua juga, terutama di dalam fungsi pengawasan. kami dari Kwarcab juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada semua stakeholder,khususnya keluarga besar gerakan Pramuka. kami concern untuk dapat membina karakter adik adik kami ke depan menjadi lebih baik", kata Dadang.(Sindo Daily)

Deklarasi dukung Ahok-Djarot ditunda, PPP nyatakan permohonan maaf

Sindo Daily - Rencana deklarasi untuk menyatakan dukungan dari Dewan Pimpinan Wilayah ( DPW ) Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) DKI Jakarta dari kubu Romahurmuziy atau Romi kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta akan diadakan pada Minggu ( 26/3/17).

Namun dukungan dan deklarasi yang rencananya akan diadakan pada pukul 10.00 wib di Hotel Ibis Cawang, Jakarta Timur terpaksa ditunda. HM Yunus, Ketua Dewan Pembina Cabang ( DPC ) PPP Jakarta Utara mengatakan, deklarasi bentuk dukungan kepada Ahok-Djarot tersebut di tunda karena adanya beberapa hal.

"Kami segenap dari pengurus DPC dan DPW PPP menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya atas adanya penundaan deklarasi ini. penundaan ini berhubung karena adanya beberapa hal yang diantaranya ada acara teknis yang tidak dapat kami hindari", ujar Yunus di Hotel Ibis,Cawang, Jakarta Timur.

Yunus juga mengatakan, Deklarasi dukungan kepada Ahok-Djarot akan kembali di gelar di dalam waktu dekat ini. namun dirinya belum menyebutkan kapan akan digelar kembali deklarasi tersebut.

'Selanjutnya kami akan reschedule untuk acara deklarasi ini. kami juga sudah ada kesepahaman dengan pihak DPP. Insya Allah di dalam waktu dekat ini akan segera dilaksanakannya", kata Yunus.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Aziz beserta dengan Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Prasetio Edi Marsudi,terlihat telah sampai di lokasi acara deklarasi sejak pada pukul 10.00 wib. namun mereka akhirnya meninggalkan lokasi acara tersebut.

Sebelum Ahok -Djarot mendapatkan dukungan dari Partai PPP Kubu Romi, Ahok-Djarot sebelumya juga sudah mendapatkan dukungan dari PPP kubu Djan Faridz sejak di putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017.

PPP kubu Romi merupakan salah satu partai yang ikut mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta no urut pemilhan satu , Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017. di putaran pertama, pasangan Agus -Sylvi tidak lolos untuk melanjutkan ke putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.(Sindo Daily)

Depo MRT pindah, Taufik suruh Dirut PT MRT mundur

Sindo Daily - M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta meminta Direktur Utama ( Dirut ) PT MRT Wiliam Sabandar agar segera mundur dari jabatannya.

Hal itu menyusul adanya sikap dari PT MRT yang dinilainya plin plan didalam menentukan lokasi depos Mass Rapid Transit ( MRT ) jalur Selatan-Utara.

Dalam penentuan Depo MRT itu, Pemprov DKI akhirnya memutuskan untuk kembali membangun depo MRT di Kampung Bandan.

Taufik kemudian menilai tidak ada penjelasan yang pasti dan detail dari Wiliam mengenai pembangunan Depo MRT tersebut.

Sebelumnya Wiliam sudah menjelaskan bahwa lahan yang akan dipakai untuk Depo MRT berada di Kampung Bandan dan telah siap untuk di gunakan.

Namun setelah menjelaskan hal itu, Wiliam kembali datang ke DPRD dan menyatakan bahwa lahan yang berada di Kampung Bandan tersebut tidak dapat digunakan. alasan tidak dapat dipergunakan lahan tersebut dikarenakan PT KAI yang merupakan pihak pemilik lahan telah mengontrakan lahan tersebut. kemudian diketahui Wiliam kemudian menawarkan agar Depo MRT itu dapat dipindahkan ke daerah Ancol Timur.

Namun, pada Jumat ( 24/3/17) setelah bertemu dengan PT KAI, PT MRT kemudian memutuskan untuk kembali membangun depo MRT tersebut di daerah Kampung Bandan.

Rencana untuk memindahkan lokasi depo sebelumnya telah membuat adanya penambahan anggaran pembangunan sebesar Rp.11.7 triliun.

"Saya rasa Dirut MRT itu sekarang mesti mundur saja. ya mundur saja lah, orang kerjanya tidak jelas. proyek triliun dipakai untuk main main. ini kan uang rakyat yang dipakai", ujar Taufik, Sabtu ( 25/3/17).

Dirinya kemudian mengatakan, melihat cara kerja PT MRT yang dinilai tidak serius didalam menyikapi proyek tersebut ada kemungkinan pihak jepang yaitu Japan International Cooperation Agency yang akan enggan kembali meminjamkan dana.

"Ini proyek bernilai triliun yang merupakan kerjasama dengan Jepang. kalau memanggil JICA, yang saya rasakan JICA pastinya enggak mau ongkosi kalau proyeknya dimain mainkan kayak gitu, malu lah kita", ujar Taufik.

"Saran dari saya, Dirut MRT mundur sajalah. orang gimana ya, belum ada sebulan. anda ngomong di forum DPRD bahwa anda ingin pindahin dari kampung Bandan ke daerah Ancol Timur karena tidak memadai. eh ini balik lagi, saya rasa dunia akan tertawa itu, saya kira sangat memalukan", ujar Taufik.

Keputusan membangun kembali Depo MRT di Kampung Bandan didapatkan setelah pihak Pemprov DKI telah melakukan rapat koordinasi dengan PT KAI selaku pemilik lahan beserta Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan serta PT MRT pada Jumat ( 24/3/17).(Sindo Daily)

Terbukti, Panwaslu tidak netral !!!, Djarot : Panwas tidur ya ?

Sindo Daily  - Calon Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua Djarot Saiful Hidayat sangat mengapresasi aparat keamanan yang telah berperan aktif untuk menurunkan spanduk spanduk yang dinilai sangat provokatif di Jakarta. spanduk spanduk yang terpasang itu menurutnya sangat mencerminkan intoleransi dan dapat memicu radikalisme.

"Saya sangat memberikan apresiasi kepada aparat kepolisian, pemerintah yang telah berperan aktif untuk menurunkan spanduk spanduk yang mendorong masyarakat untuk bersikap intoleransi, saya sangat apresiasi itu", kata Djarot di Jati Padang, Jakarta Selatan, Jumat ( 24/3/17).

Dirinya juga mengakui sudah mendengar telah ada lebih dari 700 spanduk yang dinilai provokatif yang telah diturunkan oleh aparat kepolisian. dirinya kemudian mempertanyakan peran dari Panitia Pengawas Pemilu ( Panwaslu ) yang tidak terlihat dan tidak aktif untuk menurunkan ratusan spanduk provokatif tersebut.

"Nah siapa yang bikin itu loh, itu kok panwas kayak tidur saja, ya pastinya tentu ada yang bikin kan, masa masang spanduk dan nempel sampai segitu banyaknya, bentuknya macam macam lagi, kalimatnya hampir sama semua, ya seharusnya Panwas itu juga donk ikut aktif berperan", ujarnya.

Dirinya juga mengingatkan kepada seluruh warga Jakarta untuk dapat bertanggungjawabn dan menjaga Jakarta dari satu ancaman baru radikalisme. KH Hasyim Muzadi, cerita Djarot, telah berpesan kepada dirinya sewaktu menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, yaitu saat ini Indonesia sedang menghadapi 2 ancaman terbesar yaitu narkoba dan radikalisme.

Dirinya juga berharap agar masyarakat dapat bisa tetap saling menjaga serta menghargai untuk dapat segera menumpas habis radikalisme.

"Makanya itu beliau ( KH Hasyim Muzadi ) melakukan proses deradikalisasi. jadi ada disampaikan bahwa intoleransi itu terkait dengan menjadi semakin radikal dan tidak saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya, ini yang harus semestinya kita waspadai di Jakarta", tutupnya.(Sindo Daily )

Pakai Peci, Anies sebut Djarot tukang tiru.

Sindo Daily - Anies Baswedan, Calon Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga mengaku dirinya sangat senang melihat calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan no urut pemilihan dua, Djarot Saiful Hidayat mengenakan peci pada desain baru surat suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

"Ini lagi lagi kita senang sekali bahwa ada ditiru juga ( gambar Djarot mengenakan peci di surat suara )", ujar Anies seusai mengikuti acara deklarasi di posko relawan Agus-Sylvi, kawasan Patal Senayan, Jakarta Selatan, Kamis ( 23/3/17).

Sebelumnya di pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama hingga kampanye putaran kedua, calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno menggunakan peci pada foto yang ada di surat suara.

Menurut Anies, sebagai seorang warga negara Indonesia, dengan memakai peci adalah merupakan lambang kebangsaan.

'Saya itu malah heran kok yang satunya ( Ahok ) tidak pakai ( peci ) ya ?kalau memang lambang kebangsaan harusnya juga dipakai dong", ujar Anies.

Adapun terdapat perubahan pada desain surat suara yang akan digunakan pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, perubahan tersebut yakni pada foto calon wakil gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua yang kini telah memakai peci.

Sebelumnya KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan terdapat perubahan desain surat suara yang akan digunakan pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. perubahan yang dimaksud yakni pada foto calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut pemilihan dua Djarot Saiful Hidayat yang kini mengenakan peci.

"Foto pasangan calon nomor dua itu sesuai dengan permintaan dari paslon yang bersangkutan, pak Djarot yang putaran pertama kan tidak pakai kopiah ( peci ), pada putaran kedua ini pakai ", ujar Sumarno di Kantor PT Gramedia Printing, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis ( 23/3/17).

Sementara, untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno tidak ada dilakukan perubahan desain. selain itu, ukuran untuk surat suara pada putaran kedua ini lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran pada surat suara putaran pertama.

"Yang no tiga idak ada perubahan, sama persis dengan putaran pertama, surat suaranya juga telah disetujui oleh paslon", ujar Sumarno.(Sindo Daily)

Gagas KJL, Anies sebut Ahok tiru programnya

Sindo Daily - Dengan gaya santai Calon Gubernur DKi Jakarta dengan no urut pemilihan dua, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok menanggapi pernyataan dari lawan politiknya Calon Gubernur DKI Jakarta dengan no urut pemilihan tiga, Anies Baswedan terkait dengan program Kartu Jakarta Lansia atau KJL.

Program itu di sebut sebut telah meniru program mengenai kesejahteraan lansia yang sebelumnya telah direncanakan oleh pasangan calon Gubernur DKI Jakarta no urut tiga Anies Baswedan beserta dengan pasangannya Sandiaga Uno.

"Mana ada sih asli program Ahok-Djarot? semua itu kan programnya orang, itu kata pasangan nomor tiga, hehehe...", kata Ahok sambil terkekeh di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu ( 22/3/17).

Dirinya juga mengatakan, hal itu sangat wajar dilakukan para pesaing didalam kontestaasi pemilihan umum. hanya saja, lanjut dia, program untuk pemberiaan bantuan setiap bulan untuk warga lansia sampai saat ini belum pernah ada.

"Sekarang ini tanya aja, kamu orang Jakarta kan, dari dahulu ada tidak pernah kayak begitu ( program kartu Jakarta Lansia ) ? kalau tidak ada berarti saya donk yang bikin", ujar Ahok.

Anies sebelumnya mengakui bahwa program program yang diwacanakan ahok merupakan program yang serupa dengan program programnya.

"Memang ya kalau ide itu bagus sering ditiru ya, jadi bagi warga Jakarta, inilah contoh bahwa anda nanti akan segera melihat ide ide baru, yang original serta bermanfaat bagi Jakarta", ujar Anies.

Program gagasan dari Ahok-Djarot yaitu program Kartu Jakarta Lansia memiliki kemiripan dengan konsep Kartu Jakarta Pintar. pada kampanye putaran kedua ini program tersebut baru di sosialisasikan. bantuan pada program Kartu Jakarta Lansia ini diketahui tidak akan dibreikan dalam bentuk uang tunai akan tetapi akan langsung di transfer ke rekening penerima KJL yaitu para lansia. jumlah uang yang akan didapatkan oleh para lansia untuk program Kartu Jakarta Lansia adalah sebesar Rp.600.000.(Sindo Daily)

Semakin berani saja, penculik anak sudah masuk ke masjid

Sindo Daily - Seorang penculik anak ditangkap oleh Satuan pengamanan Islamic Center Lhokseumawe. wanita yang ditangkap berinisial LS ( 40 ) mengakui dirinya merupakan warga Batam, Selasa ( 21/3/17 ). Wanita itu diduga akan melakukan penculikan anak anak disekitar lingkungan.

Ketika dilakukan penangkapan, warga yang mengetahui adanya penculik anak yang tertangkap beramai rami mandatangi masjid terbesar di Kota Lhokseumawe itu, bahkan sampai saat ini banyak sekali video dan foto pelaku yang ditangkap Satuan Pengamanan Islamic Center itu beredar luas di media sosial.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal ( Reskrim ) Polres Lhokseumawe, Ajun Komisaris Polisi Yasir menyebutkan setelah pelaku ditangkap, pelaku lalu di serahkan oleh pengurus Islamic Centre ke Polsek Banda Sakti.

"Saat dilakukan pemeriksaan, pelaku bicaranya plin plan. belakangan kita menemukan nomor handphone saudaranya yang ditulis di kertas. lalu setelah kita telepon baru diketahui bahwa itu merupakan makciknya yang tingal di daerah Langsa, Aceh", kata AKP Yasir.

Menurut penjelasan dari Makciknya, pelaku pernah tingal di daerah Batam dan baru pulang ke Langsa."Pelaku sempat menginap di rumah makciknya di kota Langsa, lalu pelaku kabur dan belakangan baru ditangkap di Islamic Centre", katanya.

Untuk lebih memastikan kondisi kejiawaan dari pelaku LS. Polisi bekerjasama dengan Dinas Sosial Lhokseumawe membawa pelaku ke Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan.

Kini semakin banyak saja kasus warga yang menangkap orang yang di duga hendak melakukan penculikan anak anak dan ini bukan merupakan kejadian yang pertama kalinya. pada tangal 15 Maret 2017 lalu, warga Desa Alue Awee, Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe juga telah menangkap wanita yang diduga hendak melakukan pencurian anak anak. belakangan diketahui juga orang gila dan saat ini telah di kembalikan ke rumah keluarganya.

Bukan hanya itu saja, pada 20 Maret 2017 tertangkap juga seorang wanita yang di duga gila. wanita tersebut ditangkap di kawasan Desa Pintu Makmu, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara. setelah dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaan di Rumah Sakit jiwa, diketahui merupakan orang gila dan telah dikembalikan kepada keluarganya.(Sindo Daily)

Spanduk diturunkan, sejumlah ormas dan warga datangi kantor kelurahan

Sindo Daily - Sejumlah orang mendatangi kantor kelurahan Jatinegara dengan mengenakan baju beratribut oramas keagamaan dan sejumlah orang yang mengaku dari warga RW 01 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Senin ( 20/3/17 ).

Kedatangan mereka itu terkait dengan proses penertiban spanduk yang dilakukan oleh para petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ), Polisi, TNI di wilayah RW 01 kelurahan tersebut. Para petugas juga diketahui menurunkan spanduk antara lain yang bergambar Ketua Front Pembela Islam ( FPI ) Rizieq Shihab.

Spanduk Spanduk itu telah diturunkan saat para petugas gabungan yang menertibkan alat peraga kampanye ( APK ) Pilkada DKI Jakarta, Spanduk spanduk yang diturunkan para petugas merupakan spanduk bemuatan SARA atau provokatif.

Warga dan sejumlah ormas yang datang ke kantor kelurahan itu untuk menanyakan alasan dari penurunan spanduk spanduk itu. kedatangan mereka berlangsung tertib. mereka juga dikawal oleh sejumlah aparat kepolisian dan TNI dari Koramil.

Kedatangan mereka kemudian diterima oleh Lurah Jatinegara,Dona Andria dan langsung mengadakan pertemuan tertutup disebuah ruangan.

Komisaris Sukatma, Kepala Polsek Cakung mengatakan bahwa pihaknya memastikan spanduk yang telah diturunkan tidak mengandung muatan SARA.

"Jadi itu tidak ada bahasa atau provokatif, karena telah terlanjut dilakukan penurunan dan tidak mungkin untuk dipasang kembali, diambillah jalan tengah, ya sudah, diturunkan aja, disimpan dahulu, kalau nanti mau dipasang jangan disitu lagi, ditempat lain saja", kata Sukatma, dikantor Lurah Jatinegara, Senin ( 20/3/17).

Menurutnya, APK serta spanduk yang berbau SARA atau dinilai provokatif telah menjadi kewenangan Pemprov DKI untuk dilakukan penertiban. pihak kepolisian,lanjut Sukatma, hanya bertugas menangani spanduk spanduk yang bermuatan provokatif atau SARA.

"Kalau yang berbau SARA atau dinilai Provokatif saya memang telah ada perintah langsung dari pimpinan untuk segera menurunkan,karena tidak boleh ada spanduk begitu", kata Sukatma.

Dirinya juga memastikan pertemuan antara warga dan pihak kelurahan telah berjalan dengan aman.

Lurah jatinegara juga mengatakan hal senada. pihaknya ,emyatakan, selama tidak ada ditemukan unsur bermuatan SARA dan Provokatif tidak akan menjadi masalah. namun dirinya juga meminta kepada warga agar dapat melapor jika hendak memasang spanduk.

"Selama itu spanduk tidak ada provokatif, silahkan dipasang tapi tempat serta nanti lokasinya diatur, jangan nanti sampai melanggar estetika, keindahan kota serta lalu lintas", ujar Dona.

"Adapun semua APK APK sudah diturunkan di Jatinegara", tambah Dona.

Seorang warga RW 01, Raja yang juga mendatangi kantor kelurahan mengatakan, kedatangan mereka hanya untuk menanyakan spanduk yang telah diturunkan tersebut. spanduk yang diturunkan itu menurutnya murni merupakan buatan warga dan tidak terkait dengan ormas manapun.

"Tidak ada masalah, tidak ada provokatif, tidak ada menyinggung siapapun juga. kalau ( spanduk ) provokatif, saya beserta dengan tim yang akan melakukan pencabutan", kata dia.

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar melaksanakan penertiban spanduk yang dinilai bermuatan SARA dan provokatif. Pelaksana Tugas ( Plt ) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan saat ini telah banyak spanduk yang bernada provokatif yang banyak terpasang di wilayah Jakarta.

"Ini berlomba kelihatannya, nanti diturunkan satu yang naik dua, diturunkan dua, eh yang naik jadi empat. ya jelas terus kami akan kejar kejaran", ujar Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (20/3/17).

Dirinya juga menghimbau kepada masyrakat agar tidak memasang spanduk yang dinilai bernada provokatif dan SARA. dirinya mendorong masyarakat untuk saling  menghargai adanya perbedaan pendapat.(Sindo Daily)

Kasus E-KTP, Masyarakat diharapkan turut mengawal

Sindo Daily - Didalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( E-KTP ) yang banyak menyeret nama besar, masyarakat diharapkan turut mengawal pengusutan itu.

Pengawalan dari masyrakat itu diharapkan untuk mencegah adanya kekhawatiran didalam kasus tersebut rawan akan di tenggelamkan oleh kepentingan politik tertentu.

"Makanya kita akan mengajak semua warga untuk dapat terlibat langsung di dalam proses mengawal kasus dugaan korupsi E-KTP. kita ajak kawal agar apabila ada upaya untuk pelemahan didalam proses persidangan tidak terjadi", kata Agus Sarwono, Peneliti Tranparency International Indonesia (TII ) di sela sela kegiatan kampanye untuk pengusutan kasus E-KTP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu ( 19/3/17).

Dugaan itu muncul setelah ada wacana revisi Undang Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mencuat.

Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi setidaknya telah tiga kali adanya wacana revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan korupsi ( KPK ).

"Sebelumnya ada wacana revisi Undang Undang yang Jokowi sudah minta untuk dihentikan", ujarnya.

Undang Undang KPK telah ditarik ulur dan pertama kali terjadi pada Oktober 2015 yang lalu. namun didalam pembahasan telah ditunda karena pemerintah seang fokus untuk membenahi sektor ekonomi.

Setelah satu bulan, kembali revisi Undang Undang KPK diubah menjadi inisiatif DPR dan telah dimasukan ke dalam program legislasi nasional.

Setelah sempat menuai kritikan, Presiden dan Ketua DPR saat itu dijabat Ade Komaruddin kembali memutuskan untuk menunda kembali pembahasan revisi.

Akan tetapi, Revisi Undang Undang KPK tidak dihapus didalam prolegnas. kini wacana revisi Undang Undang kembali naik menyusul adanya pengusutan kasus E-KTP.

Selain itu, dirinya menambhakan, munculnya sejumlah nama besar tokoh politik didalam surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan korupsi pada sidang perdana, juga telah menjadi ancaman tersendiri didalam proses pengusutan kasus E-KTP.

Dengan anggaran yang besar mencapai Rp.5.9 triliun untuk pengadaan proyek tersebut, kata Andi, akan menjadi rawan mengalir ke kas parpol.

Dirinya mengatakan sangat meragukan, ada keterlibatan partai politik didalam proses penyusunan anggaran E-KTP tersebut.

"Didalam catatan saya ada sekitar tujuh partai politik yang menerima aliran dana E-KTP. jadi tidak menutup adanya kemungkinan. apa yang telah disampaikan oleh Nazaruddin jangan jangan benar ada aliran dana yang telah masuk tokoh parpol", kata dia. (Sindo Daily)

Ingin buat paspor baru ? ini syarat nya.

Sindo Daily - Kebijakan pembuatan paspor baru mulai diberlakukan oleh pemerintah. kebijakan yang berupa syarat tabungan sebesar Rp.25 juta bagi pemohon baru hanya ditujukan bagi orang orang yang di duga kuat akan menjadi tenaga kerja ilegal.

Kebijakan yang dinilai akan mempersulit didalam melakukan pembuatan paspor baru ini dibantah oleh Kepala bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Agung Sampurno.

"Peugas yang akan bertugas sebagai pewawancara di kantor imigrasi ketika dirinya menemukan indikasi kuat ada orang yang akan menjadi TKI non prosedur, dapat dimintakan dokumen tambahan berupa rekening bank yang didalamnya terdapat dana sebesar Rp.25 juta", ujar Agung, Jumat ( 17/3/17 ).

Syarat yang harus dipenuhi yaitu berupa bukti rekening koran itu akan diminta kepada semua orang. Dirinya memeastikan petugas wawancara yang berada di kantor imigrasi telah memiliki kemampuan untuk menganalisa data dan bahasa tubuh untuk dapat membedakan calon TKI ilegal atau yang bukan.

Selain itu,, pada kasus yang lain telah ditemukan calon TKI ilegal biasanya tidak dilengkapi dengan dokumen resmi. biasanya mereka akan memalsukan data diri mereka seperti KTP maupun dokumen kependudukan lainnya.

"Kalau pemohon paspor itu bertujuan untuk travel, sudah dipastikan jelas identitasnya, pasti tahu mau kemana, tujuannya seperti apa dan sebagainya', kata Agung.

Selain untuk tujuan wisata dan melakukan kunjungan keluarga, Agung menyebutkan bahwa tujuan untuk umroh dan haji sebagai salah satu modus yang paling banyak digunakan TKI ilegal.

Untuk itu, Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM akan bekerjasama dengan Kementerian Agama agar Kantor Wilayah Agama setempat dapat mengeluarkan dokumen tambahan yang dapat menyatakan bahwa agen umroh atau haji yang akan memberangkatkan jammah dan bukan sindikat penyalur tenaga kerja ilegal.

"Ini modusnya berangkat 100 oleh travel agen, yang kembali itu hanya 10 saja, sehingga perlu di rekomendasi bahwa travel agen berlaku dan tercatat di Kemenag, ketika tidak tercatat maka otomatis ditolak", ujar Agung.

Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM juga akan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan PNasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia ( BNP2TKI ) serta Kementerian Luar Negeri di dalam menjaring TKI ilegal.

BNP2TKI akan bertugas untuk mengeluarkan rekomendasi TKI non prosedur, Imigrasi yang akan menghalau di penerbitan dokumen dan keberangkatan. kemudian Kementerian Luar Negeri melalui pengawasan oleh atase di negara tujuan.

Ketika dirinya disinggung mengenai celah sindikat yang akan mengakali tabungan berjumlah Rp.25 juta tersebut. Agung optimis para petugas pasti telah mampu menganalisa rekening koran orang yang di curigai.

"Petugas kita itu bukan anak kecil, begitu lihat rekening mendadak 25 juta, tapi ini orangnya tinggal di kampung, nanti kalu sudah ketahuan tinggal di tolak saja, bisa dilaporkan ke polisi", ujarnya. (Sindo Daily )

Semakin banyak kasus penghinaan presiden, akan kah polisi akan diam saja ?

Sindo daily - Makin banyak saja kasus penghinaan Presiden Joko Widodo yang kini marak diperbincangkan. dukungan publik kepada si pelaku penghinaan ternyata tidak sedikit. ada juga yang mengatakan bahwa kasus tersebut terlalu diada adakan, namum perkara untuk segera memproses kasus tersebut juga banyak dukungan dari masyarakat.

Belum lagi beberapa kasus penghinaan yang telah di ungkap oleh kepolisian seperti kasus penghinaan yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad si tukang sate. didasarkan dengan membuat serta mengedit seronok antara presiden Joko Widodo bersama dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang kemudian disebarkan melalui media sosial Facebook.

Muhammad Arsyad kemudian ditangkap dan diproses secara hukum pada 23 oktober 2014. dirinya dinyatakan telah melanggar pasal 29 Undang Undang pornografi nomor 44 tahun 2008 serta Undang Undang Hukum Pidana pasal 310 dan 311 yang berisi tentang pencemaran nama baik. dirinya terancam bui selama 12 tahun. kemudian diketahui si tukang sate telah dibebaskan dengan memiliki kewajiban untuk wajib lapor.

Belum lama ini Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Mochammad Iriawan telah menyatakan tegas akan menindak pelaku penghinaan dan akan menjerat tersangka dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ).

Dirinya juga telah mengingatkan bahwa perbuatan tersebut dapat dijerat dengan pidana dan serta denda sebesar Rp.1 miliar.

Peringatan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Mochammad Iriawan seperti nya hanya seperti angin yang berlalu saja, terbukti sampai saat ini masih banyak sekali ditemukan konten konten yang berisi penghinaan terhadap kepala negara maupun pejabat pemerintahan di media sosial Facebook.

Belum lama ini, dimedia sosial Facebook, pada akun Rizky Firdaus  Wijaksana yang telah memuat konten penghinaan terhadap presiden Joko Widodo. pada akun tersebut, juga telah di unggah oleh pemilik akun gambar Presien Joko Widodo yang telah di edit. di gambar tersebut, tampak presiden Joko Widodo dengan latar bendera Merah Putih, di edit dimana kepala Presiden di edit dengan dua buah tanduk, dengan peci bergambar Logo PDI-P. bukan hanya itu saja, di kanan kiri juga di edit dengan telinga besar serta dengan lidah menjulur keluar. serta di baju presiden di edit dengan meletakan simbol Partai Komunis Indonesia ( PKI ). pada gambar tersebut juga dituliskan "Presiden nya Wong Solo ternyata se ekor Babi Pelindung Penista Agama".

Setelah mengunggah foto tersebut. banyak netizen yang marah karena telah dianggap melakukan penghinaan terhadap presiden Joko Widodo. beberapa tanggapan dari para Netizen pengguna media sosial.

"Coba kalo wajah dia dibikin spt itu lalu disebarkan, bagaimana perasaannya...MIKIR ", tulis akun @ Maman Moore.

"Kalau Jaman Orba, langsung dijemput deh. sekarang Presiden Jokowi begitu sabat, malah kamu kurang ajar", tulis akun @ Kristina Nugraheni.

Akan kah polisi tidak akan menindak para penghina presiden. (Sindo daily)

Licik, agar korupsi tidak diketahui, Atut berikan ponsel kepada anak buahnya.

Sindo Daily - Mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah pernah memberikan anak buahnya ponsel bermerk Smartfren.

Ponsel ponsel yang dibagikan kepada anak buahnya di sinyalir sebagai alat untuk komunikasi internal untuk membicarakan masalah proyel proyek dimasa Atut masih menjabat sebagai Gubernur Banten.

Salah satu tujuan dalam pembagian ponsel tersebut kepada anak buahnya adalah untuk menghindari sadapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Mengenai bagi bagi ponsel tersebut. hal itu telah di akui oleh Widodo Hadi yang tidak lain adalah mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) provinsi Banten.

Widodo juga menjadi salah seorang saksi bagi terdakwa Atut di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta , Rabu ( 15/3/17 ).

"Ya, Handphone itu dibagikan untuk internal. Untuk mencegah adanya penyadapan, barang kali itu maksud dan tujuannya", ujar Widodo kepada Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Di dalam kasus ini, Atut juga telah didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp.79 miliar didalam proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Dirinya juga didakwa telah melakukan pemerasan terhadap ke empat kepala dinas di Pemprov banten sebesar Rp. 500 Juta.

Djadja Buddy Suhardja, Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengakui bahwa didalam penentuan semua anggaran dan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten telah dikendalikan oleh Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang merupakan adik dari mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah.

Menurutnya, sejak awal dilantik, para pejabat di lingkungan Pemprov Banten telah diminta untuk loyal dan taat kepada semua permintaan Atut.

Atut juga telah memerintahkan kepada setiap kepala dinas agar setiap proses pengusulan anggaran maupun didalam pelaksanaan proyek pekerjaan di masing masing kedinasan, agar dilakukan koordinasi kepada Wawan yang merupakan pemilik dan komisaris di PT Balipasific Pragama. (Sindo Daily)

Banyaknya kader PDI-P masuk didalam kasus E-KTP, bagaimana tanggapan dari PDI-P ?

Sindo Daily - Politisi dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan ( PDI-P ), Maruarar Sirait mengatakan, partainya sangat menghormati proses hukum di dalam kasus dugaan korupsi pengadaan E-KTP. hal itu menanggapi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa KPK yang menyebutkan sejumlah kader dari PDI-P diduga menerima fee dari mega proyek tersebut.

"Sikap PDI-P itu sangat jelas, Ibu Megawati sebagai Ketua Umum sangat menghormati hukum sebagai pangkima", ujar Maruarar di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Jumat ( 10/3/17 ) malam.

Dirinya terlihat enggan berkomentar banyak terkait dengan sejumlah kader yang namanya disebut karena tidak ingin masuk kedalam ranah hukum. menurutnya, akan ada saat nya untuk membuktikan apakah uang tersebut benar benar telah mengalir ke beberapa kader PDI-P atau tidak.

"Biarkan saja fakta di persidangan, saksi saksi, bukti yang akan bicara. kita sangat yakin KPK telah bekerja secara profesional", kata Maruarar.

Perjalanan masih sangat panjang di dalam kasus dugaan korupsi pengadaan E-KTP ini. orang orang yang telah disebutkan di dalam dakwaan untuk duduk di kursi saksi untuk melakukan klarifikasi.

"tapi ya tentunya setiap orang dapat menyampaikan pendapatnya dengan argumentasi dan serta bukti buktinya sendiri", kata Maruarar.

"puluhan orang yang diduga telah menerima aliran dana dari proyek pengadaan E-KTP yang berasal dari penggelembungan dana anggaran yang totalnya mencapai Rp.5.9 triliun. tidak hanya dibagikan ke sejumlah pejabat di Kementerian Dalam Negeri, akan tetapi juga ke sejumlah perusahaan dan sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014.

Setidaknya terdapat empat orang kader dari PDI-P yang disebut sebut menerima aliran dana dalam proyek pengadaan E-KTP tersebut.

Beberapa kader PDI-P yang di duga telah menerima aliran dana tersebut diantaranyta Olly Dondokambey yang mendapatkan Rp 11.6 miliar dalam bentuk 1.2 juta dollar AS, Ganjar Pranowo yang juga diduga telah menerima dana sebesar Rp.5.04 miliar dalam bentuk 520.000 dollar As, Arif Wibowo yang telah menerima Rp.1 miliar dalam bentuk 108.000 dollar As serta Yasonna Laoly yang juga di duga telah menerima dana sebesar Rp.814 juta dalam bentuk 84.000 dollar AS.(Sindo Daily)

Masuk daftar hitam KPK, Marzuki : Saya sangat sekali terhina.

Sindo Daily - Disebut terlibat didalam kasus dugaan korupsi E-KTP, Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI, MArzuki Alie merasa nama baiknya telah tercemar.

Didalam dakwaan kasus korupsi mega proyek E-KTP yang dibacakan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terhadap dua terdakwa, Marzukie Alie disebut sebut menerima aliran dana sebesar Rp.20 miliar.

"Saya ini kan punya keluarga, saya juga punya sahabat, saya punya anak anak didik, ini sangat jelas menghina saya secara pribadi. kehormatan saya sudah benar benar di hina", ujar Marzukie di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat ( 10/3/17).

Dirinya mengaku telah melaporkan kedua terdakwa kasus korupsi E-KTP yakni Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Sugiharto, Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Ditjen Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kemendagri.

Selain melaporkan kedua terdakwa di dalam kasus E-KTP tersebut, dirinya juga diketahui melaporkan pengusaha bernama Andi Agustinus atau dikenal sebagai Andi Narogong ke Bareskrim Polri.

Dirinya menganggap, ketiganya telah melakukan pemberitahuan palsu dan telah menyeret namanya sebagai salah satu daftar yang telah menerima aliran dana dari mega proyek E-KTP dan kasus nya sedang disidangkan KPK.

Didalam dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK, disebutkan Andi memberitahu Sugiharto bahwa dirinya akan memberikan fee sebesar Rp.520 miliar kebeberapa pihak dimana salah satunya adalah Marzuki. Sugiharto juga memberitahukan kepada Irman dan telah disetujui.

Namun, kata Marzuki, tidak ada disebutkan peristiwa pemberian kepada dirinya. dirinya menilai sudah terlalu dini jika KPK telah memasukan namanya di dalam surat dakwaan.

"Ini kan berarti keterangan ini kosong saja", kata Marzuki.

Setelah namanya dibacakan didalam dakwaan, dirinya mengakui banyak sekali telepon dan pesan singkat yang ditujukan kepada dirinya.

bahkan selain telepon dan pesan singkat tersebut, di akun Twitternya pun mendapatkan ribuan notifikasi yang sangat berkaitan dengan dakwaan di dalam kasus E-KTP itu.

"Masa tiap hari saya harus memberikan respon terhadap Twitter itu. ada Whatsapp group teman pendidik, dosesn, guru besar, meraka itu kan sangat prihatin dengan berita tersebut", kata Marzuki.

'Saya yang sebagai tenaga pendidik, dosen dan rektor merasa sangat terhina sekali dengan kejadian ini", lanjut dia.

Diketahui Marzuki telah melaporkan Andi, Irman dan Sugiharto atas dugaan telah melakukan pelanggaran pasal 317 KUHP tentang pengaduan palsu dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1.(Sindo Daily)

Jurus maut Ahok kala menjadi Komisi II DPR.

Sindo Daily - Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Thajaja Purnama atau Ahok juga pernah menjadi anggota komisi II DPR RI. dirinya mengungkapkan bahwa dia pernah diminta untuk pindah dari komisi II DPR RI.

Dirinya menyatakan bahwa permintaan perpindahan itu bukan lah terutama karena dirinya yang paling bersuara menolak persoalan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik ( E-KTP ) yang kini sedang mengalami masalah hukum dan kasusnya sedang di dalam penangganan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Basuki Thajaja Purnama atau Ahok yang kini sedang menjalani masa cuti kampanye untuk bisa kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta dua priode, sewaktu di DPR RI dirinya yang paling getol mempersoalkan sejumlah hal termasuk menolak pengadaan E-KTP.

Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini tenggah mengusut nama nama besar di balik dugaan kasus korupsi untuj pengadaan E- KTP yang telah menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp.2 triliun.

"Ya saya dulu pernah ditawari, saya mau dikomisi mana, ya kan sama saja. tapi tawaran ini kemungkinan gara gara tentang Undang Undang Pilkada", kata Ahok kepada sejumlah awak media di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu ( 8/3/17) malam.

Dikatakan bahwa dirinya yang paling ngotot ingin memasukan pasal pembuktian terbalik bagi seluruh calon kepala daerah. apabila pasal itu dimasukan, seluruh pihak yang ingin mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah harus bisa melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan Undang Undang no 7 tahun 2006 tenatng hasil Ratifikasi Konvensi PBB melawan Korupsi.

didalam undang undang itu disebutkan apabila mencalonkan diri menjadi kepala daerah maka calon kepala daerah harus dapat membuktikan asal kekayaannya, jika tidak dapat membuktikan asal kekayaannya, maka harta itu akan di sita oleh negara.

"Saya juga ada bilang kalau mau adil, siapapun yang ingin menjadi pejabat harus dapat membuktikan asal muasal harta yang dimiliki, baru lapangan tandingnya akan rata", kata Ahok.

Menurut Ahok, banyak sekali anggota DPR lain kala itu tidak sepakat dengan idenya.

"Bahkan pengamat Ray Rangkuti bilang, ini ( pembuktian terbalik ) pasalnya Ahok nih", kata Ahok sambil tertawa.

Saat dirinya ditanya lebih lanjut mengenai pihak mana yang sewaktu di DPR RI memintanya pindah, AHok terlihat engan menjawab dan dia kemudian terlihat mengalihkan perhatian dengan menjawab pertanyaan lainnya.

Tahun 2015 yanglalu, Ahok pernah mencerityakan bahwa ada tekanan yang disampaikan oleh rekannya sesama Fraksi di DPR RI agar dirinya dapat pindah dari komisi II. Saat dirinya menjadi pembicara di dalam acara seminar Sespimma Polri di Balai Agung, Balai Kota pada 11 Juni 2015. dirinya menceritakan adanya upaya untuk membungkam dirinya.

'Saya masih ingat Nurul Arifik ngomong begini kepada saya, " Hok ini fraksi ngomong ke gue nich, katanya elu mau dipindahin dari komisi II karena kasus E-KTP lue itu terlalu galak dan suka ribut ribut melulu, mana elu mau bikin pembuktian terbalik lagi, Undang Undang Pemilukada, macem macem lah, jadi elu mau dipindahin", kata Ahok kala itu menirukan ucapan dari Nurul.

Ahok kemudian bertanya kepada Nurul ke komisi mana dirinya akan dipindahkan,. Nurul menjawab Ahok akan dipindahkan ke Momisi VIII FPR RI yang membidangi agama.

"Saya bilang Oke, elu kasih tahu tuh fraksi ya, kase tahu bos bosnya semua, nanti kalau gue udah di Komisi VIII, gue bakar bongkar tuch mark up dana naik haji semuanya, yang bongkar non- muslim pula", kata Ahok kepada Nurul.

Nurul kemudian diketahui melapor ke Fraksi Golkar. beberapa hari kemudian, dirinya kembali didatangi Nurul. namun kali ini Nurul justru memberikan kebebasan kepada Ahok untuk bergabung dengan komisi mana.

"Sekarang itu elu mau gabung ke komisi mana? asal jangan gabung di komisi II lagi karena saat ini komisi lagi buat UU Pemilukada dan keberadaanmu di Komisi II sangat ngerepoti", cerita Ahok menirukan ucapan Nurul.

Ahok kemudian menjawab Nurul."dikomisi mana pun gue berada, pasti keberadaan gue bakal buat elu orang pada sakit kepala",.

Menurut Ahok, pernyataan yang diberikan membuat Nurul tidak dapat berkata apa apa lagi saat itu. pada akhirnya, Nurul kembali mendatangi Ahok, Nurul beserta pimpinan Fraksi mengaku menyerah dengan argumentasi Ahok.

"Ya sudah lah, elu tetap di Komisi II saja, tapi jangan banyak ngomong ya", kata Nurul kepada Ahok saat itu.(Sindo Daily)

Ustad Syatori : Ahok tidak bersalah dan merupakan korban politik

Sindo Daily - Seorang ustad di Cirebon, Jawa Barat mendatangi rumah pemenangan Ahok-Djarot di rumah Borobudur dijalan Borobudur nomor 18 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu ( 8/3/17).

Kedatangan ustad yang diketahui bernama Syatori itu untuk menyampaikan kesediaannya untuk menjadi saksi bagi calon gubernur DKI Jakarta dengan no urut pemilihan dua, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok di dalam kasus dugaan penodaan agama.

Awalnya ustad tersebut telah mendatangi Rumah Lembang ( Rumah pemenangan Ahok-Djarot ), namun karena dirinya tidak bertemu dengan Ahok, dirinya diminta untuk datang ke Rumah pemenangan yaitu Rumah Borobudur. setelah dirinya menunggu berjam jam, namun ia belum juga dapat bertemu dengan Ahok dan Djarot.

"Saya datang kesini itu untuk menyampaikan, kalau saya sangat bersedia untuk menjadi saksi yang akan membantu meringankan Pak Ahok. saya juga ingin menyampaikan dari pengalaman dan disiplin ilmu islam yang telah saya dapatkan bahwa sebenarnya Ahok itu tidak bersalah, saya ini sperguruan dengan Habib Lutfi dari Pekalongan", kata Syatori di rumah pemenangan Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu ( 8/3/17).

Menurut dirinya, pernyataan Ahok didalam pidato di Kepulauan Seribu terkait dengan Surat Al Maidah 51 ada benar dan ada salahnya. salah menurut kategori umum karena telah mengucapkan kalimat "Jangan mau dibohongi pakai" akan tetapi bukan berarti ucapan dari Ahok lantas langsung dicap sebagai tindakan menista atau menodai agama Islam.

"Karena tindakan yang termasuk menodai, menista atau menodai agama menurut Al-Quran adalah ketika Ahok  menghardik anak ayatim piatu atau fakir miskin. karena apa yang menodai, menista, mendustai, membohongi dan mencederai agama adalah orang yang telah menghardik anak yatim dan fakir miskin. itu kata Al-Quran. pokoknya saya sangat tidak sependapat dengan apa yang dikatakan MUI", ucapnya.

Tindakan untuk menghakimi Ahok lebih dari atas dasar Suku, Agama Ras dan antar Golongan ( Sara ) dan telah menyebabkan kesan bahwa Islam adalah agama menakutkan. padahal Islam adalah agama yang mengajarkan kesantunan, kedamaian dan saling memaafkan. seharusnya umat islam itu memaafkan Ahok dan mendoakan.

"Coba kita dengar kisah Umar bin Khattab yang menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. dahulu dia membakar Al-Quran dan ingin membunuh nabi. justru Nabi merangkul dan mendoakannya. akhirnya Umar Bin Khatab menjadi sahabat terbaik Nabi. begitu juga dengan Raden Said yang ada di pulau Jawa. dahulu adalah perampok, penyamun dan penginjak injak Al-Quran. akan tetapi oleh Sunan Gunung Jati didoakan dan dirangkul, kemudian dirinya menjadi Sunan Kalijaga", ceritanya.

Ustad tersebut mengaku biasa mengajar di Yayasan Ady-Syahadatain Citemu ini menegaskan bahwa dirinya tidak akan takut dibenci oleh semua orang karena akan menjadi saksi Ahok asalkan tidak dibenci oleh Allah SWT.

"Jadi menurut saya dan Al-Quran, Ahok itu tidak bersalah. Kalau mengenai pemimpin di dalam Surat Al-maidah itu kan aulia, setahap presiden, kalau Ahok kan hanya sekadar seorang CEO atau Administrator, ya sangat boleh saja umat muslim untuk memilihnya. cuma untuk ngurusi banjir dan macaet masa kudu harus Muslin. kalau orangnya muslim, akan tetapi korupsi itu buat apa", kata pria yang telah berumur 69 tahun tersebut dan mengaku masih merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati.(Sindo Daily)

Cuti kampanye, Ahok berikan tugas ke Sumarsono

Sindo Daily - Pelaksana tugas ( Plt ) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dititipak tugas oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama dikarenakan Ahok sedang cuti kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 dan bertepatan dengan pelaksanaan musrenbang di tingkat kota.

"Saya ada titip untuk mendorong pembangunan ruang terpadu publik ramah anak ( RPTRA di setiap RW. fokuskan beli lebih banyak tanah untuk RPTRA", kata Ahok saat memberikan kata sambutan dalam penyerahan nota pengantar tugas ke Plt Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Senin ( 6/3/17).

Kedua, Ahok juga menitipkan program Jakarta Creative Hub. calon gubernur DKI Jakarta dengan no urut pemilihan satu itu menyebutkan Jakarta Creative Hub di ibaratkan sebagai tempat kumpul yang menampung kreaktivitas. Ahok ingin adanya suatu tempat kumpul kreatif yang dapat dibangun di tiap kecamatan.

Setelah membangun Jakarta Creative Hub di kawasan Thamrin, saat ini Pemprov DKI Jakarta juga berencana membangun Jakarta Creative Hub yang sama di Jalan Prof Dr Satrio, Jakarta Selatan.

Di sana, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan alat penunjang dan pembinaan. kemudian, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta juga akan mempermudah hak paten produk dari warga binaan Jakarta Creative Hub.

"Anak muda sangat kreatif tentunya bisa sampai membangun PT atau kantor", ujar Ahok.

Ahok kembali mengingatkan Sumarsono untuk membeli lahan sebanyak banyaknya. sebab saat ini pihak Pemprov DKI Jakarta tengah menargetkan pembangunan 200 RPTRA tiap tahunnya.

di kesempatan itu juga Ahok juga mengungkapkan rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menjadikan makam Mbah Priok sebagai salah satu cagar budaya.

"Saya titip pembangunan Masjid Raya Daan Mogot. tolong nanti dimonitor tepat waktu dan rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo", kata Ahok.

Selain itu, Ahok mengungkapkan memiliki banyak sekali tugas yang diberikan kepada Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, khususnya untuk pengembangan BUMD DKI Jakarta. dirinya meminta PT Transjakarta ikut merekrut sopir angkutan kota.

Sebab angkutan kota semakin kesulitan akibat bersaing dengan Transjakarta. dimana kemudian mobil angkotnya akan di hibahkan kedaerah sekitar.

Selain itu, Ahok juga meminta PT Food Station Tjipinang Jaya untuk terus menerus ikut melakukan operasi pasar.

"Pak Sumarsono, tolong nanti pelototin Pasar Jaya ya. sebab PD Pasar Jaya akan membuka perkulakan dimana warga akan bisa mendapatkan bahan pokok sesuai dengan harga pabrik", ucap Ahok.

"Terima kasih semua, semoga berjalan dengan baik. nanti Pak Sekda yang akan mengatur semuanya", kata Ahok.(Sindo Daily)

Sidang ke -13, pengacara Ahok hadirkan 3 saksi fakta

Sindo Daily - Basuki Thajaja Purnama atau Ahok terdakwa didalam kasus dugaan penodaan agama akan menjalani persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang akan digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa ( 7/3/17) pagi.

Pada sidang ke 13 hari ini, saksi saksi dari pihak Ahok untuk yang pertama kalinya akan dihadirkan. pada sidang sidang sebelumnya hanya saksi saksi yang telah dihadirkan di persidangan berasal dari pihak jaksa penuntut.

Direncanakan sebanyak tiga saksi akan dihadirkan pada sidang pada pukul 09.00 wib.

"Saksi yang akan dihadirkan adalah Bambang Waluyo Djojohadikoesoemo, Analta Amier ( Kakak angkat Ahok ) dan Eko Cahyono ", ungkap anggota kuasa hukum Ahok, Ronny Talapessy.

Ronny merupakan anggotga tim advokasi dan hukum Bhineka Tunggal Ika yang juga merupakan tim pembela Ahok.

Dirinya mengatakan bahwa Bambang adalah politikus dari Partai Golkar DKI Jakarta yang ikut hadir pada saat kunjungan kerja Ahok di Kepulauan Seribu. Saat Ahok menyampaikan pidato dan kemudian dipersoalkan karena dinilai telah memuat unsur penodaan agama. diketahui Bambang, Amier dan Eko merupakan saksi fakta.

Persidangan yang akan diselengarakan ini juga bertepatan dengan hari pertama kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. dimana saat ini Basuki Thajaja Purnama atau Ahok merupakan Gubernur DKI Jakarta yang sedang bertarung untuk kembali menjadi pemimpin Jakarta di priode dua yaitu 2017-2022.

Didalam sejumlah persidangan sebelumnya, saksi saksi yang telah dihadirkan didalam persidangan adalah saksi saksi yang berasal dari pihak jaksa penuntut umum. mereka merupakan saksi fakta dan ahli dari pihak jaksa penuntut umum. para saksi yang telah dihadirkan di dalam persidangan sebelumnya berasal dari Majelis Ulama Indonesia ( MUI ).

para ahli dari MUI telah ditolak oleh pengacara Ahok karena dianggap telah berkonflik kepentingan individu. salah satu dasar gugatan terhadap Ahok adalah karena Pendapat dan sikap keagamaan MUI soal adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. pengacara Ahok merasa keberatan, bagaimana mungkin seorang ahli dari MUI bisa menilai secara obyektif sesuatu yang mereka terbitkan sendiri.

Walau telah di tolak oleh pengacara Ahok. Majelis Hakim telah memutuskan untuk tetap mendengarkan keterangan keterangan yang diberikan ahli dari MUI tersebut.(Sindo Daily)